R. Kristiawan

My Photo
Name:
Location: Indonesia
Google

Monday, September 03, 2007

Kuasa & Identitas di balik Bahasa

Oleh R. Kristiawan

Menanggapi rencana pembuatan UU Bahasa, tulisan Ariel Heryanto (Kompas, 11/3/ 2007) dan Yonky Karman (Kompas, 17/3/2007) ada dalam aras pikir berbeda.Ariel Heryanto melihat mambanjirnya pemakaian bahasa Inggris di Indonesia dalam kacamata budaya populer, sementara Yonky Karman menilai tiadanya politik bahasa yang kuat dalam fenomena itu. Saya ingin melihat fenomena itu dalam kacamata motivasi-motivasi identitas di balik penggunaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris.

Problem pemaknaan
Karl Marx terkenal lewat konsep homo economicus. Namun, Marx dalam karya-karya awal sempat menyinggung istilah animal simbolicum. Manusia tidak mungkin lepas dari simbol sebagai "alat transaksi" dalam hubungan antarmanusia.
Konsep ini kemudian dieksplorasi lebih lanjut oleh Jurgen Habermas yang kemudian mengonstruksi pola kekuasaan atas dasar transaksi simbol lewat praktik klaim-klaim validitas (validity claim).

Bahasa merupakan simbol utama yang diproduksi dan dikonsumsi manusia. Bahasa merupakan muara dari imajinasi, pemikiran, bahkan konsep realitas dunia.

Tentang realitas dan simbol, ada dua pokok pikiran semiotika yang menjadi dasar, yaitu Ferdinand de Saussure dan Charles Saunders Peirce. Saussure berpikir, bahasa merupakan sistem tanda yang berguna untuk mengekspresikan ide. Ibarat permainan catur, sistem tanda ini merupakan sekumpulan regulasi (langue) di mana sebuah langkah bidak merupakan artikulasi ketaatan pada regulasi itu (parole). Dengan demikian, realitas yang disadari manusia harus taat serta melewati agen regulasi itu.

Peirce memperluas studi Saussure lewat konsep code (kode) yang melampaui sign (tanda) linguistik. Peirce tidak hanya berfokus pada studi bahasa, tetapi juga studi-studi simbol di luar bahasa, misalnya code visual. Pemikiran Pierce ini menjadi tonggak studi lebih lanjut menyangkut simbol dan budaya. Elaborasi lebih lanjut tentang code dan budaya lalu dilakukan Roland Barthes dan Umberto Eco.

Sumbangan terbesar Roland Barthes atas studi tentang makna adalah penemuan konsep myth (mitos) dari sebuah code. Myth adalah konstruksi konseptual yang terbentuk dari sebuah code.
Gambar sebuah istana di Eropa mungkin hanya berarti bangunan bagi seseorang, tetapi bisa memunculkan mitos tentang aristokrasi bagi orang lain. Lingkup studi myth juga mencakup kata dalam bahasa. Problem pemaknaan muncul karena tanda bisa memunculkan makna apa pun.

Selera, kuasa, dan identitas
Rimba raya tak bertuan dalam proses pemaknaan itu lalu dibingkai Pierre Bourdieu lewat karya monumentalnya, Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste (1984).
Bourdieu melakukan riset terhadap 1.217 orang tentang pilihan selera mereka terhadap karya musik, film, teater, bahasa, dan literatur.

Survei itu membuktikan, selera manusia tidak netral, tetapi terkait citra sosial tertentu, misalnya kelas dan kelompok sosial.

Karena mencakup kelas atau kelompok sosial, penggunaan sebuah bahasa sifatnya menular. Tingkat penularan itu ditentukan oleh kuat-lemahnya sebuah kekuasaan. Dalam kondisi hegemonik, seluruh individu dalam sebuah komunitas memakai dan memaknai simbol yang serupa.

Orde Baru merupakan contoh unik bagaimana penularan ini bisa tercipta. "Demi pembangunan" merupakan istilah yang sering dipakai birokrat karena dua kata itu mencitrakan keanggotaan lingkaran politik Orde Baru. Uniknya, kata-kata yang salah guna seperti "daripada" atau penggunaan akhiran -ken sebagai ganti "-kan" juga sering dipakai para pejabat sampai ke tingkat kelurahan.

Kekuatan kebutuhan akan penegasan identitas lebih kuat daripada regulasi gramatik dan tertib berpikir. Ini menjelaskan mengapa orang Indonesia tidak peduli lagi pada kaidah bahasa Inggris yang benar. Asal sudah bau Inggris, cukup untuk menegaskan identitas.
Pada zaman Belanda, golongan inlander yang dekat dengan lingkaran kolonial sering memakai bahasa Belanda karena bahasa itu menegaskan, mereka masuk kelompok the ruling class yang berbeda dengan rakyat kebanyakan.

Identitas kelas sosial dan kelompok sosial serta myth apakah yang diharapkan dari pemakaian bahasa Inggris di Indonesia?

Dalam banyak segi, perdagangan bebas semakin menunjukkan betapa terpuruknya bangsa kita. Kita melihat pompa bensin Shell, Petronas, dan tidak melihat pompa bensin Pertamina di luar negeri. Kita menyaksikan kekuatan ekonomi global lewat ratusan franchise asing di Tanah Air.
Prestasi olahraga kita makin amburadul. Kita melihat betapa makmurnya negara lain, sementara kita masih terseok-seok dalam kubang kemiskinan. Sadar atau tidak, kita menyandarkan identitas pada simbol-simbol asing itu karena identitas nasional tidak sanggup menyediakan kebanggaan.

Dalam konteks masalah seperti ini, penyusunan RUU Bahasa harus disertai perjuangan mengangkat harkat ekonomi politik kita agar rakyat Indonesia bangga pada bahasa Indonesia.


R. Kristiawan Pengajar di Unika Atma Jaya, Jakarta; Peneliti Tamu Pusat Kajian Media dan Budaya Populer (PKMBP), Yogyakarta

(Di muat di KOMPAS 21 Mei 2007, kolom Opini)

Friday, October 28, 2005

Bola Liar Iklan Layanan Masyarakat

oleh R Kristiawan

Beberapa iklan layanan masyarakat belakangan ini justru cenderung menghasilkan dampak yang tidak melayani masyarakat. Aa Gym mendapat protes dari beberapa kalangan karena dinilai memakai tafsir agama sebagai sumber klaim kenaikan harga BBM. Pengamat perminyakan Kurtubi pun mengaku ia tak tahu kalau harga BBM bakal dinaikkan sekaligus begitu tinggi.
Iklan layanan masyarakat (ILM) atau lebih tepat dinamakan sebagai iklan layanan pemerintah (ILP) Depkominfo itu secara umum juga menuai protes karena dianggap tidak memenuhi langkah-langkah standar produksi (Effendi Gazali, Kompas, 17/10/ 2005).
ILM Depkominfo itu tidak melayani masyarakat karena tidak lebih dari sebuah upaya komunikasi politik untuk memperkuat sebuah keputusan politik. ILM tentang kenaikan harga BBM produksi Depkominfo tidak lebih dari upaya propaganda karena sulit menemukan unsur pelayanan masyarakat dalam iklan itu. Secara pragmatis, ketika sebagian besar masyarakat menolak sebuah kebijakan, butuh upaya kreatif luar biasa untuk membuat paket komunikasi agar masyarakat menerima kebijakan itu.
Kesalahan dan kegagalan ILM Depkominfo untuk meredam gejolak kenaikan harga BBM 1 Oktober ini mengulangi kesalahan ILM Departemen Kominfo ketika harga BBM dinaikkan 1 Maret lalu, yang menampilkan pria pengendara mobil mewah, yang jelas berbau pertentangan kelas.

Contoh ILM yang berhasil
Ada beberapa ILM yang layak dijadikan contoh. ILM tentang Pekan Imunisasi Nasional (PIN) pada tahun 1996 yang diproduksi oleh Matari dan dibintangi oleh Rano Karno dan Mandra tampak jelas tidak punya pretensi politik. Di bawah produksi IndoAd, Riri Reza menyutradarai ILM Suami Siaga yang bertujuan lebih melibatkan para suami untuk menekan angka kematian kaum ibu ketika melahirkan. ILM yang dibintangi oleh penyanyi dangdut Iis Dahlia dan didanai oleh USAID lewat Johns Hopkins University Center for Communication Program (JHU-CCP) ini kuat dalam positioning sehingga sangat digemari. Ada juga ILM lain yang bagus, misalnya, soal konservasi terumbu karang oleh Coremap dan USAID/JHU-CCP.
Pada tahun 1999, untuk mendorong partisipasi publik dalam pemilu, Yayasan Visi Anak Bangsa memproduksi beberapa ILM yang didanai juga oleh USAID. Yang berhasil adalah seri Inga' Inga' yang sampai sekarang masih diingat publik.
Jika dibandingkan dengan iklan komersial, ada beberapa aspek kreatif yang membuat posisi ILM menjadi khusus. Setting yang diambil biasanya tempat berkumpul masyarakat bawah semi-urban, seperti pasar, bengkel, dan warung. Pemeran yang dipilih juga bukan gadis cantik putih kinyis-kinyis, tapi ibu rumah tangga gendut keriting layaknya rakyat kebanyakan, seperti tampak dalam ILM Inga' Inga'. Dialog diambil dari dialog keseharian. Unsur komedi dipakai sebagai pemoles untuk menarik perhatian.
Ini bukannya tanpa strategi. Karena target penontonnya adalah masyarakat luas, maka aspek representasi populer perlu dipakai lewat sebanyak mungkin simbol yang dipilih. Secara keseluruhan, sebuah ILM harus mampu merepresentasikan kognisi sosial dan harapan yang berkembang di masyarakat. Kejelian menangkap dua hal itu adalah awal yang bagus.
Pesona ILM cepat menyebar sejak keberhasilan beberapa ILM itu. Berbagai kalangan ingin melayani masyarakat dengan memproduksi ILM. Bukan hanya LSM, lembaga-lembaga negara dan perusahaan pun mulai memakai ILM untuk memperkuat legitimasi kebijakannya di mata publik. Perusahaan ingin membuktikan prinsip corporate social responsibility dengan memproduksi ILM. Lihatlah PT Freeport yang ingin menutupi masalah lewat ILM yang menunjukkan kepedulian pada orang Papua.
Lewat ILM, perusahaan ingin mengangkat citra sosialnya, sementara lembaga-lembaga negara ingin menggalang dukungan publik. Ironisnya, mereka cenderung meletakkan masalah pada masyarakat dan tidak mau menampilkan tema otokritik. Aa Gym meminta masyarakat tawakal dalam menghadapi kenaikan harga BBM tanpa peduli pada kebobrokan manajemen Pertamina. Penyambungan saluran listrik ilegal dialamatkan melulu kepada masyarakat saja.
ILM lalu menjadi bola liar yang bisa disepak siapa saja. Depkominfo menyepak bola liar itu untuk melegitimasi kenaikan harga BBM. Strateginya dengan cara menampilkan beberapa tokoh masyarakat seperti Aa Gym, pengamat minyak Kurtubi, ekonom Emil Salim dan Chatib Basri. Sosok-sosok itu diharapkan mampu menggalang dukungan publik terhadap kenaikan harga BBM. Strategi pemakaian tokoh masyarakat ini mirip strategi Freedom Institute dalam iklan dukungan kenaikan harga BBM yang menuai begitu banyak kritik.
Pertanyaan kritis kemudian tentu saja muncul. Di manakah unsur pelayanan sosialnya jika semua pihak bisa memproduksi ILM tanpa batasan isi yang jelas? Apa bedanya dengan iklan komersial yang memang berniat membujuk?
Jika kita lihat perkembangan di Indonesia, tampaknya unsur pelayanan masyarakat dalam ILM di Indonesia akan semakin tergerus oleh kepentingan ekonomi dan politik. Karena produksi dan penayangan ILM sangat mahal, bisa dipastikan hanya ada tiga pihak pembuat ILM, yaitu pemerintah, perusahaan besar, dan LSM dengan bantuan donor.

Propaganda ekonomi politik
Ada beberapa alasan mengapa ILM tergerus oleh propaganda ekonomi politik. Dari sisi produksi, jarang sekali menemukan production house yang memang punya nilai keberpihakan sosial yang dipegang sebagai prinsip kerja. Kebanyakan hanyalah para produsen pragmatis yang sekadar memenuhi order. Mekanisme persetujuan desain komunikasi tidak melewati standar prosedur misalnya uji publiktetapi dari pemesan saja, sama dengan mekanisme iklan komersial.
Masalah tentang ILM tidak sesederhana seperti yang tampak di permukaan. Sudah saatnya ada lembaga publik yang memikirkan bagaimana mengatur bola liar ILM ini.
Karena sampai saat ini tidak semua ILM benar-benar melayani kepentingan masyarakat, maka hanya ada satu anjuran pada publik, yaitu jangan buru-buru memercayai ILM.

R Kristiawan Manajer Program Yayasan SET, Pengajar di Unika Atma Jaya Jakarta

(seperti dimuat di Harian Kompas Sabtu, 22 Oktober 2005)

Friday, September 09, 2005

Merintis Jalan Kultural bagi Papua

Oleh R. Kristiawan

Wacana dan analisis soal Papua cenderung meletakkan problem ekonomi-politik sebagai akar masalah.
Ketidakpuasan orang Papua salah satu indikasinya penyerahan Undang-Undang Otonomi Khusus disebabkan ketidakadilan ekonomi politik akibat kebijakan pusat yang tidak kondusif. Kekayaan alam belum mengangkat nasib ekonomi setempat; penduduk lokal terpinggirkan di tanah sendiri (demografi di Merauke menunjukkan, 40 persen penduduk adalah etnis Jawa, 30 persen suku-suku asli, dan 30 persen etnis-etnis pendatang non-Jawa); dan banyak masalah lain.
Sebagai respons praksis dari pendekatan ekonomi politik, banyak dibuat program yang sifatnya juga ekonomi politik, misalnya pemberian status otonomi khusus dan pemekaran provinsi. Ada pula pembentukan kelompok pemerhati Papua, misalnya Kelompok Kerja Papua.
Tentu saja pendekatan-pendekatan itu benar. Namun, sampai sekarang masih terasa ada sesuatu yang mengganjal dalam situasi Papua. HS Dillon dalam sebuah pertemuan mengatakan, sudah dilakukan banyak upaya politik dan ekonomi untuk menyelesaikan masalah Papua, tetapi terasa sekali upaya itu belum berdampak maksimal. Ada sesuatu yang tidak lengkap dalam melihat dan merespons masalah Papua.
Yang banyak terlupakan dalam pendekatan ekonomi politik adalah persoalan identitas kultural. Francis Fukuyama dalam Trust (1995) mewakili sedikit ilmuwan yang percaya bahwa ekonomi tidak bisa lepas dari dinamika kultural lokal. Artinya, teropong kultural mutlak dipakai dalam implementasi kebijakan ekonomi.

Budaya populer
Sadar akan pentingnya strategi kultural dalam mengatasi masalah sangat penting, saya terpaksa melirik tema budaya populer karena budaya populer sangat signifikan dalam proses produksi dan konsumsi budaya modern. Budaya populer juga menyediakan kekuatan dengan tingkat konflik yang rendah.
Masyarakat Papua sudah bisa menyaksikan tayangan-tayangan televisi Jakarta. Mau tidak mau mereka harus menyaksikan dinamika budaya populer dalam ranah domestik mereka lewat televisi. Modernitas ada di depan mata mereka meskipun cara hidup mereka masih banyak yang tidak bersentuhan dengan modernitas.
Mengacu pada pendapat Alexis de Tocqeville, pada taraf kehidupan modern di mana kebudayaan-kebudayaan cenderung konvergen, identitas menjadi aspek penting dalam tautannya dengan struktur kekuasaan dan dominasi. Dengan demikian, ekspresi-ekspresi kebudayaan sebenarnya juga merupakan perjuangan mempertahankan identitas. Dalam hubungannya dengan masyarakat Papua, jelas sekali mereka tidak terwakili dalam arus budaya populer yang ada. Mereka dipaksa untuk hanya menonton tayangan televisi Jakarta. Padahal, simbol, ikon, metafora, dan idiom tayangan-tayangan itu tidak bersignifikasi dengan situasi keseharian mereka.
Inilah proses komunikasi kebudayaan populer yang tidak seimbang karena cenderung bersifat satu arah sehingga banyak orang Indonesia tidak tahu bahwa selain Australia, Papua juga punya kanguru.
Budaya populer erat kaitannya dengan identitas politik. Budaya populer adalah sarana modern di mana identitas nasional, etnik, jender, agama, dan kelas sosial saling memperjuangkan signifikasi dan dominasi dalam politik ruang publik (Chris Barker, 2003). Targetnya tentu saja bukan perolehan suara seperti pemilu, tetapi dominasi identitas. Lihatlah AFI dan Indonesian Idol yang selalu mengaitkan seorang penyanyi dengan daerah asalnya. Lihat pula bagaimana wali kota, bupati, dan gubernur sangat antusias mendukung penyanyi dari daerahnya.
Seperti halnya diplomasi, budaya populer memakai perangkat-perangkat lunak, misalnya kata-kata, gambar, dan lagu, untuk memperjuangkan dominasi non koersif. Meskipun tanpa koersi, dominasi itu sangat terasa dalam psikologi politik dan kualitas kepercayaan, apalagi untuk daerah sensitif seperti Papua.
Orang Papua terpaksa menyaksikan berbagai ekspresi kultural di luar diri mereka, sementara ekspresi mereka tidak mendapat tempat yang layak dalam arena budaya populer. Tidak seperti Jakarta, Papua tidak menguasai faktor-faktor produksi budaya populer. Dari sinilah perasaan terdominasi dan tersubordinasi salah satunya berasal.
Maka, untuk menghasilkan solusi komprehensif mengenai Papua, jalan ekonomi dan jalan politik mesti juga dibarengi dengan jalan kultural. Cara ini bukannya belum ada di dunia. Tentu kita masih ingat cerita Keluarga Huxtable di TVRI tahun 80-an. Seluruh pemain utama serial ini berkulit hitam. Tidak seperti komunitas kulit hitam di kampung kumuh Brooklyn, Huxtable diposisikan sebagai keluarga kelas menengah seperti orang kulit putih. Sebagai sebuah strategi kultural, serial televisi tersebut sangat jitu untuk mengangkat identitas masyarakat kulit hitam di Amerika Serikat.
Secara politis, Keluarga Huxtable mempromosikan persamaan etnis dalam sosiologi masyarakat Amerika. Inilah cara proaktif mencegah konflik etnis. Penarikan musik jazz yang aslinya adalah musik pemberontakan budak Negro ke dalam industri musik pop juga merupakan strategi budaya lain yang jitu. Intinya adalah pemberian ruang psikologi politik untuk aktualisasi identitas kultural. Di Indonesia, upaya Rano Karno memperjuangkan kultur Betawi lewat Si Doel Anak Sekolahan memulai babak baru masuknya tema-tema Betawi ke tayangan televisi kita.
Upaya memperjuangkan identitas Papua baru sedikit dilakukan. Padahal, Papua menyediakan potensi yang luar biasa. Masyarakatnya ekspresif dan cerdas; warna langitnya biru bersih; lautnya indah; variasi idiom kulturalnya pun luar biasa.
Dari sinilah terasa begitu miskin representasi identitas Papua dalam arus budaya populer. Salah satu ekspresinya sangat jelas terdengar dalam dialog film Aku Ingin Menciummu Sekali Saja karya Garin Nugroho. Bapa pastor, kenapa Yesus tidak dilahirkan berkulit hitam? kata satu pemeran di bilik pengakuan dosa. Ketika film itu diputar, sambutan masyarakat Papua luar biasa. Film ini menjadi box office di Papua. Ini membuktikan kerinduan mereka pada representasi dalam budaya populer.
Strategi kebudayaan seperti contoh-contoh di atas perlu dilakukan agar Papua tidak hanya dihubungkan dengan potensi sumber daya alamnya, tetapi juga martabat dan identitas budaya manusia setempat.

R Kristiawan Peneliti Yayasan SET, Pengajar di Unika Atma Jaya Jakarta, Melakukan Assessment Sosiokultural untuk Pilkada di Papua

(dimuat di Kompas edisi Jumat, 9 September 2005)

Thursday, September 08, 2005

Menyiapkan Tiket untuk Universitas Negeri: Purdi menyulap sebuah bimbingan tes menjadi induk dari 13 perusahaan

Oleh Hendrika Yunapritta, R. Kristiawan (Yogyakarta)

Kuliahnya tidak rampung. Tapi, dengan modal Rp 300.000, Purdi E. Chandra berhasil membangun Primagama menjadi bimbingan tes terbesar dengan omzet Rp 28 miliar per tahun. Kini, di bawah Primagama bernaung tak kurang dari 13 perusahaan.

Di mana calon mahasiswa dicetak? Salah satunya di Primagama. Sebab, tahun lalu, 50.000 peserta lembaga pendidikan tersebut diterima di universitas. Lewat program bimbingan tes, Primagama memberi siswa SLTA berbagai kiat mengerjakan soal-soal UMPTN secara praktis dan cepat. Program ini, yang dibuka sejak 17 tahun silam, ternyata banyak peminatnya. Tahun ini saja tercatat sekitar 70.000 pelajar mengikuti bimbingan tes di Primagama. Kendati tercatat sebagai penyuplai calon mahasiswa, belum diketahui berapa murid Primagama tahun ini yang bakal lolos saringan UMPTN, yang diumumkan Jumat pekan ini. Purdi E. Chandra sendiri, si penyelenggara bimbingan tes, tentu juga ingin tahu hasilnya. Sebab, hal itu menyangkut keuangan Primagama, yang kini memiliki 164 outlet di seluruh Indonesia. "Soalnya, hanya siswa yang diterima di perguruan tinggi negeri saja yang membayar biaya kursus," kata Purdi. Seorang peserta bimbingan tes Primagama harus membayar Rp 400.000 per tahun. Bila gagal masuk perguruan yang dituju, seperti dikatakan Purdi, yang bersangkutan boleh mengulang dengan gratis. Lesnya berkembang maju, seiring dengan berhasilnya Purdi yang konon "meluluskan" 80% anak bimbingnya ke perguruan tinggi. Tahun lalu, omzet bimbingan tes yang mempunyai kekayaan sekitar ini Rp 30 miliar ini diperkirakan mencapai Rp 28 miliar. Itu baru dari Lembaga Pendidikan Primagama saja, belum dari usaha lainnya seperti Institut Manajemen dan Komputer, atau usaha kontraktor yang didirikannya tahun 1992. Sekarang usaha Purdi tercatat tersebar di tiga belas perusahaan, meliputi bidang usaha pendidikan, penerbit, percetakan, biro perjalanan, properti, dan bahkan restoran Padang. Perusahaan-perusahaan tersebut berada di bawah naungan induk perusahaan Primagama. Tidak ada yang menyangka kalau bimibingan tes Primagama itu dimulai dari sebuah ruangan kecil di Jalan Pierre Tendean di Wirobrajan, Yogyakarta. Waktu itu, tahun 1982, jumlah bimbingan tes memang belum sebanyak sekarang. Peminatnya juga tidak membludak. Namun, sesuai dengan sebutannya sebagai kota pelajar, Yogyakarta selalu menjadi serbuan ribuan lulusan SMA dari seluruh Indonesia. Tujuannya apa lagi kalau bukan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang merupakan universitas tertua di Indonesia, dan IKIP Negeri yang ada di sana. Tahun 1982, Purdi dan Herman Legowo memulai bimbingan tes ini dengan modal Rp 300.000. Modal sebanyak itu didapat dari hasil menodong beberapa temannya. Untungnya Purdi mendapatkan sebuah ruangan yang cukup luas dengan ongkos sewa Rp 30.000 per bulan. Ruangan tersebut terpaksa disekat menjadi dua, untuk kelas dan ruang administrasi. Setelah dilengkapi meja kursi, yang juga dipinjamnya dari teman-temannya, Purdi memulai usahanya. Belakangan, Herman Legowo meninggalkan Primagama dan memilih berkarier sebagai dosen FE UGM. Ketika pertama kali dibuka, bimbingan tes belum populer. Terpaksalah Purdi mengumpulkan sekitar 15 siswa kelas tiga SMA di kampung Wirobrajan. Mereka diberi kursus gratis, untuk promosi. Yang membayar ongkos cuma dua orang siswa dari luar Wirobrajan. Satu bulan menjelang Sipenmaru, barulah datang serombongan siswa dari Kudus yang tertarik pada Primagama. Purdi punya prinsip yang unik. Menurut dia, para pengajar di bimbingan tes harus kuliah di universitas negeri. "Bagaimana murid mau percaya, kalau mereka sendiri tak lulus UMPTN?" kata Purdi yang mengaku sempat berkeringat dingin pada awal-awal mengajar.

Di mana ada supermarket, di situ Primagama berdiri
Sebenarnya yang diincar oleh bimbingan tes seperti Primagama adalah rasa kurang percaya diri siswa menghadapi UMPTN. Soalnya, menurut Purdi, bekal dari sekolah kurang memantapkan siswa. Pasalnya, guru dan siswa terbebani oleh kurikulum yang dibuat pemerintah. "Akibatnya, pengajaran menjadi kurang pragmatis," kata Purdi yang pernah terpilih menjadi tentor favorit ini. Karena itulah Primagama mengambil semacam jalan pintas dalam mengerjakan soal UMPTN. Bentuk pengajarannya adalah latihan soal UMPTN tahun-tahun sebelumnya. Yang juga diberikan adalah kiat-kiat mengerjakan soal tipe tertentu dengan praktis dan cepat. "Malah ada soal yang langsung bisa dijawab tanpa selesai membaca," katanya. Kebanyakan lembaga bimbingan tes yang ada rontok di tengah jalan. Tak heran, itu karena manajemennya memakai gaya lembaga sosial, bahkan cuma mengisi waktu sebelum lulus kuliah. "Kebanyakan bubar setelah pengelolanya lulus kuliah," kata Purdi, pengagum berat Stephen Covey, D.J. Schwarz, Dale Carnegie, dan Bill Gates ini. Untung saja, hal ini tidak terjadi pada Primagama. Soalnya Purdi mendapat inspirasi dari Moelyono, seorang pengajar terkenal dari Jakarta. Moelyono menekankan pendekatan bisnis pada bimbingan tes. Cara yang kemudian diterapkan Purdi adalah memberikan jaminan bahwa siswa boleh kursus tanpa bayar di Primagama. Tapi, jika siswa diterima di universitas negeri, mereka harus melunasi ongkosnya. Metode begini ternyata cukup efektif. Walaupun banyak yang mengemplang, Purdi masih bernapas lega karena sebagian besar siswanya selalu diterima di universitas negeri. Bersamaan dengan itu, Purdi juga belajar mengenai manajemen pemasaran dan sumber daya manusia. Dirinya ingin mengelola bimbingan tes ini secara profesional. Tahun 1985, Primagama mulai membuka program bimbingan belajar untuk siswa SD dan SMP. Pada tahun yang sama, Purdi mulai membuka cabang di Magelang. Dari sana pelan-pelan Purdi mulai membangun kerajaan bisnisnya. Saat ini Primagama telah memiliki 164 bimbingan tes di 64 kota, tersebar di 14 provinsi di Indonesia. Purdi menargetkan, tahun 2008 nanti bimbingan tes Primaga sudah berdiri di seluruh provinsi dan kabupaten di Indonesia. "Pedoman yang saya pakai adalah pedoman supermarket," kata Purdi. Maksudnya, di mana ada supermarket, di situ pulalah Primagama siap berdiri. "Ini berhubungan dengan daya beli masyarakat" kata bendahara DPW PKB DIY, yang menjadi caleg dari Yogyakarta ini. Maklum saja, sasaran Primagama memang golongan menengah ke atas.

Bill Gates dari Yogyakarta
Ada sebuah foto yang memperlihatkan awal mula pendirian Lembaga Pendidikan Primagama tahun 1982. Ruangan sempit dengan meja kursi pinjaman, plus senyum percaya diri sang direkturnya yang memakai kaos oblong dan sepatu kets. "Saya selalu tertawa melihat foto itu," kata Purdi E. Chandra. Pria kelahiran 40 tahun lalu ini tentu tak menyangka bisnisnya bakal jadi sebesar sekarang. Purdi lahir di Lampung dari sebuah keluarga transmigran sederhana. Ayahnya seorang lurah dan ibunya berdagang kain di pasar. Purdi hijrah ke Yogyakarta untuk kuliah di Teknik Elektro UGM, tahun 1978. Dasar Purdi suka bertualang, tahun berikutnya dia mengikuti tes di Fakultas Psikologi UGM dan diterima. Tahun 1980 mencoba daftar di Fakultas MIPA serta Bahasa Inggris IKIP Yogyakarta. Lagi-lagi diterima. Sayang, tak satu pun studinya di universitas rampung. Tapi dari sanalah muncul ide Purdi untuk membuat rumus-rumus menyelesaikan soal ujian masuk universitas negeri yang kabarnya sangat sulit itu. Lagi pula, kiriman uang kuliah dari orangtuanya juga makin seret. Purdi mengaku ada kemiripan nasibnya dengan nasib Bill Gates dari sisi akademik. Bill Gates, si penemu perangkat lunak Microsoft itu, memang tidak lulus Harvard tapi bisa menjadi manusia terkaya di dunia dan menjadi donatur terbesar untuk perguruan tinggi tersebut. Purdi juga tidak lulus kuliah, dan sukses sebagai pengusaha. "Menjadi pengusaha tak perlu pandai. Yang penting punya jiwa petualang," kata Purdi yang mengaku bermodal nekat dan mimpi. Menurut Purdi, seorang pengusaha harus berani mencoba, berani gagal, dan berani sukses. "Orang kadang takut sukses dan lebih memilih mengabdi pada orang lain," katanya. Purdi tampaknya telah memilih menjadi orang sukses. "Kalau orang berani sukses, ia pasti percaya diri," ujar ayah dua anak ini.

(diambil dari http://wirausahanet.tripod.com/id8.html)

Mengail Koruptor dengan Dana Sejuta Dolar, ADB memberi hibah US$ 1 juta bagi Kejaksaan Agung

Oleh A. Reza Rohadian, Eddy Suprapto, Hendrika Y., Markus Sumartomdjon, R.Kristiawan

Kejaksaan Agung tampak memble dalam menyidik pelbagai kasus yang menjadi sorotan masyarakat. Negara-negara donor pun geregetan. Mereka tak sabar lagi untuk melihat supremasi hukum ditegakkan di Bumi Nusantara. Guna membantu Kejaksaan Agung mereka pun mengucurkan hibah US$ 1 juta.
Hore! Jaksa Agung Marzuki Darusman dapat duit US$ 1 juta. Huss! Jangan gembira dulu. Duit yang diberikan Asian Development Bank itu bukan untuk foya-foya ataupun dibagikan kepada segenap karyawan Kejaksaan Agung. Sebaliknya, penyaluran hibah itu tampaknya membuat Jaksa Agung itu tambah pusing. Sebab, pemberian bantuan itu tak lain untuk mempercepat penyelesaian penyidikan perkara yang menjadi sorotan masyarakat.
Dalam sidang CGI yang berlangsung 1-2 Februari lalu negara-negara donor memberi perhatian serius terhadap tiga kasus: Soeharto, Bank Bali, dan pelanggaran HAM. Betapa Marzuki tidak pusing? Kasus Soeharto beserta sejumlah yayasan, yang dijanjikan akan segera dituntaskan, penyidikan ulangnya tak kunjung bisa dimulai. Padahal, ketika baru saja dilantik ia berjanji memprioritaskan perkara mantan penguasa Indonesia itu.
Begitu juga dengan skandal Bank Bali. Betul, hingga kini sejumlah nama yang terlibat seperti Pande Lubis (mantan Wakil Ketua BPPN), Djoko Tjandra (bos Grup Mulia), maupun Tanri Abeng sudah dinyatakan sebagai tersangka. Tapi untuk melihat mereka duduk di kursi pesakitan agaknya masyarakat masih harus bersabar. Lalu ada lagi kasus Texmaco yang menyalahgunakan kredit BNI sebesar Rp 9,8 triliun. Untuk kasus ini, awalnya Marzuki tampak sigap bertindak. Begitu Menteri Investasi dan Pembinaan BUMN Laksamana Sukardi menyerahkan data-data penyelewengan yang dilakukan Texmaco, Marzuki serta merta menetapkan Marimutu Sinivasan, bos Texmaco sebagai tersangka.
Namun, hingga hampir tiga bulan sejak kasus itu mencuat ke permukaan, perkara itu seolah berjalan di tempat. Boro-boro ada tersangka baru, kabar Marimutu Sinivasan akan diperiksa lagi pun tak pernah terdengar. Kepeningan Marzuki akan kian menjadi jika kelak kasus BLBI yang membuat rakyat harus menanggung perbuatan bejat para konglomerat senilai Rp 80,248 triliun -dana yang tak layak dialihkan ke pemerintah- itu juga meluncur ke Kejaksaan Agung.
Begitulah. Seabrek perkara yang ada di Kejaksaan Agung belum lagi tuntas, Senin lalu Marzuki sudah ketiban berkas kasus yang tergolong dahsyat. Berkas itu tak lain adalah rekomendasi KPP HAM atas pembumihangusan di Timtim pasca jajak pendapat yang melibatkan sejumlah jenderal TNI.

Rakyat sudah kecewa berat
Lantas, akan diapakan duit sebesar US$ 1 juta itu? Sebagaimana ditulis KONTAN (No. 17/IV/2000) Marzuki akan membentuk sebuah tim untuk menguber tikus-tikus pencoleng negeri hingga ke liang lahat. Tim ini beranggotakan Menko Ekuin, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan Perundang-undangan, Ketua BPPN, Ketua BPKP, serta Kapolri. Sekilas, ditinjau dari komposisinya tim ini boleh dibilang the dream team.
Cuma, bagaimana sepak terjang mereka di lapangan masih harus ditunggu. Sangat pantas jika Marzuki menggandeng instansi lain untuk membantu jajaran Kejaksaan. Maklumlah, mengandalkan anak buahnya sendiri agaknya cukup sulit. Seperti kata mantan Jampidsus Antonius Sujata yang ditendang Habibie itu, anak-anak buah Marzuki selain lamban, cara bekerjanya pun masih rutin. "Mereka bukan reformis," umpatnya. Sujata yang kini dipersiapkan Gus Dur untuk memimpin Ombudsman atawa lembaga penyidik independen sebaliknya memuji Marzuki. "Lihat saja, Tanri Abeng, Setya Novanto dan Sinivasan dijadikan tersangka. Itu hebat. Sebab, dulu orang-orang itu seperti tidak tersentuh hukum," tuturnya. Lain lagi pendapat Gagoek Soebagjanto. Mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang terjungkal gara-gara mengungkit patgulipat dana SWKP petani cengkeh oleh Nurdin Halid ini menilai Kejaksaan Agung di bawah Marzuki Darusman berjalan di tempat. "Kasus-kasus yang ada harus segera diselesaikan," ujarnya, "Jangan cuma ngomong akan ditindak. Ingat, rakyat sudah kecewa berat."
Betapa pun, ia mengakui sebenarnya langkah Marzuki Darusman sudah lebih maju ketimbang pendahulunya, Andi Ghalib ataupun Ismudjoko. Seperti halnya Sujata, ia berpendapat, yang banyak mengganjal langkah Jaksa Agung justru anak buahnya sendiri. "Kalau Jaksa Agung sudah berjalan 100 kilometer, anak buahnya baru sekitar 50 kilometer," ia memberi perumpamaan. Guna mengatasinya, Gagoek mengusulkan, Jaksa Agung harus berani melakukan penyegaran di lingkungannya. Misalnya, dengan mengganti seluruh orang di Gedung Bundar. Caranya, antara lain, mendatangkan jaksa-jaksa yang profesional dari daerah. "Mereka orang-orang yang masih bersih dari kooptasi Jakarta," katanya. Sementara itu, Ketua ICW Teten Masduki berpendapat lemahnya Marzuki dalam penanganan korupsi maupun pelanggaran HAM tak lepas dari kelemahan rezim pimpinan Gus Dur. "Pemerintah sekarang kan belum steril dari rezim lama," ujarnya. Menurutnya pemberantasan terhadap rezim lama berupa pemenjaraan, pengadilan, atau eksekusi hanya bisa dilakukan jika ada penggantian kekuasaan secara tuntas.
Namun Guru Besar Fakultas Hukum UGM Prof. Bambang Poernomo tak setuju jika semua kesalahan dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung. Di mata ahli hukum pidana ini, gencarnya desakan-desakan itu justru akan membuat Kejaksaan Agung akan bertambah bingung. Menurutnya, untuk menegakkan supremasi hukum, semua dimensi harus bergerak seiring. Dimensi gerakan masyarakat, gerakan moral, dan pendidikan harus bekerja dalam satu sistem. "Tidak adil juga kalau cuma menekan Kejaksaan seolah-olah dialah lembaga yang paling bertanggung jawab," ujarnya.

Kalau mau terus dibantu, kerja yang serius!
Marzuki sendiri tampaknya tak akan menyia-nyiakan modal yang cukup besar itu. Bahwa instansinya terkesan lamban dalam menuntaskan perkara yang ditangani, itu disebabkan pihaknya tidak bisa main asal tangkap. "Kalau kita mau menegakkan hukum, kita tidak bisa memakai jalan pintas," tuturnya seraya berjanji akan menuntaskan semua kasus di Kejaksaan Agung.
Mengenai kasus Soeharto, Marzuki mengaku pihaknya kini sudah mengalami banyak kemajuan dalam pemeriksaan. "Sekarang kami sudah mendapat gambaran yang nyata tentang skala persoalan yang dihadapi," ujarnya. Tak lupa ia menyampaikan, saat ini Kejaksaan Agung sudah memproses pemanggilan Soeharto.
Akan halnya skandal Texmaco dan yang menyangkut bank ataupun perusahaan lainnya, ia mengungkapkan, saat ini Menko Ekuin, Menteri Keuangan, Menteri Investasi, Kepala BPPN, Kepala BPKP tengah merancang suatu prosedur untuk menilai perusahaan dan bank yang memerlukan restrukturisasi, rekapitalisasi, dan penyelesaian hukum. "Ini akan segera dibentuk melalui keppres setelah presiden kembali," ungkapnya. Marzuki juga sadar betul jika pihaknya bertindak setengah-setengah, kepercayaan negara-negara donor pun akan memudar. Memang, secara langsung para donor tidak mengancam akan menghentikan bantuannya. Tapi, kata Marzuki, penyelesaian kasus-kasus akan memperlancar kesepakatan di antara donor untuk bisa mencairkan pinjaman tanpa ada rintangan dari segi kemajuan pendekatan hukum.
"Saya kira negara donor tidak akan mau secara suka rela memasukkan uangnya kalau tidak ada kepastian hukum yang bisa melindungi investasinya di sini," ucapnya panjang lebar. Untuk itu, mantan Ketua Komnas HAM ini berjanji akan meningkatkan kinerja lembaganya dalam menangani pelbagai kasus yang dihadapi. Kendati negara donor tak memberi target waktu, ia berjanji sebelum pertemuan CGI berikutnya, "Harus ada kemajuan, dong."
Betul, nih? Oke, kita tunggu.

(dipublikasikan di Majalah Kontan edisi 19/IV tgl 7 Februari 2000)

Wednesday, September 07, 2005

Warisan Besar buat Kiai Masalah-masalah ekonomi Kiai Presiden

oleh Hendrika Y., R. Kristiawan, Bayu W, Ahmad F., Bagus M., Titis N.

Beban pemerintahan baru di bidang ekonomi memang berat. Ada
pengangguran, masalah perbankan, utang luar negeri, hingga soal Natal
dan Idul Fitri. Kuncinya terletak pada kemampuan Presiden Abdurrahman
Wahid mengembalikan kepercayaan internasional dan rakyatnya.

Barangkali inilah warisan yang paling tidak diharapkan oleh presiden
baru Indonesia, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Bayangkan saja, saat
ini ada sekitar 13,7 juta orang pengangguran baru akibat sabetan
krisis ekonomi. Dan mereka harus segera diberi lapangan pekerjaan baru
agar bisa kembali menafkahi sanak keluarganya. Warisan lainnya adalah
restrukturisasi perbankan, termasuk penyelesaian skandal Bank Bali.
Nah, ini baru dua dari sejumlah persoalan yang diwariskan mantan
presiden, B.J. Habibie, kepada Gus Dur bersama kabinetnya.
Memang, ketika Rabu lalu Gus Dur terpilih jadi presiden keempat RI,
rupiah terdongkrak hingga Rp 7.400 per dolar. Tapi, bukan hanya
bagaimana membuat nilai tukar rupiah menguat, tugas presiden keempat
ini sama sekali tidak gampang. Bukan cuma karena ia terpilih di saat
perekonomian compang-camping, tapi juga ketika kepercayaan dunia
internasional terhadap Indonesia sedang pudar. Makanya, menurut para
ekonom yang di-hubungi KONTAN, Gus Dur harus bisa mengembalikan
kepercayaan luar negeri dan domestik.
Caranya? "Bukan cuma pemerintahan yang kredibel, program juga harus
kredibel," kata Anggito Abimanyu, ekonom dari UGM, Yogyakarta.
Artinya, program yang benar-benar ditujukan untuk stabilisasi dan
pemulihan ekonomi harus diprioritaskan. Dan salah satu agenda penting
itu adalah restrukturisasi perbankan. Sebab, menurut M. Chatib Basri,
biar suku bunga deposito bisa ditekan menjadi 13% per tahun, kredit
bank masih seret. "Akibatnya, sektor riil tetap sulit bergerak," kata
ekonom UI ini kepada Anang Purwa dari KONTAN.

Natal dan Idul Fitri, ujian pertama Gus Dur

Tampaknya, masalah yang akan segera dihadapi pemerintahan Gus Dur
adalah Natal dan Idul Fitri. Seperti biasa, tanpa aba-aba, harga
kebutuhan sembilan pokok akan naik menjelang dua hari besar tersebut.
Pemerintahan Gus Dur harus bisa mengendalikan distribusi agar tak
terjadi lonjakan harga. Dan, kalau bisa, kurs stabil pada angka Rp
6.000 per dolar. Kalau hal ini terjadi, menurut Faisal Basri, hanya
dalam waktu tiga bulan kita akan merasakan recovery ekonomi yang nyata
dari pemerintahan baru. "Tidak seperti pidato Habibie," katanya.
Yang tak kalah penting, ya itu tadi, menyediakan lapangan kerja bagi
13,7 juta penganggur. Ekonom dari UGM, Sri Adiningsih, mengatakan
bahwa warisan yang satu ini bisa menimbulkan masalah sosial. Nah,
sebelum hal ini terjadi, sebaiknya pemerintah kembali melaksanakan
proyek karitatif. "Misalnya memperbaiki infrastruktur yang rusak
selama krismon," kata Sri. Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat kelas
bawah menaruh harapan besar untuk memperbaiki hidupnya. Karena itu,
menurut Sri, Gus Dur juga sebaiknya sungguh-sungguh memberi peran
untuk UKM, koperasi, serta porsi perhatian lebih besar pada sektor
agrobisnis.
Upaya penyelamatan anggaran juga merupakan masalah penting untuk tahun
depan. Saat sektor moneter belum pulih, kata Anggito Abimanyu, fiskal
lah yang melakukannya. Belum lagi soal perimbangan pusat-daerah,
otonomi daerah, Jaringan Pengaman Sosial (JPS), dan beban subsidi.
"Makanya, APBN besok adalah tantangan terbesar," kata Anggito. Maklum,
di satu sisi defisit anggaran bakal tidak terbendung, sementara di
sisi lain kita tak bisa lagi mencari utangan seenak perut. Karena itu,
menurut Anggito, pajak menjadi andalan penerimaan negara.
Peluang untuk mendongkrak penerimaan pajak sebenarnya masih terbuka
lebar, mengingat rasio penerimaan pajak kita masih rendah: cuma 11%.
Tapi, peningkatan penerimaan pajak ini bisa dilakukan kalau
pemerintahan baru benar-benar tegas dan anti-KKN. Selama ini seretnya
pajak tak lepas dari KKN. Pemberian tax holiday yang berbau KKN,
misalnya. Belum lagi ada pihak yang harusnya dikenai pajak lebih besar
malahan dibebaskan dari pajak. Karena itu, menurut Faisal Basri,
aparat perpajakan juga harus direformasi agar penerimaan pajak tidak
bocor melulu. "Perpajakan itu sumber kebocoran terbesar," katanya.

Kebijakan ekonomi di tangan tim "Pelangi"

Untuk melakukan tugas nan berat itu, tak ada pilihan lain, Gus Dur
harus cermat memilih orang-orang yang tepat. Yang penting, menurut
para ekonom, tim ekonomi kali ini harus lepas dari kepentingan
politik. Mereka harus kompak, independen dan profesional. Anggito
bahkan mengusulkan supaya jabatan Gubernur Bank Indonesia, Menteri
Keuangan, dan Kepala Bappenas diberikan kepada kaum teknokrat, bukan
politisi. Menjauhkan mereka dari intervensi politik. "Soalnya, posisi
ini butuh kedisiplinan ekonomi yang tinggi untuk stabilisasi," kata
Anggito.
Para ekonom umumnya tidak meragukan kredibilitas Gus Dur memilih tim
ekonomi. Umar Juoro, penasihat bidang ekonomi Habibie, yakin kalau Gus
Dur tetap akan konsisten menjalankan pemerintahan yang bersih. "Dia
akan lebih konsisten mencari orang yang bisa menjalankan fungsinya,
dibanding Habibie," katanya. Soalnya, menurut Umar, Gus Dur tidak
memiliki banyak teman dan kolega bisnis yang bisa diajak ber-KKN dalam
pemerintahannya. Lagi pula pola hidup Gus Dur yang sederhana bisa
mencerminkan kredibilitas pemerintahan yang dipimpinnya.
Cuma, Sri Adiningsih masih waswas lantaran situasi politik yang
melatarbelakangi terpilihnya Gus Dur jadi presiden. "Tim ekonomi Gus
Dur akan seperti pelangi," ungkapnya khawatir. Maksudnya, tim itu akan
disusun berdasarkan komposisi partai politik yang mendukung Gus Dur
jadi presiden. "Saya khawatir mereka tidak solid," kata Sri lagi.
Padahal salah satu kunci keberhasilan tim ekonomi adalah koordinasi
antar mereka. Jadi, untuk ekonomi, Sri berharap Gus Dur memilih
menterinya berdasarkan integritas dan kemampuannya, bukan alasan
politis semata.

(seperti dimuat di Majalah Kontan edisi 5/IV tgl 25 Oktober 1999)

Wednesday, May 25, 2005

The danger of poor broadcasting regulations for local election

R. Kristiawan, Jakarta

Indonesia will soon see dozens of local direct elections. Next month alone, according to Cetro (The Center for Electoral Reform), there will be 181 elections, an average of six elections per day throughout the country. For the year there will be 215 elections -- mayors, regents and governors.

Last year's legislative and presidential elections showed the effective power of the media, especially TV stations, in delivering the messages of the candidates to the voters.

For all of these elections, national and regional TV coverage will play a key role. There are around 50 local television stations across the country. Some belong to private companies, but several are owned and operated by local governments. Yogyakarta is rather unique, because Yogya TV belongs to the family of Sultan Hamengkubuwono X, who also happens to be the governor of the special province. Meanwhile, state-owned TVRI has 24 local stations.

In a local television workshop last February, participants from local television stations generally agreed that the direct elections were an important item to cover. Most felt it was their duty to encourage democratization on the local level through their stations.

But the absence of any local broadcasting regulations in relation to the elections has blurred their democratic perspective. For many regions across the country, popular political discourse on these elections has not touched on the the need for local media regulation.

The Indonesian Broadcasting Committee (KPI) has 14 active provincial branches, or (KPID). But many of them have not developed local media regulations in relation to the upcoming polls. Worse still, in the case of Papua, there are several TV stations but there is not a KPID branch.
According to a survey by the SET Foundation (2005), there is an enormous tendency to control local media during the campaigning. The case of a regency in West Java shows that the regent actually pays many local print media journalists monthly. Their "salaries" can range between Rp 250,000 (US$25) and Rp 400,000.

The money is intended to ensure media support of the regent in the campaign process. It has become a very effective tool for the regent. Because, as a result, the local newspapers all support the regent and his policies and do not print anything about the corruption accusations against him. Similar cases are likely to occur with the electronic media if there is no regulation.

Local television stations were only allowed to start operating after Soeharto's fall in May 1998, with a strong sense of political idealism. But this political orientation now has shifted to an economic orientation, since they need to cover costs for daily operation. Some local stations, like Bali TV and Tarakan TV in East Kalimantan, have succeeded in this transition. Now they are quite prominent in Indonesia in terms of business.

Local TV stations need regulations, especially during the upcoming local direct elections. Due to the absence of local broadcasting regulation, the stations can be easily used by political power. "Win-win agreement" between stations and the political powerholders will potentially take place since local stations need money.

There is a chance for local political powerholders to use local stations for their interests.
First is by monopolizing large blocks of airtime, many local stations now have problems in program production, so they will likely take what is offered. This problem directly relates to advertising income. If candidates can buy up the airtime, the station will get income. But this means that the candidates who have much money will dominate the TV programs. Without regulation, candidates have possibility to cooperate with local televisions to air TV programs as par of their political campaign.

Second is by buying up all the commercial ad time. Many local stations have problems airing commercials as well. The problem is, in Indonesia there is no difference between commercial advertising, political advertising and Public Service Announcements (PSA). Thus, there is no special treatment whether it is soap, tooth paste, condoms or a governor in Indonesian commercial policy. This ultra liberal perspective means also that there is no limitation to the number or types of ads.

Candidates with a lot of money will potentially dominate the advertising. Wealthy candidates have more opportunities to campaign on local television-commercial breaks. They potentially will be more popular than poorer candidates. Similar problems actually occurred in the national elections last year.

For many regions, there are only a few weeks left to overcome this problem. Of course it is impossible to enact a new law, but the authorities still can overcome the problems. Local Election Commission branches (KPUD) and Local Indonesian Broadcasting Commission (KPID) can publish a common decree on local broadcasting regulations before the elections. The KPID needs to collaborate with the KPUD because the KPID has no right to publish regulations, but the KPUD do have that right.

This solution was pioneered by the KPID of West Java province. Many other regions are not as progressive as West Java. We are now still waiting to see the same steps taken by others, particularly North Sumatra. We need to encourage this solution for many regions especially for those that will conduct local direct elections in June 2005.

However, some KPIDs still are facing a myriad of internal problems, such as difficulties in organizational skills. Some of them have difficulties in defining their function, especially in terms of the campaigns, and independence is hard to implement. In Central Java, one KPID officer is a candidate for mayor in the upcoming poll. Will there not be some kind of conflict of interest?
Despite all the problems, the KPID should be encouraged as an institution to promote democratization in broadcasting in local level.

The writer is a researcher with the SET Foundation, and is a lecturer at Atma Jaya University in Jakarta. He has conducted research for the local direct elections in Papua, West Java, and West Sumatra.

(as published in the Jakarta Post, Monday 23/05/05)

Tuesday, May 17, 2005

Temanggung's potent tobacco history

Temanggung's potent tobacco history
The Jakarta Post, Saturday, October 27, 2001
R. Kristiawan, Temanggung, Central Java

A small town in Central Java called Temanggung is far more famous than Jakarta, and at least as popular as Bali, for many of the people of Bremen, Germany.
Why should a little town located between Mt. Sumbing and Mt. Sindoro can be so popular? According to one Bremen resident, Bremen used to be a thriving center for the tobacco trade in Europe and Temanggung was distinguished for its high quality tobacco.
Temanggung is indeed synonymous with tobacco to many connoisseurs. In the small town, people have been growing the plant for centuries. And it grows very well indeed, thanks to a perfect balance of climate and fertile soil.
The region's high quality tobacco contains some 3 to 8 percent nicotine, the kind of tobacco loved by hedonistic smokers.
One of Temanggung's unique types of tobacco is the one locally called srinthil, a genetically altered strain which is extremely rich in nicotine. Its scent alone is preferred by growers and consumers.
Tobacco (Nicotiana tabacum) was introduced for the first time in Temanggung in 1630 by Dutch colonial farmers together with other potential plants such as Robusta coffee.
In a very short time, the Dutch found that tobacco grew exceptionally well in the fertile soil of the region.
Demand for Temanggung tobacco has remained high for the last several hundred years. Kretek or clove cigarette companies depend on 14 to 26 percent of the total production of Temanggung tobacco yearly.
The tobacco industry in the region contributes some Rp 7.5 trillion in taxes to the local government.
This is one of the reasons why tobacco has become the region's main source of income as well as for the 66,072 people involved in the business.
Covering an area of some 11,000 hectares, tobacco plantations in Temanggung yields some Rp 10 million per year, per hectare.
With good conditions, the average revenue that Temanggung can expect from the plantation can be as much as Rp 20 million per hectare per year -- less the amount the local government is entitled to in taxes, which is on average about Rp 2.6 million per year. In 1997, the taxes and fees reached a peak of Rp 4 million per hectare.
Tobacco also contributes a great deal to the Gross Regional Domestic Income (PDRB). During the period from 1993 to 1998 local administrators recorded an average contribution of 12.47 percent.
The statistics show that tobacco is a very important, but high risk business in Temanggung.
Growing tobacco is not easy. If the farmers make a mistake in predicting the climate, for instance, millions of rupiah can vanish from their hands.
"If rain falls during the dry season, the plant will decay quickly," said Untung Prabowo of the local plantation bureau.
Tobacco prices, too, fluctuate dramatically. Last year, for instance, the price for Temanggung tobacco was Rp 20,887 per kilogram. In 1997, it was only Rp 4,456 per kilogram.

Sowing economic and environmental success

Sowing economic and environmental success
The Jakarta Post, Saturday, October 27, 2001
R. Kristiawan, Temanggung, Central Java

Economic and environmental concerns are sometimes really hard to mix. In reality, they should support each other but in too many cases, the environment is sacrificed for the sake of economic interests.

Degradation of the soil quality in many areas in Temanggung is one example among many of poor environmental management.
A 1999 study conducted by Djajadi, a researcher from Fiber Plant and Tobacco Research Center in Malang, East Java, discovered a decrease in both the productivity and quality of Temanggung tobacco. Degradation of soil quality, in this case soil erosion, was the reason behind the decrease.
Continuous and intensive tobacco planting, from generation to generation, has been blamed for the soil erosion. The research discovered that such a planting system damaged the organic composition of the soil, causing a decrease in the capacity of the soil to absorb rainwater. As a result, rainwater washed over the soil, carrying with it the fertile topsoil.

Tobacco farmers here usually till the land in January and February, the time when rain falls heavily. Since the land has just being plowed, the soil cannot absorb the rainwater well. A high concentration of rainwater is left on the surface, causing erosion.

The magnitude of the problem of erosion in the region needs urgent attention. A recent research conducted by Yogyakarta-based Gadjah Mada University's school of geography cited the average erosion rate here at 53.72 tons per hectare per year on land with a declivity of 63 degrees.

The level of erosion in areas known as main tobacco producers like Lamsi, Paksi and Toalo on the slopes of Mt. Sindoro that have a declivity of 30 degrees, was recorded as "heavy" to "very heavy". From a distance, one can see the dry, critical condition of the area, which in fact, contributes 30 percent of the total tobacco production in Temanggung.

Some farmers, in an effort to increase the organic content of the soil, add manure to the soil. This results in an increase in the price of manure. For the farmers, this is an added burden considering that a hectare of land needs some 20 tons to 30 tons of buffalo manure -- costing them between Rp 3 million to Rp 4 million.

The local government had tried to do something about the matter by introducing policies that will gradually limit the tobacco plantation area and by introducing new varieties of agricultural plants.

Temanggung Regent Sardjono, for example, decided in 1998 that the total area of tobacco plantation in the region should not exceed 10,000 hectares. The policy was aimed mainly at encouraging farmers not to plant tobacco only.

So far, the policy seems to be working. The tobacco plantation area has decreased from 17,727 hectares in 1998 to 11,645 hectares in 1999.

"Since we know that we cannot rely solely on tobacco due to environmental problems, we have started to introduce new plant varieties including Arabic coffee. We chose plants that are harvested annually in order to protect the soil from further erosion," said Untung Prabowo of the local plantation office.

However, he realized it was difficult to change the habit of local farmers to plant tobacco, something they have done for centuries, within a short period. "But there has been a good progress," Untung added. In Joho, for example, farmers have started to plant watermelon, while in Pringsurat farmers chose to plant Zalacca or salak as the fruit is locally known. Economically high-value crop Arabic coffee has also started to grow in Tlilir village.
"Those plants are good, both economically and ecologically. They do not damage the soil," said Untung, adding that the farmers might also plant vanilla for its high returns, Rp 110,000 per kilogram.

"But we're still waiting for a genetic engineering study conducted by Gadjah Mada University to create disease-resistant vanilla plants," Untung said.
Previously, Temanggung farmers had produced vanilla but they stopped it after finding it was susceptible to disease. Until now, tobacco is still Temanggung's number one agricultural product.