Warisan Besar buat Kiai Masalah-masalah ekonomi Kiai Presiden

oleh Hendrika Y., R. Kristiawan, Bayu W, Ahmad F., Bagus M., Titis N.

Beban pemerintahan baru di bidang ekonomi memang berat. Ada
pengangguran, masalah perbankan, utang luar negeri, hingga soal Natal
dan Idul Fitri. Kuncinya terletak pada kemampuan Presiden Abdurrahman
Wahid mengembalikan kepercayaan internasional dan rakyatnya.

Barangkali inilah warisan yang paling tidak diharapkan oleh presiden
baru Indonesia, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Bayangkan saja, saat
ini ada sekitar 13,7 juta orang pengangguran baru akibat sabetan
krisis ekonomi. Dan mereka harus segera diberi lapangan pekerjaan baru
agar bisa kembali menafkahi sanak keluarganya. Warisan lainnya adalah
restrukturisasi perbankan, termasuk penyelesaian skandal Bank Bali.
Nah, ini baru dua dari sejumlah persoalan yang diwariskan mantan
presiden, B.J. Habibie, kepada Gus Dur bersama kabinetnya.
Memang, ketika Rabu lalu Gus Dur terpilih jadi presiden keempat RI,
rupiah terdongkrak hingga Rp 7.400 per dolar. Tapi, bukan hanya
bagaimana membuat nilai tukar rupiah menguat, tugas presiden keempat
ini sama sekali tidak gampang. Bukan cuma karena ia terpilih di saat
perekonomian compang-camping, tapi juga ketika kepercayaan dunia
internasional terhadap Indonesia sedang pudar. Makanya, menurut para
ekonom yang di-hubungi KONTAN, Gus Dur harus bisa mengembalikan
kepercayaan luar negeri dan domestik.
Caranya? "Bukan cuma pemerintahan yang kredibel, program juga harus
kredibel," kata Anggito Abimanyu, ekonom dari UGM, Yogyakarta.
Artinya, program yang benar-benar ditujukan untuk stabilisasi dan
pemulihan ekonomi harus diprioritaskan. Dan salah satu agenda penting
itu adalah restrukturisasi perbankan. Sebab, menurut M. Chatib Basri,
biar suku bunga deposito bisa ditekan menjadi 13% per tahun, kredit
bank masih seret. "Akibatnya, sektor riil tetap sulit bergerak," kata
ekonom UI ini kepada Anang Purwa dari KONTAN.

Natal dan Idul Fitri, ujian pertama Gus Dur

Tampaknya, masalah yang akan segera dihadapi pemerintahan Gus Dur
adalah Natal dan Idul Fitri. Seperti biasa, tanpa aba-aba, harga
kebutuhan sembilan pokok akan naik menjelang dua hari besar tersebut.
Pemerintahan Gus Dur harus bisa mengendalikan distribusi agar tak
terjadi lonjakan harga. Dan, kalau bisa, kurs stabil pada angka Rp
6.000 per dolar. Kalau hal ini terjadi, menurut Faisal Basri, hanya
dalam waktu tiga bulan kita akan merasakan recovery ekonomi yang nyata
dari pemerintahan baru. "Tidak seperti pidato Habibie," katanya.
Yang tak kalah penting, ya itu tadi, menyediakan lapangan kerja bagi
13,7 juta penganggur. Ekonom dari UGM, Sri Adiningsih, mengatakan
bahwa warisan yang satu ini bisa menimbulkan masalah sosial. Nah,
sebelum hal ini terjadi, sebaiknya pemerintah kembali melaksanakan
proyek karitatif. "Misalnya memperbaiki infrastruktur yang rusak
selama krismon," kata Sri. Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat kelas
bawah menaruh harapan besar untuk memperbaiki hidupnya. Karena itu,
menurut Sri, Gus Dur juga sebaiknya sungguh-sungguh memberi peran
untuk UKM, koperasi, serta porsi perhatian lebih besar pada sektor
agrobisnis.
Upaya penyelamatan anggaran juga merupakan masalah penting untuk tahun
depan. Saat sektor moneter belum pulih, kata Anggito Abimanyu, fiskal
lah yang melakukannya. Belum lagi soal perimbangan pusat-daerah,
otonomi daerah, Jaringan Pengaman Sosial (JPS), dan beban subsidi.
"Makanya, APBN besok adalah tantangan terbesar," kata Anggito. Maklum,
di satu sisi defisit anggaran bakal tidak terbendung, sementara di
sisi lain kita tak bisa lagi mencari utangan seenak perut. Karena itu,
menurut Anggito, pajak menjadi andalan penerimaan negara.
Peluang untuk mendongkrak penerimaan pajak sebenarnya masih terbuka
lebar, mengingat rasio penerimaan pajak kita masih rendah: cuma 11%.
Tapi, peningkatan penerimaan pajak ini bisa dilakukan kalau
pemerintahan baru benar-benar tegas dan anti-KKN. Selama ini seretnya
pajak tak lepas dari KKN. Pemberian tax holiday yang berbau KKN,
misalnya. Belum lagi ada pihak yang harusnya dikenai pajak lebih besar
malahan dibebaskan dari pajak. Karena itu, menurut Faisal Basri,
aparat perpajakan juga harus direformasi agar penerimaan pajak tidak
bocor melulu. "Perpajakan itu sumber kebocoran terbesar," katanya.

Kebijakan ekonomi di tangan tim "Pelangi"

Untuk melakukan tugas nan berat itu, tak ada pilihan lain, Gus Dur
harus cermat memilih orang-orang yang tepat. Yang penting, menurut
para ekonom, tim ekonomi kali ini harus lepas dari kepentingan
politik. Mereka harus kompak, independen dan profesional. Anggito
bahkan mengusulkan supaya jabatan Gubernur Bank Indonesia, Menteri
Keuangan, dan Kepala Bappenas diberikan kepada kaum teknokrat, bukan
politisi. Menjauhkan mereka dari intervensi politik. "Soalnya, posisi
ini butuh kedisiplinan ekonomi yang tinggi untuk stabilisasi," kata
Anggito.
Para ekonom umumnya tidak meragukan kredibilitas Gus Dur memilih tim
ekonomi. Umar Juoro, penasihat bidang ekonomi Habibie, yakin kalau Gus
Dur tetap akan konsisten menjalankan pemerintahan yang bersih. "Dia
akan lebih konsisten mencari orang yang bisa menjalankan fungsinya,
dibanding Habibie," katanya. Soalnya, menurut Umar, Gus Dur tidak
memiliki banyak teman dan kolega bisnis yang bisa diajak ber-KKN dalam
pemerintahannya. Lagi pula pola hidup Gus Dur yang sederhana bisa
mencerminkan kredibilitas pemerintahan yang dipimpinnya.
Cuma, Sri Adiningsih masih waswas lantaran situasi politik yang
melatarbelakangi terpilihnya Gus Dur jadi presiden. "Tim ekonomi Gus
Dur akan seperti pelangi," ungkapnya khawatir. Maksudnya, tim itu akan
disusun berdasarkan komposisi partai politik yang mendukung Gus Dur
jadi presiden. "Saya khawatir mereka tidak solid," kata Sri lagi.
Padahal salah satu kunci keberhasilan tim ekonomi adalah koordinasi
antar mereka. Jadi, untuk ekonomi, Sri berharap Gus Dur memilih
menterinya berdasarkan integritas dan kemampuannya, bukan alasan
politis semata.

(seperti dimuat di Majalah Kontan edisi 5/IV tgl 25 Oktober 1999)