oleh R Kristiawan
Beberapa iklan layanan masyarakat belakangan ini justru cenderung menghasilkan dampak yang tidak melayani masyarakat. Aa Gym mendapat protes dari beberapa kalangan karena dinilai memakai tafsir agama sebagai sumber klaim kenaikan harga BBM. Pengamat perminyakan Kurtubi pun mengaku ia tak tahu kalau harga BBM bakal dinaikkan sekaligus begitu tinggi.
Iklan layanan masyarakat (ILM) atau lebih tepat dinamakan sebagai iklan layanan pemerintah (ILP) Depkominfo itu secara umum juga menuai protes karena dianggap tidak memenuhi langkah-langkah standar produksi (Effendi Gazali, Kompas, 17/10/ 2005).
ILM Depkominfo itu tidak melayani masyarakat karena tidak lebih dari sebuah upaya komunikasi politik untuk memperkuat sebuah keputusan politik. ILM tentang kenaikan harga BBM produksi Depkominfo tidak lebih dari upaya propaganda karena sulit menemukan unsur pelayanan masyarakat dalam iklan itu. Secara pragmatis, ketika sebagian besar masyarakat menolak sebuah kebijakan, butuh upaya kreatif luar biasa untuk membuat paket komunikasi agar masyarakat menerima kebijakan itu.
Kesalahan dan kegagalan ILM Depkominfo untuk meredam gejolak kenaikan harga BBM 1 Oktober ini mengulangi kesalahan ILM Departemen Kominfo ketika harga BBM dinaikkan 1 Maret lalu, yang menampilkan pria pengendara mobil mewah, yang jelas berbau pertentangan kelas.
Contoh ILM yang berhasil
Ada beberapa ILM yang layak dijadikan contoh. ILM tentang Pekan Imunisasi Nasional (PIN) pada tahun 1996 yang diproduksi oleh Matari dan dibintangi oleh Rano Karno dan Mandra tampak jelas tidak punya pretensi politik. Di bawah produksi IndoAd, Riri Reza menyutradarai ILM Suami Siaga yang bertujuan lebih melibatkan para suami untuk menekan angka kematian kaum ibu ketika melahirkan. ILM yang dibintangi oleh penyanyi dangdut Iis Dahlia dan didanai oleh USAID lewat Johns Hopkins University Center for Communication Program (JHU-CCP) ini kuat dalam positioning sehingga sangat digemari. Ada juga ILM lain yang bagus, misalnya, soal konservasi terumbu karang oleh Coremap dan USAID/JHU-CCP.
Pada tahun 1999, untuk mendorong partisipasi publik dalam pemilu, Yayasan Visi Anak Bangsa memproduksi beberapa ILM yang didanai juga oleh USAID. Yang berhasil adalah seri Inga' Inga' yang sampai sekarang masih diingat publik.
Jika dibandingkan dengan iklan komersial, ada beberapa aspek kreatif yang membuat posisi ILM menjadi khusus. Setting yang diambil biasanya tempat berkumpul masyarakat bawah semi-urban, seperti pasar, bengkel, dan warung. Pemeran yang dipilih juga bukan gadis cantik putih kinyis-kinyis, tapi ibu rumah tangga gendut keriting layaknya rakyat kebanyakan, seperti tampak dalam ILM Inga' Inga'. Dialog diambil dari dialog keseharian. Unsur komedi dipakai sebagai pemoles untuk menarik perhatian.
Ini bukannya tanpa strategi. Karena target penontonnya adalah masyarakat luas, maka aspek representasi populer perlu dipakai lewat sebanyak mungkin simbol yang dipilih. Secara keseluruhan, sebuah ILM harus mampu merepresentasikan kognisi sosial dan harapan yang berkembang di masyarakat. Kejelian menangkap dua hal itu adalah awal yang bagus.
Pesona ILM cepat menyebar sejak keberhasilan beberapa ILM itu. Berbagai kalangan ingin melayani masyarakat dengan memproduksi ILM. Bukan hanya LSM, lembaga-lembaga negara dan perusahaan pun mulai memakai ILM untuk memperkuat legitimasi kebijakannya di mata publik. Perusahaan ingin membuktikan prinsip corporate social responsibility dengan memproduksi ILM. Lihatlah PT Freeport yang ingin menutupi masalah lewat ILM yang menunjukkan kepedulian pada orang Papua.
Lewat ILM, perusahaan ingin mengangkat citra sosialnya, sementara lembaga-lembaga negara ingin menggalang dukungan publik. Ironisnya, mereka cenderung meletakkan masalah pada masyarakat dan tidak mau menampilkan tema otokritik. Aa Gym meminta masyarakat tawakal dalam menghadapi kenaikan harga BBM tanpa peduli pada kebobrokan manajemen Pertamina. Penyambungan saluran listrik ilegal dialamatkan melulu kepada masyarakat saja.
ILM lalu menjadi bola liar yang bisa disepak siapa saja. Depkominfo menyepak bola liar itu untuk melegitimasi kenaikan harga BBM. Strateginya dengan cara menampilkan beberapa tokoh masyarakat seperti Aa Gym, pengamat minyak Kurtubi, ekonom Emil Salim dan Chatib Basri. Sosok-sosok itu diharapkan mampu menggalang dukungan publik terhadap kenaikan harga BBM. Strategi pemakaian tokoh masyarakat ini mirip strategi Freedom Institute dalam iklan dukungan kenaikan harga BBM yang menuai begitu banyak kritik.
Pertanyaan kritis kemudian tentu saja muncul. Di manakah unsur pelayanan sosialnya jika semua pihak bisa memproduksi ILM tanpa batasan isi yang jelas? Apa bedanya dengan iklan komersial yang memang berniat membujuk?
Jika kita lihat perkembangan di Indonesia, tampaknya unsur pelayanan masyarakat dalam ILM di Indonesia akan semakin tergerus oleh kepentingan ekonomi dan politik. Karena produksi dan penayangan ILM sangat mahal, bisa dipastikan hanya ada tiga pihak pembuat ILM, yaitu pemerintah, perusahaan besar, dan LSM dengan bantuan donor.
Propaganda ekonomi politik
Ada beberapa alasan mengapa ILM tergerus oleh propaganda ekonomi politik. Dari sisi produksi, jarang sekali menemukan production house yang memang punya nilai keberpihakan sosial yang dipegang sebagai prinsip kerja. Kebanyakan hanyalah para produsen pragmatis yang sekadar memenuhi order. Mekanisme persetujuan desain komunikasi tidak melewati standar prosedur misalnya uji publiktetapi dari pemesan saja, sama dengan mekanisme iklan komersial.
Masalah tentang ILM tidak sesederhana seperti yang tampak di permukaan. Sudah saatnya ada lembaga publik yang memikirkan bagaimana mengatur bola liar ILM ini.
Karena sampai saat ini tidak semua ILM benar-benar melayani kepentingan masyarakat, maka hanya ada satu anjuran pada publik, yaitu jangan buru-buru memercayai ILM.
R Kristiawan Manajer Program Yayasan SET, Pengajar di Unika Atma Jaya Jakarta
(seperti dimuat di Harian Kompas Sabtu, 22 Oktober 2005)
Friday, October 28, 2005
Friday, September 09, 2005
Merintis Jalan Kultural bagi Papua
Oleh R. Kristiawan
Wacana dan analisis soal Papua cenderung meletakkan problem ekonomi-politik sebagai akar masalah.
Ketidakpuasan orang Papua salah satu indikasinya penyerahan Undang-Undang Otonomi Khusus disebabkan ketidakadilan ekonomi politik akibat kebijakan pusat yang tidak kondusif. Kekayaan alam belum mengangkat nasib ekonomi setempat; penduduk lokal terpinggirkan di tanah sendiri (demografi di Merauke menunjukkan, 40 persen penduduk adalah etnis Jawa, 30 persen suku-suku asli, dan 30 persen etnis-etnis pendatang non-Jawa); dan banyak masalah lain.
Sebagai respons praksis dari pendekatan ekonomi politik, banyak dibuat program yang sifatnya juga ekonomi politik, misalnya pemberian status otonomi khusus dan pemekaran provinsi. Ada pula pembentukan kelompok pemerhati Papua, misalnya Kelompok Kerja Papua.
Tentu saja pendekatan-pendekatan itu benar. Namun, sampai sekarang masih terasa ada sesuatu yang mengganjal dalam situasi Papua. HS Dillon dalam sebuah pertemuan mengatakan, sudah dilakukan banyak upaya politik dan ekonomi untuk menyelesaikan masalah Papua, tetapi terasa sekali upaya itu belum berdampak maksimal. Ada sesuatu yang tidak lengkap dalam melihat dan merespons masalah Papua.
Yang banyak terlupakan dalam pendekatan ekonomi politik adalah persoalan identitas kultural. Francis Fukuyama dalam Trust (1995) mewakili sedikit ilmuwan yang percaya bahwa ekonomi tidak bisa lepas dari dinamika kultural lokal. Artinya, teropong kultural mutlak dipakai dalam implementasi kebijakan ekonomi.
Budaya populer
Sadar akan pentingnya strategi kultural dalam mengatasi masalah sangat penting, saya terpaksa melirik tema budaya populer karena budaya populer sangat signifikan dalam proses produksi dan konsumsi budaya modern. Budaya populer juga menyediakan kekuatan dengan tingkat konflik yang rendah.
Masyarakat Papua sudah bisa menyaksikan tayangan-tayangan televisi Jakarta. Mau tidak mau mereka harus menyaksikan dinamika budaya populer dalam ranah domestik mereka lewat televisi. Modernitas ada di depan mata mereka meskipun cara hidup mereka masih banyak yang tidak bersentuhan dengan modernitas.
Mengacu pada pendapat Alexis de Tocqeville, pada taraf kehidupan modern di mana kebudayaan-kebudayaan cenderung konvergen, identitas menjadi aspek penting dalam tautannya dengan struktur kekuasaan dan dominasi. Dengan demikian, ekspresi-ekspresi kebudayaan sebenarnya juga merupakan perjuangan mempertahankan identitas. Dalam hubungannya dengan masyarakat Papua, jelas sekali mereka tidak terwakili dalam arus budaya populer yang ada. Mereka dipaksa untuk hanya menonton tayangan televisi Jakarta. Padahal, simbol, ikon, metafora, dan idiom tayangan-tayangan itu tidak bersignifikasi dengan situasi keseharian mereka.
Inilah proses komunikasi kebudayaan populer yang tidak seimbang karena cenderung bersifat satu arah sehingga banyak orang Indonesia tidak tahu bahwa selain Australia, Papua juga punya kanguru.
Budaya populer erat kaitannya dengan identitas politik. Budaya populer adalah sarana modern di mana identitas nasional, etnik, jender, agama, dan kelas sosial saling memperjuangkan signifikasi dan dominasi dalam politik ruang publik (Chris Barker, 2003). Targetnya tentu saja bukan perolehan suara seperti pemilu, tetapi dominasi identitas. Lihatlah AFI dan Indonesian Idol yang selalu mengaitkan seorang penyanyi dengan daerah asalnya. Lihat pula bagaimana wali kota, bupati, dan gubernur sangat antusias mendukung penyanyi dari daerahnya.
Seperti halnya diplomasi, budaya populer memakai perangkat-perangkat lunak, misalnya kata-kata, gambar, dan lagu, untuk memperjuangkan dominasi non koersif. Meskipun tanpa koersi, dominasi itu sangat terasa dalam psikologi politik dan kualitas kepercayaan, apalagi untuk daerah sensitif seperti Papua.
Orang Papua terpaksa menyaksikan berbagai ekspresi kultural di luar diri mereka, sementara ekspresi mereka tidak mendapat tempat yang layak dalam arena budaya populer. Tidak seperti Jakarta, Papua tidak menguasai faktor-faktor produksi budaya populer. Dari sinilah perasaan terdominasi dan tersubordinasi salah satunya berasal.
Maka, untuk menghasilkan solusi komprehensif mengenai Papua, jalan ekonomi dan jalan politik mesti juga dibarengi dengan jalan kultural. Cara ini bukannya belum ada di dunia. Tentu kita masih ingat cerita Keluarga Huxtable di TVRI tahun 80-an. Seluruh pemain utama serial ini berkulit hitam. Tidak seperti komunitas kulit hitam di kampung kumuh Brooklyn, Huxtable diposisikan sebagai keluarga kelas menengah seperti orang kulit putih. Sebagai sebuah strategi kultural, serial televisi tersebut sangat jitu untuk mengangkat identitas masyarakat kulit hitam di Amerika Serikat.
Secara politis, Keluarga Huxtable mempromosikan persamaan etnis dalam sosiologi masyarakat Amerika. Inilah cara proaktif mencegah konflik etnis. Penarikan musik jazz yang aslinya adalah musik pemberontakan budak Negro ke dalam industri musik pop juga merupakan strategi budaya lain yang jitu. Intinya adalah pemberian ruang psikologi politik untuk aktualisasi identitas kultural. Di Indonesia, upaya Rano Karno memperjuangkan kultur Betawi lewat Si Doel Anak Sekolahan memulai babak baru masuknya tema-tema Betawi ke tayangan televisi kita.
Upaya memperjuangkan identitas Papua baru sedikit dilakukan. Padahal, Papua menyediakan potensi yang luar biasa. Masyarakatnya ekspresif dan cerdas; warna langitnya biru bersih; lautnya indah; variasi idiom kulturalnya pun luar biasa.
Dari sinilah terasa begitu miskin representasi identitas Papua dalam arus budaya populer. Salah satu ekspresinya sangat jelas terdengar dalam dialog film Aku Ingin Menciummu Sekali Saja karya Garin Nugroho. Bapa pastor, kenapa Yesus tidak dilahirkan berkulit hitam? kata satu pemeran di bilik pengakuan dosa. Ketika film itu diputar, sambutan masyarakat Papua luar biasa. Film ini menjadi box office di Papua. Ini membuktikan kerinduan mereka pada representasi dalam budaya populer.
Strategi kebudayaan seperti contoh-contoh di atas perlu dilakukan agar Papua tidak hanya dihubungkan dengan potensi sumber daya alamnya, tetapi juga martabat dan identitas budaya manusia setempat.
R Kristiawan Peneliti Yayasan SET, Pengajar di Unika Atma Jaya Jakarta, Melakukan Assessment Sosiokultural untuk Pilkada di Papua
(dimuat di Kompas edisi Jumat, 9 September 2005)
Wacana dan analisis soal Papua cenderung meletakkan problem ekonomi-politik sebagai akar masalah.
Ketidakpuasan orang Papua salah satu indikasinya penyerahan Undang-Undang Otonomi Khusus disebabkan ketidakadilan ekonomi politik akibat kebijakan pusat yang tidak kondusif. Kekayaan alam belum mengangkat nasib ekonomi setempat; penduduk lokal terpinggirkan di tanah sendiri (demografi di Merauke menunjukkan, 40 persen penduduk adalah etnis Jawa, 30 persen suku-suku asli, dan 30 persen etnis-etnis pendatang non-Jawa); dan banyak masalah lain.
Sebagai respons praksis dari pendekatan ekonomi politik, banyak dibuat program yang sifatnya juga ekonomi politik, misalnya pemberian status otonomi khusus dan pemekaran provinsi. Ada pula pembentukan kelompok pemerhati Papua, misalnya Kelompok Kerja Papua.
Tentu saja pendekatan-pendekatan itu benar. Namun, sampai sekarang masih terasa ada sesuatu yang mengganjal dalam situasi Papua. HS Dillon dalam sebuah pertemuan mengatakan, sudah dilakukan banyak upaya politik dan ekonomi untuk menyelesaikan masalah Papua, tetapi terasa sekali upaya itu belum berdampak maksimal. Ada sesuatu yang tidak lengkap dalam melihat dan merespons masalah Papua.
Yang banyak terlupakan dalam pendekatan ekonomi politik adalah persoalan identitas kultural. Francis Fukuyama dalam Trust (1995) mewakili sedikit ilmuwan yang percaya bahwa ekonomi tidak bisa lepas dari dinamika kultural lokal. Artinya, teropong kultural mutlak dipakai dalam implementasi kebijakan ekonomi.
Budaya populer
Sadar akan pentingnya strategi kultural dalam mengatasi masalah sangat penting, saya terpaksa melirik tema budaya populer karena budaya populer sangat signifikan dalam proses produksi dan konsumsi budaya modern. Budaya populer juga menyediakan kekuatan dengan tingkat konflik yang rendah.
Masyarakat Papua sudah bisa menyaksikan tayangan-tayangan televisi Jakarta. Mau tidak mau mereka harus menyaksikan dinamika budaya populer dalam ranah domestik mereka lewat televisi. Modernitas ada di depan mata mereka meskipun cara hidup mereka masih banyak yang tidak bersentuhan dengan modernitas.
Mengacu pada pendapat Alexis de Tocqeville, pada taraf kehidupan modern di mana kebudayaan-kebudayaan cenderung konvergen, identitas menjadi aspek penting dalam tautannya dengan struktur kekuasaan dan dominasi. Dengan demikian, ekspresi-ekspresi kebudayaan sebenarnya juga merupakan perjuangan mempertahankan identitas. Dalam hubungannya dengan masyarakat Papua, jelas sekali mereka tidak terwakili dalam arus budaya populer yang ada. Mereka dipaksa untuk hanya menonton tayangan televisi Jakarta. Padahal, simbol, ikon, metafora, dan idiom tayangan-tayangan itu tidak bersignifikasi dengan situasi keseharian mereka.
Inilah proses komunikasi kebudayaan populer yang tidak seimbang karena cenderung bersifat satu arah sehingga banyak orang Indonesia tidak tahu bahwa selain Australia, Papua juga punya kanguru.
Budaya populer erat kaitannya dengan identitas politik. Budaya populer adalah sarana modern di mana identitas nasional, etnik, jender, agama, dan kelas sosial saling memperjuangkan signifikasi dan dominasi dalam politik ruang publik (Chris Barker, 2003). Targetnya tentu saja bukan perolehan suara seperti pemilu, tetapi dominasi identitas. Lihatlah AFI dan Indonesian Idol yang selalu mengaitkan seorang penyanyi dengan daerah asalnya. Lihat pula bagaimana wali kota, bupati, dan gubernur sangat antusias mendukung penyanyi dari daerahnya.
Seperti halnya diplomasi, budaya populer memakai perangkat-perangkat lunak, misalnya kata-kata, gambar, dan lagu, untuk memperjuangkan dominasi non koersif. Meskipun tanpa koersi, dominasi itu sangat terasa dalam psikologi politik dan kualitas kepercayaan, apalagi untuk daerah sensitif seperti Papua.
Orang Papua terpaksa menyaksikan berbagai ekspresi kultural di luar diri mereka, sementara ekspresi mereka tidak mendapat tempat yang layak dalam arena budaya populer. Tidak seperti Jakarta, Papua tidak menguasai faktor-faktor produksi budaya populer. Dari sinilah perasaan terdominasi dan tersubordinasi salah satunya berasal.
Maka, untuk menghasilkan solusi komprehensif mengenai Papua, jalan ekonomi dan jalan politik mesti juga dibarengi dengan jalan kultural. Cara ini bukannya belum ada di dunia. Tentu kita masih ingat cerita Keluarga Huxtable di TVRI tahun 80-an. Seluruh pemain utama serial ini berkulit hitam. Tidak seperti komunitas kulit hitam di kampung kumuh Brooklyn, Huxtable diposisikan sebagai keluarga kelas menengah seperti orang kulit putih. Sebagai sebuah strategi kultural, serial televisi tersebut sangat jitu untuk mengangkat identitas masyarakat kulit hitam di Amerika Serikat.
Secara politis, Keluarga Huxtable mempromosikan persamaan etnis dalam sosiologi masyarakat Amerika. Inilah cara proaktif mencegah konflik etnis. Penarikan musik jazz yang aslinya adalah musik pemberontakan budak Negro ke dalam industri musik pop juga merupakan strategi budaya lain yang jitu. Intinya adalah pemberian ruang psikologi politik untuk aktualisasi identitas kultural. Di Indonesia, upaya Rano Karno memperjuangkan kultur Betawi lewat Si Doel Anak Sekolahan memulai babak baru masuknya tema-tema Betawi ke tayangan televisi kita.
Upaya memperjuangkan identitas Papua baru sedikit dilakukan. Padahal, Papua menyediakan potensi yang luar biasa. Masyarakatnya ekspresif dan cerdas; warna langitnya biru bersih; lautnya indah; variasi idiom kulturalnya pun luar biasa.
Dari sinilah terasa begitu miskin representasi identitas Papua dalam arus budaya populer. Salah satu ekspresinya sangat jelas terdengar dalam dialog film Aku Ingin Menciummu Sekali Saja karya Garin Nugroho. Bapa pastor, kenapa Yesus tidak dilahirkan berkulit hitam? kata satu pemeran di bilik pengakuan dosa. Ketika film itu diputar, sambutan masyarakat Papua luar biasa. Film ini menjadi box office di Papua. Ini membuktikan kerinduan mereka pada representasi dalam budaya populer.
Strategi kebudayaan seperti contoh-contoh di atas perlu dilakukan agar Papua tidak hanya dihubungkan dengan potensi sumber daya alamnya, tetapi juga martabat dan identitas budaya manusia setempat.
R Kristiawan Peneliti Yayasan SET, Pengajar di Unika Atma Jaya Jakarta, Melakukan Assessment Sosiokultural untuk Pilkada di Papua
(dimuat di Kompas edisi Jumat, 9 September 2005)
Thursday, September 08, 2005
Menyiapkan Tiket untuk Universitas Negeri: Purdi menyulap sebuah bimbingan tes menjadi induk dari 13 perusahaan
Oleh Hendrika Yunapritta, R. Kristiawan (Yogyakarta)
Kuliahnya tidak rampung. Tapi, dengan modal Rp 300.000, Purdi E. Chandra berhasil membangun Primagama menjadi bimbingan tes terbesar dengan omzet Rp 28 miliar per tahun. Kini, di bawah Primagama bernaung tak kurang dari 13 perusahaan.
Di mana calon mahasiswa dicetak? Salah satunya di Primagama. Sebab, tahun lalu, 50.000 peserta lembaga pendidikan tersebut diterima di universitas. Lewat program bimbingan tes, Primagama memberi siswa SLTA berbagai kiat mengerjakan soal-soal UMPTN secara praktis dan cepat. Program ini, yang dibuka sejak 17 tahun silam, ternyata banyak peminatnya. Tahun ini saja tercatat sekitar 70.000 pelajar mengikuti bimbingan tes di Primagama. Kendati tercatat sebagai penyuplai calon mahasiswa, belum diketahui berapa murid Primagama tahun ini yang bakal lolos saringan UMPTN, yang diumumkan Jumat pekan ini. Purdi E. Chandra sendiri, si penyelenggara bimbingan tes, tentu juga ingin tahu hasilnya. Sebab, hal itu menyangkut keuangan Primagama, yang kini memiliki 164 outlet di seluruh Indonesia. "Soalnya, hanya siswa yang diterima di perguruan tinggi negeri saja yang membayar biaya kursus," kata Purdi. Seorang peserta bimbingan tes Primagama harus membayar Rp 400.000 per tahun. Bila gagal masuk perguruan yang dituju, seperti dikatakan Purdi, yang bersangkutan boleh mengulang dengan gratis. Lesnya berkembang maju, seiring dengan berhasilnya Purdi yang konon "meluluskan" 80% anak bimbingnya ke perguruan tinggi. Tahun lalu, omzet bimbingan tes yang mempunyai kekayaan sekitar ini Rp 30 miliar ini diperkirakan mencapai Rp 28 miliar. Itu baru dari Lembaga Pendidikan Primagama saja, belum dari usaha lainnya seperti Institut Manajemen dan Komputer, atau usaha kontraktor yang didirikannya tahun 1992. Sekarang usaha Purdi tercatat tersebar di tiga belas perusahaan, meliputi bidang usaha pendidikan, penerbit, percetakan, biro perjalanan, properti, dan bahkan restoran Padang. Perusahaan-perusahaan tersebut berada di bawah naungan induk perusahaan Primagama. Tidak ada yang menyangka kalau bimibingan tes Primagama itu dimulai dari sebuah ruangan kecil di Jalan Pierre Tendean di Wirobrajan, Yogyakarta. Waktu itu, tahun 1982, jumlah bimbingan tes memang belum sebanyak sekarang. Peminatnya juga tidak membludak. Namun, sesuai dengan sebutannya sebagai kota pelajar, Yogyakarta selalu menjadi serbuan ribuan lulusan SMA dari seluruh Indonesia. Tujuannya apa lagi kalau bukan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang merupakan universitas tertua di Indonesia, dan IKIP Negeri yang ada di sana. Tahun 1982, Purdi dan Herman Legowo memulai bimbingan tes ini dengan modal Rp 300.000. Modal sebanyak itu didapat dari hasil menodong beberapa temannya. Untungnya Purdi mendapatkan sebuah ruangan yang cukup luas dengan ongkos sewa Rp 30.000 per bulan. Ruangan tersebut terpaksa disekat menjadi dua, untuk kelas dan ruang administrasi. Setelah dilengkapi meja kursi, yang juga dipinjamnya dari teman-temannya, Purdi memulai usahanya. Belakangan, Herman Legowo meninggalkan Primagama dan memilih berkarier sebagai dosen FE UGM. Ketika pertama kali dibuka, bimbingan tes belum populer. Terpaksalah Purdi mengumpulkan sekitar 15 siswa kelas tiga SMA di kampung Wirobrajan. Mereka diberi kursus gratis, untuk promosi. Yang membayar ongkos cuma dua orang siswa dari luar Wirobrajan. Satu bulan menjelang Sipenmaru, barulah datang serombongan siswa dari Kudus yang tertarik pada Primagama. Purdi punya prinsip yang unik. Menurut dia, para pengajar di bimbingan tes harus kuliah di universitas negeri. "Bagaimana murid mau percaya, kalau mereka sendiri tak lulus UMPTN?" kata Purdi yang mengaku sempat berkeringat dingin pada awal-awal mengajar.
Di mana ada supermarket, di situ Primagama berdiri
Sebenarnya yang diincar oleh bimbingan tes seperti Primagama adalah rasa kurang percaya diri siswa menghadapi UMPTN. Soalnya, menurut Purdi, bekal dari sekolah kurang memantapkan siswa. Pasalnya, guru dan siswa terbebani oleh kurikulum yang dibuat pemerintah. "Akibatnya, pengajaran menjadi kurang pragmatis," kata Purdi yang pernah terpilih menjadi tentor favorit ini. Karena itulah Primagama mengambil semacam jalan pintas dalam mengerjakan soal UMPTN. Bentuk pengajarannya adalah latihan soal UMPTN tahun-tahun sebelumnya. Yang juga diberikan adalah kiat-kiat mengerjakan soal tipe tertentu dengan praktis dan cepat. "Malah ada soal yang langsung bisa dijawab tanpa selesai membaca," katanya. Kebanyakan lembaga bimbingan tes yang ada rontok di tengah jalan. Tak heran, itu karena manajemennya memakai gaya lembaga sosial, bahkan cuma mengisi waktu sebelum lulus kuliah. "Kebanyakan bubar setelah pengelolanya lulus kuliah," kata Purdi, pengagum berat Stephen Covey, D.J. Schwarz, Dale Carnegie, dan Bill Gates ini. Untung saja, hal ini tidak terjadi pada Primagama. Soalnya Purdi mendapat inspirasi dari Moelyono, seorang pengajar terkenal dari Jakarta. Moelyono menekankan pendekatan bisnis pada bimbingan tes. Cara yang kemudian diterapkan Purdi adalah memberikan jaminan bahwa siswa boleh kursus tanpa bayar di Primagama. Tapi, jika siswa diterima di universitas negeri, mereka harus melunasi ongkosnya. Metode begini ternyata cukup efektif. Walaupun banyak yang mengemplang, Purdi masih bernapas lega karena sebagian besar siswanya selalu diterima di universitas negeri. Bersamaan dengan itu, Purdi juga belajar mengenai manajemen pemasaran dan sumber daya manusia. Dirinya ingin mengelola bimbingan tes ini secara profesional. Tahun 1985, Primagama mulai membuka program bimbingan belajar untuk siswa SD dan SMP. Pada tahun yang sama, Purdi mulai membuka cabang di Magelang. Dari sana pelan-pelan Purdi mulai membangun kerajaan bisnisnya. Saat ini Primagama telah memiliki 164 bimbingan tes di 64 kota, tersebar di 14 provinsi di Indonesia. Purdi menargetkan, tahun 2008 nanti bimbingan tes Primaga sudah berdiri di seluruh provinsi dan kabupaten di Indonesia. "Pedoman yang saya pakai adalah pedoman supermarket," kata Purdi. Maksudnya, di mana ada supermarket, di situ pulalah Primagama siap berdiri. "Ini berhubungan dengan daya beli masyarakat" kata bendahara DPW PKB DIY, yang menjadi caleg dari Yogyakarta ini. Maklum saja, sasaran Primagama memang golongan menengah ke atas.
Bill Gates dari Yogyakarta
Ada sebuah foto yang memperlihatkan awal mula pendirian Lembaga Pendidikan Primagama tahun 1982. Ruangan sempit dengan meja kursi pinjaman, plus senyum percaya diri sang direkturnya yang memakai kaos oblong dan sepatu kets. "Saya selalu tertawa melihat foto itu," kata Purdi E. Chandra. Pria kelahiran 40 tahun lalu ini tentu tak menyangka bisnisnya bakal jadi sebesar sekarang. Purdi lahir di Lampung dari sebuah keluarga transmigran sederhana. Ayahnya seorang lurah dan ibunya berdagang kain di pasar. Purdi hijrah ke Yogyakarta untuk kuliah di Teknik Elektro UGM, tahun 1978. Dasar Purdi suka bertualang, tahun berikutnya dia mengikuti tes di Fakultas Psikologi UGM dan diterima. Tahun 1980 mencoba daftar di Fakultas MIPA serta Bahasa Inggris IKIP Yogyakarta. Lagi-lagi diterima. Sayang, tak satu pun studinya di universitas rampung. Tapi dari sanalah muncul ide Purdi untuk membuat rumus-rumus menyelesaikan soal ujian masuk universitas negeri yang kabarnya sangat sulit itu. Lagi pula, kiriman uang kuliah dari orangtuanya juga makin seret. Purdi mengaku ada kemiripan nasibnya dengan nasib Bill Gates dari sisi akademik. Bill Gates, si penemu perangkat lunak Microsoft itu, memang tidak lulus Harvard tapi bisa menjadi manusia terkaya di dunia dan menjadi donatur terbesar untuk perguruan tinggi tersebut. Purdi juga tidak lulus kuliah, dan sukses sebagai pengusaha. "Menjadi pengusaha tak perlu pandai. Yang penting punya jiwa petualang," kata Purdi yang mengaku bermodal nekat dan mimpi. Menurut Purdi, seorang pengusaha harus berani mencoba, berani gagal, dan berani sukses. "Orang kadang takut sukses dan lebih memilih mengabdi pada orang lain," katanya. Purdi tampaknya telah memilih menjadi orang sukses. "Kalau orang berani sukses, ia pasti percaya diri," ujar ayah dua anak ini.
(diambil dari http://wirausahanet.tripod.com/id8.html)
Kuliahnya tidak rampung. Tapi, dengan modal Rp 300.000, Purdi E. Chandra berhasil membangun Primagama menjadi bimbingan tes terbesar dengan omzet Rp 28 miliar per tahun. Kini, di bawah Primagama bernaung tak kurang dari 13 perusahaan.
Di mana calon mahasiswa dicetak? Salah satunya di Primagama. Sebab, tahun lalu, 50.000 peserta lembaga pendidikan tersebut diterima di universitas. Lewat program bimbingan tes, Primagama memberi siswa SLTA berbagai kiat mengerjakan soal-soal UMPTN secara praktis dan cepat. Program ini, yang dibuka sejak 17 tahun silam, ternyata banyak peminatnya. Tahun ini saja tercatat sekitar 70.000 pelajar mengikuti bimbingan tes di Primagama. Kendati tercatat sebagai penyuplai calon mahasiswa, belum diketahui berapa murid Primagama tahun ini yang bakal lolos saringan UMPTN, yang diumumkan Jumat pekan ini. Purdi E. Chandra sendiri, si penyelenggara bimbingan tes, tentu juga ingin tahu hasilnya. Sebab, hal itu menyangkut keuangan Primagama, yang kini memiliki 164 outlet di seluruh Indonesia. "Soalnya, hanya siswa yang diterima di perguruan tinggi negeri saja yang membayar biaya kursus," kata Purdi. Seorang peserta bimbingan tes Primagama harus membayar Rp 400.000 per tahun. Bila gagal masuk perguruan yang dituju, seperti dikatakan Purdi, yang bersangkutan boleh mengulang dengan gratis. Lesnya berkembang maju, seiring dengan berhasilnya Purdi yang konon "meluluskan" 80% anak bimbingnya ke perguruan tinggi. Tahun lalu, omzet bimbingan tes yang mempunyai kekayaan sekitar ini Rp 30 miliar ini diperkirakan mencapai Rp 28 miliar. Itu baru dari Lembaga Pendidikan Primagama saja, belum dari usaha lainnya seperti Institut Manajemen dan Komputer, atau usaha kontraktor yang didirikannya tahun 1992. Sekarang usaha Purdi tercatat tersebar di tiga belas perusahaan, meliputi bidang usaha pendidikan, penerbit, percetakan, biro perjalanan, properti, dan bahkan restoran Padang. Perusahaan-perusahaan tersebut berada di bawah naungan induk perusahaan Primagama. Tidak ada yang menyangka kalau bimibingan tes Primagama itu dimulai dari sebuah ruangan kecil di Jalan Pierre Tendean di Wirobrajan, Yogyakarta. Waktu itu, tahun 1982, jumlah bimbingan tes memang belum sebanyak sekarang. Peminatnya juga tidak membludak. Namun, sesuai dengan sebutannya sebagai kota pelajar, Yogyakarta selalu menjadi serbuan ribuan lulusan SMA dari seluruh Indonesia. Tujuannya apa lagi kalau bukan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang merupakan universitas tertua di Indonesia, dan IKIP Negeri yang ada di sana. Tahun 1982, Purdi dan Herman Legowo memulai bimbingan tes ini dengan modal Rp 300.000. Modal sebanyak itu didapat dari hasil menodong beberapa temannya. Untungnya Purdi mendapatkan sebuah ruangan yang cukup luas dengan ongkos sewa Rp 30.000 per bulan. Ruangan tersebut terpaksa disekat menjadi dua, untuk kelas dan ruang administrasi. Setelah dilengkapi meja kursi, yang juga dipinjamnya dari teman-temannya, Purdi memulai usahanya. Belakangan, Herman Legowo meninggalkan Primagama dan memilih berkarier sebagai dosen FE UGM. Ketika pertama kali dibuka, bimbingan tes belum populer. Terpaksalah Purdi mengumpulkan sekitar 15 siswa kelas tiga SMA di kampung Wirobrajan. Mereka diberi kursus gratis, untuk promosi. Yang membayar ongkos cuma dua orang siswa dari luar Wirobrajan. Satu bulan menjelang Sipenmaru, barulah datang serombongan siswa dari Kudus yang tertarik pada Primagama. Purdi punya prinsip yang unik. Menurut dia, para pengajar di bimbingan tes harus kuliah di universitas negeri. "Bagaimana murid mau percaya, kalau mereka sendiri tak lulus UMPTN?" kata Purdi yang mengaku sempat berkeringat dingin pada awal-awal mengajar.
Di mana ada supermarket, di situ Primagama berdiri
Sebenarnya yang diincar oleh bimbingan tes seperti Primagama adalah rasa kurang percaya diri siswa menghadapi UMPTN. Soalnya, menurut Purdi, bekal dari sekolah kurang memantapkan siswa. Pasalnya, guru dan siswa terbebani oleh kurikulum yang dibuat pemerintah. "Akibatnya, pengajaran menjadi kurang pragmatis," kata Purdi yang pernah terpilih menjadi tentor favorit ini. Karena itulah Primagama mengambil semacam jalan pintas dalam mengerjakan soal UMPTN. Bentuk pengajarannya adalah latihan soal UMPTN tahun-tahun sebelumnya. Yang juga diberikan adalah kiat-kiat mengerjakan soal tipe tertentu dengan praktis dan cepat. "Malah ada soal yang langsung bisa dijawab tanpa selesai membaca," katanya. Kebanyakan lembaga bimbingan tes yang ada rontok di tengah jalan. Tak heran, itu karena manajemennya memakai gaya lembaga sosial, bahkan cuma mengisi waktu sebelum lulus kuliah. "Kebanyakan bubar setelah pengelolanya lulus kuliah," kata Purdi, pengagum berat Stephen Covey, D.J. Schwarz, Dale Carnegie, dan Bill Gates ini. Untung saja, hal ini tidak terjadi pada Primagama. Soalnya Purdi mendapat inspirasi dari Moelyono, seorang pengajar terkenal dari Jakarta. Moelyono menekankan pendekatan bisnis pada bimbingan tes. Cara yang kemudian diterapkan Purdi adalah memberikan jaminan bahwa siswa boleh kursus tanpa bayar di Primagama. Tapi, jika siswa diterima di universitas negeri, mereka harus melunasi ongkosnya. Metode begini ternyata cukup efektif. Walaupun banyak yang mengemplang, Purdi masih bernapas lega karena sebagian besar siswanya selalu diterima di universitas negeri. Bersamaan dengan itu, Purdi juga belajar mengenai manajemen pemasaran dan sumber daya manusia. Dirinya ingin mengelola bimbingan tes ini secara profesional. Tahun 1985, Primagama mulai membuka program bimbingan belajar untuk siswa SD dan SMP. Pada tahun yang sama, Purdi mulai membuka cabang di Magelang. Dari sana pelan-pelan Purdi mulai membangun kerajaan bisnisnya. Saat ini Primagama telah memiliki 164 bimbingan tes di 64 kota, tersebar di 14 provinsi di Indonesia. Purdi menargetkan, tahun 2008 nanti bimbingan tes Primaga sudah berdiri di seluruh provinsi dan kabupaten di Indonesia. "Pedoman yang saya pakai adalah pedoman supermarket," kata Purdi. Maksudnya, di mana ada supermarket, di situ pulalah Primagama siap berdiri. "Ini berhubungan dengan daya beli masyarakat" kata bendahara DPW PKB DIY, yang menjadi caleg dari Yogyakarta ini. Maklum saja, sasaran Primagama memang golongan menengah ke atas.
Bill Gates dari Yogyakarta
Ada sebuah foto yang memperlihatkan awal mula pendirian Lembaga Pendidikan Primagama tahun 1982. Ruangan sempit dengan meja kursi pinjaman, plus senyum percaya diri sang direkturnya yang memakai kaos oblong dan sepatu kets. "Saya selalu tertawa melihat foto itu," kata Purdi E. Chandra. Pria kelahiran 40 tahun lalu ini tentu tak menyangka bisnisnya bakal jadi sebesar sekarang. Purdi lahir di Lampung dari sebuah keluarga transmigran sederhana. Ayahnya seorang lurah dan ibunya berdagang kain di pasar. Purdi hijrah ke Yogyakarta untuk kuliah di Teknik Elektro UGM, tahun 1978. Dasar Purdi suka bertualang, tahun berikutnya dia mengikuti tes di Fakultas Psikologi UGM dan diterima. Tahun 1980 mencoba daftar di Fakultas MIPA serta Bahasa Inggris IKIP Yogyakarta. Lagi-lagi diterima. Sayang, tak satu pun studinya di universitas rampung. Tapi dari sanalah muncul ide Purdi untuk membuat rumus-rumus menyelesaikan soal ujian masuk universitas negeri yang kabarnya sangat sulit itu. Lagi pula, kiriman uang kuliah dari orangtuanya juga makin seret. Purdi mengaku ada kemiripan nasibnya dengan nasib Bill Gates dari sisi akademik. Bill Gates, si penemu perangkat lunak Microsoft itu, memang tidak lulus Harvard tapi bisa menjadi manusia terkaya di dunia dan menjadi donatur terbesar untuk perguruan tinggi tersebut. Purdi juga tidak lulus kuliah, dan sukses sebagai pengusaha. "Menjadi pengusaha tak perlu pandai. Yang penting punya jiwa petualang," kata Purdi yang mengaku bermodal nekat dan mimpi. Menurut Purdi, seorang pengusaha harus berani mencoba, berani gagal, dan berani sukses. "Orang kadang takut sukses dan lebih memilih mengabdi pada orang lain," katanya. Purdi tampaknya telah memilih menjadi orang sukses. "Kalau orang berani sukses, ia pasti percaya diri," ujar ayah dua anak ini.
(diambil dari http://wirausahanet.tripod.com/id8.html)
Mengail Koruptor dengan Dana Sejuta Dolar, ADB memberi hibah US$ 1 juta bagi Kejaksaan Agung
Oleh A. Reza Rohadian, Eddy Suprapto, Hendrika Y., Markus Sumartomdjon, R.Kristiawan
Kejaksaan Agung tampak memble dalam menyidik pelbagai kasus yang menjadi sorotan masyarakat. Negara-negara donor pun geregetan. Mereka tak sabar lagi untuk melihat supremasi hukum ditegakkan di Bumi Nusantara. Guna membantu Kejaksaan Agung mereka pun mengucurkan hibah US$ 1 juta.
Hore! Jaksa Agung Marzuki Darusman dapat duit US$ 1 juta. Huss! Jangan gembira dulu. Duit yang diberikan Asian Development Bank itu bukan untuk foya-foya ataupun dibagikan kepada segenap karyawan Kejaksaan Agung. Sebaliknya, penyaluran hibah itu tampaknya membuat Jaksa Agung itu tambah pusing. Sebab, pemberian bantuan itu tak lain untuk mempercepat penyelesaian penyidikan perkara yang menjadi sorotan masyarakat.
Dalam sidang CGI yang berlangsung 1-2 Februari lalu negara-negara donor memberi perhatian serius terhadap tiga kasus: Soeharto, Bank Bali, dan pelanggaran HAM. Betapa Marzuki tidak pusing? Kasus Soeharto beserta sejumlah yayasan, yang dijanjikan akan segera dituntaskan, penyidikan ulangnya tak kunjung bisa dimulai. Padahal, ketika baru saja dilantik ia berjanji memprioritaskan perkara mantan penguasa Indonesia itu.
Begitu juga dengan skandal Bank Bali. Betul, hingga kini sejumlah nama yang terlibat seperti Pande Lubis (mantan Wakil Ketua BPPN), Djoko Tjandra (bos Grup Mulia), maupun Tanri Abeng sudah dinyatakan sebagai tersangka. Tapi untuk melihat mereka duduk di kursi pesakitan agaknya masyarakat masih harus bersabar. Lalu ada lagi kasus Texmaco yang menyalahgunakan kredit BNI sebesar Rp 9,8 triliun. Untuk kasus ini, awalnya Marzuki tampak sigap bertindak. Begitu Menteri Investasi dan Pembinaan BUMN Laksamana Sukardi menyerahkan data-data penyelewengan yang dilakukan Texmaco, Marzuki serta merta menetapkan Marimutu Sinivasan, bos Texmaco sebagai tersangka.
Namun, hingga hampir tiga bulan sejak kasus itu mencuat ke permukaan, perkara itu seolah berjalan di tempat. Boro-boro ada tersangka baru, kabar Marimutu Sinivasan akan diperiksa lagi pun tak pernah terdengar. Kepeningan Marzuki akan kian menjadi jika kelak kasus BLBI yang membuat rakyat harus menanggung perbuatan bejat para konglomerat senilai Rp 80,248 triliun -dana yang tak layak dialihkan ke pemerintah- itu juga meluncur ke Kejaksaan Agung.
Begitulah. Seabrek perkara yang ada di Kejaksaan Agung belum lagi tuntas, Senin lalu Marzuki sudah ketiban berkas kasus yang tergolong dahsyat. Berkas itu tak lain adalah rekomendasi KPP HAM atas pembumihangusan di Timtim pasca jajak pendapat yang melibatkan sejumlah jenderal TNI.
Rakyat sudah kecewa berat
Lantas, akan diapakan duit sebesar US$ 1 juta itu? Sebagaimana ditulis KONTAN (No. 17/IV/2000) Marzuki akan membentuk sebuah tim untuk menguber tikus-tikus pencoleng negeri hingga ke liang lahat. Tim ini beranggotakan Menko Ekuin, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan Perundang-undangan, Ketua BPPN, Ketua BPKP, serta Kapolri. Sekilas, ditinjau dari komposisinya tim ini boleh dibilang the dream team.
Cuma, bagaimana sepak terjang mereka di lapangan masih harus ditunggu. Sangat pantas jika Marzuki menggandeng instansi lain untuk membantu jajaran Kejaksaan. Maklumlah, mengandalkan anak buahnya sendiri agaknya cukup sulit. Seperti kata mantan Jampidsus Antonius Sujata yang ditendang Habibie itu, anak-anak buah Marzuki selain lamban, cara bekerjanya pun masih rutin. "Mereka bukan reformis," umpatnya. Sujata yang kini dipersiapkan Gus Dur untuk memimpin Ombudsman atawa lembaga penyidik independen sebaliknya memuji Marzuki. "Lihat saja, Tanri Abeng, Setya Novanto dan Sinivasan dijadikan tersangka. Itu hebat. Sebab, dulu orang-orang itu seperti tidak tersentuh hukum," tuturnya. Lain lagi pendapat Gagoek Soebagjanto. Mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang terjungkal gara-gara mengungkit patgulipat dana SWKP petani cengkeh oleh Nurdin Halid ini menilai Kejaksaan Agung di bawah Marzuki Darusman berjalan di tempat. "Kasus-kasus yang ada harus segera diselesaikan," ujarnya, "Jangan cuma ngomong akan ditindak. Ingat, rakyat sudah kecewa berat."
Betapa pun, ia mengakui sebenarnya langkah Marzuki Darusman sudah lebih maju ketimbang pendahulunya, Andi Ghalib ataupun Ismudjoko. Seperti halnya Sujata, ia berpendapat, yang banyak mengganjal langkah Jaksa Agung justru anak buahnya sendiri. "Kalau Jaksa Agung sudah berjalan 100 kilometer, anak buahnya baru sekitar 50 kilometer," ia memberi perumpamaan. Guna mengatasinya, Gagoek mengusulkan, Jaksa Agung harus berani melakukan penyegaran di lingkungannya. Misalnya, dengan mengganti seluruh orang di Gedung Bundar. Caranya, antara lain, mendatangkan jaksa-jaksa yang profesional dari daerah. "Mereka orang-orang yang masih bersih dari kooptasi Jakarta," katanya. Sementara itu, Ketua ICW Teten Masduki berpendapat lemahnya Marzuki dalam penanganan korupsi maupun pelanggaran HAM tak lepas dari kelemahan rezim pimpinan Gus Dur. "Pemerintah sekarang kan belum steril dari rezim lama," ujarnya. Menurutnya pemberantasan terhadap rezim lama berupa pemenjaraan, pengadilan, atau eksekusi hanya bisa dilakukan jika ada penggantian kekuasaan secara tuntas.
Namun Guru Besar Fakultas Hukum UGM Prof. Bambang Poernomo tak setuju jika semua kesalahan dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung. Di mata ahli hukum pidana ini, gencarnya desakan-desakan itu justru akan membuat Kejaksaan Agung akan bertambah bingung. Menurutnya, untuk menegakkan supremasi hukum, semua dimensi harus bergerak seiring. Dimensi gerakan masyarakat, gerakan moral, dan pendidikan harus bekerja dalam satu sistem. "Tidak adil juga kalau cuma menekan Kejaksaan seolah-olah dialah lembaga yang paling bertanggung jawab," ujarnya.
Kalau mau terus dibantu, kerja yang serius!
Marzuki sendiri tampaknya tak akan menyia-nyiakan modal yang cukup besar itu. Bahwa instansinya terkesan lamban dalam menuntaskan perkara yang ditangani, itu disebabkan pihaknya tidak bisa main asal tangkap. "Kalau kita mau menegakkan hukum, kita tidak bisa memakai jalan pintas," tuturnya seraya berjanji akan menuntaskan semua kasus di Kejaksaan Agung.
Mengenai kasus Soeharto, Marzuki mengaku pihaknya kini sudah mengalami banyak kemajuan dalam pemeriksaan. "Sekarang kami sudah mendapat gambaran yang nyata tentang skala persoalan yang dihadapi," ujarnya. Tak lupa ia menyampaikan, saat ini Kejaksaan Agung sudah memproses pemanggilan Soeharto.
Akan halnya skandal Texmaco dan yang menyangkut bank ataupun perusahaan lainnya, ia mengungkapkan, saat ini Menko Ekuin, Menteri Keuangan, Menteri Investasi, Kepala BPPN, Kepala BPKP tengah merancang suatu prosedur untuk menilai perusahaan dan bank yang memerlukan restrukturisasi, rekapitalisasi, dan penyelesaian hukum. "Ini akan segera dibentuk melalui keppres setelah presiden kembali," ungkapnya. Marzuki juga sadar betul jika pihaknya bertindak setengah-setengah, kepercayaan negara-negara donor pun akan memudar. Memang, secara langsung para donor tidak mengancam akan menghentikan bantuannya. Tapi, kata Marzuki, penyelesaian kasus-kasus akan memperlancar kesepakatan di antara donor untuk bisa mencairkan pinjaman tanpa ada rintangan dari segi kemajuan pendekatan hukum.
"Saya kira negara donor tidak akan mau secara suka rela memasukkan uangnya kalau tidak ada kepastian hukum yang bisa melindungi investasinya di sini," ucapnya panjang lebar. Untuk itu, mantan Ketua Komnas HAM ini berjanji akan meningkatkan kinerja lembaganya dalam menangani pelbagai kasus yang dihadapi. Kendati negara donor tak memberi target waktu, ia berjanji sebelum pertemuan CGI berikutnya, "Harus ada kemajuan, dong."
Betul, nih? Oke, kita tunggu.
(dipublikasikan di Majalah Kontan edisi 19/IV tgl 7 Februari 2000)
Kejaksaan Agung tampak memble dalam menyidik pelbagai kasus yang menjadi sorotan masyarakat. Negara-negara donor pun geregetan. Mereka tak sabar lagi untuk melihat supremasi hukum ditegakkan di Bumi Nusantara. Guna membantu Kejaksaan Agung mereka pun mengucurkan hibah US$ 1 juta.
Hore! Jaksa Agung Marzuki Darusman dapat duit US$ 1 juta. Huss! Jangan gembira dulu. Duit yang diberikan Asian Development Bank itu bukan untuk foya-foya ataupun dibagikan kepada segenap karyawan Kejaksaan Agung. Sebaliknya, penyaluran hibah itu tampaknya membuat Jaksa Agung itu tambah pusing. Sebab, pemberian bantuan itu tak lain untuk mempercepat penyelesaian penyidikan perkara yang menjadi sorotan masyarakat.
Dalam sidang CGI yang berlangsung 1-2 Februari lalu negara-negara donor memberi perhatian serius terhadap tiga kasus: Soeharto, Bank Bali, dan pelanggaran HAM. Betapa Marzuki tidak pusing? Kasus Soeharto beserta sejumlah yayasan, yang dijanjikan akan segera dituntaskan, penyidikan ulangnya tak kunjung bisa dimulai. Padahal, ketika baru saja dilantik ia berjanji memprioritaskan perkara mantan penguasa Indonesia itu.
Begitu juga dengan skandal Bank Bali. Betul, hingga kini sejumlah nama yang terlibat seperti Pande Lubis (mantan Wakil Ketua BPPN), Djoko Tjandra (bos Grup Mulia), maupun Tanri Abeng sudah dinyatakan sebagai tersangka. Tapi untuk melihat mereka duduk di kursi pesakitan agaknya masyarakat masih harus bersabar. Lalu ada lagi kasus Texmaco yang menyalahgunakan kredit BNI sebesar Rp 9,8 triliun. Untuk kasus ini, awalnya Marzuki tampak sigap bertindak. Begitu Menteri Investasi dan Pembinaan BUMN Laksamana Sukardi menyerahkan data-data penyelewengan yang dilakukan Texmaco, Marzuki serta merta menetapkan Marimutu Sinivasan, bos Texmaco sebagai tersangka.
Namun, hingga hampir tiga bulan sejak kasus itu mencuat ke permukaan, perkara itu seolah berjalan di tempat. Boro-boro ada tersangka baru, kabar Marimutu Sinivasan akan diperiksa lagi pun tak pernah terdengar. Kepeningan Marzuki akan kian menjadi jika kelak kasus BLBI yang membuat rakyat harus menanggung perbuatan bejat para konglomerat senilai Rp 80,248 triliun -dana yang tak layak dialihkan ke pemerintah- itu juga meluncur ke Kejaksaan Agung.
Begitulah. Seabrek perkara yang ada di Kejaksaan Agung belum lagi tuntas, Senin lalu Marzuki sudah ketiban berkas kasus yang tergolong dahsyat. Berkas itu tak lain adalah rekomendasi KPP HAM atas pembumihangusan di Timtim pasca jajak pendapat yang melibatkan sejumlah jenderal TNI.
Rakyat sudah kecewa berat
Lantas, akan diapakan duit sebesar US$ 1 juta itu? Sebagaimana ditulis KONTAN (No. 17/IV/2000) Marzuki akan membentuk sebuah tim untuk menguber tikus-tikus pencoleng negeri hingga ke liang lahat. Tim ini beranggotakan Menko Ekuin, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan Perundang-undangan, Ketua BPPN, Ketua BPKP, serta Kapolri. Sekilas, ditinjau dari komposisinya tim ini boleh dibilang the dream team.
Cuma, bagaimana sepak terjang mereka di lapangan masih harus ditunggu. Sangat pantas jika Marzuki menggandeng instansi lain untuk membantu jajaran Kejaksaan. Maklumlah, mengandalkan anak buahnya sendiri agaknya cukup sulit. Seperti kata mantan Jampidsus Antonius Sujata yang ditendang Habibie itu, anak-anak buah Marzuki selain lamban, cara bekerjanya pun masih rutin. "Mereka bukan reformis," umpatnya. Sujata yang kini dipersiapkan Gus Dur untuk memimpin Ombudsman atawa lembaga penyidik independen sebaliknya memuji Marzuki. "Lihat saja, Tanri Abeng, Setya Novanto dan Sinivasan dijadikan tersangka. Itu hebat. Sebab, dulu orang-orang itu seperti tidak tersentuh hukum," tuturnya. Lain lagi pendapat Gagoek Soebagjanto. Mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang terjungkal gara-gara mengungkit patgulipat dana SWKP petani cengkeh oleh Nurdin Halid ini menilai Kejaksaan Agung di bawah Marzuki Darusman berjalan di tempat. "Kasus-kasus yang ada harus segera diselesaikan," ujarnya, "Jangan cuma ngomong akan ditindak. Ingat, rakyat sudah kecewa berat."
Betapa pun, ia mengakui sebenarnya langkah Marzuki Darusman sudah lebih maju ketimbang pendahulunya, Andi Ghalib ataupun Ismudjoko. Seperti halnya Sujata, ia berpendapat, yang banyak mengganjal langkah Jaksa Agung justru anak buahnya sendiri. "Kalau Jaksa Agung sudah berjalan 100 kilometer, anak buahnya baru sekitar 50 kilometer," ia memberi perumpamaan. Guna mengatasinya, Gagoek mengusulkan, Jaksa Agung harus berani melakukan penyegaran di lingkungannya. Misalnya, dengan mengganti seluruh orang di Gedung Bundar. Caranya, antara lain, mendatangkan jaksa-jaksa yang profesional dari daerah. "Mereka orang-orang yang masih bersih dari kooptasi Jakarta," katanya. Sementara itu, Ketua ICW Teten Masduki berpendapat lemahnya Marzuki dalam penanganan korupsi maupun pelanggaran HAM tak lepas dari kelemahan rezim pimpinan Gus Dur. "Pemerintah sekarang kan belum steril dari rezim lama," ujarnya. Menurutnya pemberantasan terhadap rezim lama berupa pemenjaraan, pengadilan, atau eksekusi hanya bisa dilakukan jika ada penggantian kekuasaan secara tuntas.
Namun Guru Besar Fakultas Hukum UGM Prof. Bambang Poernomo tak setuju jika semua kesalahan dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung. Di mata ahli hukum pidana ini, gencarnya desakan-desakan itu justru akan membuat Kejaksaan Agung akan bertambah bingung. Menurutnya, untuk menegakkan supremasi hukum, semua dimensi harus bergerak seiring. Dimensi gerakan masyarakat, gerakan moral, dan pendidikan harus bekerja dalam satu sistem. "Tidak adil juga kalau cuma menekan Kejaksaan seolah-olah dialah lembaga yang paling bertanggung jawab," ujarnya.
Kalau mau terus dibantu, kerja yang serius!
Marzuki sendiri tampaknya tak akan menyia-nyiakan modal yang cukup besar itu. Bahwa instansinya terkesan lamban dalam menuntaskan perkara yang ditangani, itu disebabkan pihaknya tidak bisa main asal tangkap. "Kalau kita mau menegakkan hukum, kita tidak bisa memakai jalan pintas," tuturnya seraya berjanji akan menuntaskan semua kasus di Kejaksaan Agung.
Mengenai kasus Soeharto, Marzuki mengaku pihaknya kini sudah mengalami banyak kemajuan dalam pemeriksaan. "Sekarang kami sudah mendapat gambaran yang nyata tentang skala persoalan yang dihadapi," ujarnya. Tak lupa ia menyampaikan, saat ini Kejaksaan Agung sudah memproses pemanggilan Soeharto.
Akan halnya skandal Texmaco dan yang menyangkut bank ataupun perusahaan lainnya, ia mengungkapkan, saat ini Menko Ekuin, Menteri Keuangan, Menteri Investasi, Kepala BPPN, Kepala BPKP tengah merancang suatu prosedur untuk menilai perusahaan dan bank yang memerlukan restrukturisasi, rekapitalisasi, dan penyelesaian hukum. "Ini akan segera dibentuk melalui keppres setelah presiden kembali," ungkapnya. Marzuki juga sadar betul jika pihaknya bertindak setengah-setengah, kepercayaan negara-negara donor pun akan memudar. Memang, secara langsung para donor tidak mengancam akan menghentikan bantuannya. Tapi, kata Marzuki, penyelesaian kasus-kasus akan memperlancar kesepakatan di antara donor untuk bisa mencairkan pinjaman tanpa ada rintangan dari segi kemajuan pendekatan hukum.
"Saya kira negara donor tidak akan mau secara suka rela memasukkan uangnya kalau tidak ada kepastian hukum yang bisa melindungi investasinya di sini," ucapnya panjang lebar. Untuk itu, mantan Ketua Komnas HAM ini berjanji akan meningkatkan kinerja lembaganya dalam menangani pelbagai kasus yang dihadapi. Kendati negara donor tak memberi target waktu, ia berjanji sebelum pertemuan CGI berikutnya, "Harus ada kemajuan, dong."
Betul, nih? Oke, kita tunggu.
(dipublikasikan di Majalah Kontan edisi 19/IV tgl 7 Februari 2000)
Wednesday, September 07, 2005
Warisan Besar buat Kiai Masalah-masalah ekonomi Kiai Presiden
oleh Hendrika Y., R. Kristiawan, Bayu W, Ahmad F., Bagus M., Titis N.
Beban pemerintahan baru di bidang ekonomi memang berat. Ada
pengangguran, masalah perbankan, utang luar negeri, hingga soal Natal
dan Idul Fitri. Kuncinya terletak pada kemampuan Presiden Abdurrahman
Wahid mengembalikan kepercayaan internasional dan rakyatnya.
Barangkali inilah warisan yang paling tidak diharapkan oleh presiden
baru Indonesia, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Bayangkan saja, saat
ini ada sekitar 13,7 juta orang pengangguran baru akibat sabetan
krisis ekonomi. Dan mereka harus segera diberi lapangan pekerjaan baru
agar bisa kembali menafkahi sanak keluarganya. Warisan lainnya adalah
restrukturisasi perbankan, termasuk penyelesaian skandal Bank Bali.
Nah, ini baru dua dari sejumlah persoalan yang diwariskan mantan
presiden, B.J. Habibie, kepada Gus Dur bersama kabinetnya.
Memang, ketika Rabu lalu Gus Dur terpilih jadi presiden keempat RI,
rupiah terdongkrak hingga Rp 7.400 per dolar. Tapi, bukan hanya
bagaimana membuat nilai tukar rupiah menguat, tugas presiden keempat
ini sama sekali tidak gampang. Bukan cuma karena ia terpilih di saat
perekonomian compang-camping, tapi juga ketika kepercayaan dunia
internasional terhadap Indonesia sedang pudar. Makanya, menurut para
ekonom yang di-hubungi KONTAN, Gus Dur harus bisa mengembalikan
kepercayaan luar negeri dan domestik.
Caranya? "Bukan cuma pemerintahan yang kredibel, program juga harus
kredibel," kata Anggito Abimanyu, ekonom dari UGM, Yogyakarta.
Artinya, program yang benar-benar ditujukan untuk stabilisasi dan
pemulihan ekonomi harus diprioritaskan. Dan salah satu agenda penting
itu adalah restrukturisasi perbankan. Sebab, menurut M. Chatib Basri,
biar suku bunga deposito bisa ditekan menjadi 13% per tahun, kredit
bank masih seret. "Akibatnya, sektor riil tetap sulit bergerak," kata
ekonom UI ini kepada Anang Purwa dari KONTAN.
Natal dan Idul Fitri, ujian pertama Gus Dur
Tampaknya, masalah yang akan segera dihadapi pemerintahan Gus Dur
adalah Natal dan Idul Fitri. Seperti biasa, tanpa aba-aba, harga
kebutuhan sembilan pokok akan naik menjelang dua hari besar tersebut.
Pemerintahan Gus Dur harus bisa mengendalikan distribusi agar tak
terjadi lonjakan harga. Dan, kalau bisa, kurs stabil pada angka Rp
6.000 per dolar. Kalau hal ini terjadi, menurut Faisal Basri, hanya
dalam waktu tiga bulan kita akan merasakan recovery ekonomi yang nyata
dari pemerintahan baru. "Tidak seperti pidato Habibie," katanya.
Yang tak kalah penting, ya itu tadi, menyediakan lapangan kerja bagi
13,7 juta penganggur. Ekonom dari UGM, Sri Adiningsih, mengatakan
bahwa warisan yang satu ini bisa menimbulkan masalah sosial. Nah,
sebelum hal ini terjadi, sebaiknya pemerintah kembali melaksanakan
proyek karitatif. "Misalnya memperbaiki infrastruktur yang rusak
selama krismon," kata Sri. Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat kelas
bawah menaruh harapan besar untuk memperbaiki hidupnya. Karena itu,
menurut Sri, Gus Dur juga sebaiknya sungguh-sungguh memberi peran
untuk UKM, koperasi, serta porsi perhatian lebih besar pada sektor
agrobisnis.
Upaya penyelamatan anggaran juga merupakan masalah penting untuk tahun
depan. Saat sektor moneter belum pulih, kata Anggito Abimanyu, fiskal
lah yang melakukannya. Belum lagi soal perimbangan pusat-daerah,
otonomi daerah, Jaringan Pengaman Sosial (JPS), dan beban subsidi.
"Makanya, APBN besok adalah tantangan terbesar," kata Anggito. Maklum,
di satu sisi defisit anggaran bakal tidak terbendung, sementara di
sisi lain kita tak bisa lagi mencari utangan seenak perut. Karena itu,
menurut Anggito, pajak menjadi andalan penerimaan negara.
Peluang untuk mendongkrak penerimaan pajak sebenarnya masih terbuka
lebar, mengingat rasio penerimaan pajak kita masih rendah: cuma 11%.
Tapi, peningkatan penerimaan pajak ini bisa dilakukan kalau
pemerintahan baru benar-benar tegas dan anti-KKN. Selama ini seretnya
pajak tak lepas dari KKN. Pemberian tax holiday yang berbau KKN,
misalnya. Belum lagi ada pihak yang harusnya dikenai pajak lebih besar
malahan dibebaskan dari pajak. Karena itu, menurut Faisal Basri,
aparat perpajakan juga harus direformasi agar penerimaan pajak tidak
bocor melulu. "Perpajakan itu sumber kebocoran terbesar," katanya.
Kebijakan ekonomi di tangan tim "Pelangi"
Untuk melakukan tugas nan berat itu, tak ada pilihan lain, Gus Dur
harus cermat memilih orang-orang yang tepat. Yang penting, menurut
para ekonom, tim ekonomi kali ini harus lepas dari kepentingan
politik. Mereka harus kompak, independen dan profesional. Anggito
bahkan mengusulkan supaya jabatan Gubernur Bank Indonesia, Menteri
Keuangan, dan Kepala Bappenas diberikan kepada kaum teknokrat, bukan
politisi. Menjauhkan mereka dari intervensi politik. "Soalnya, posisi
ini butuh kedisiplinan ekonomi yang tinggi untuk stabilisasi," kata
Anggito.
Para ekonom umumnya tidak meragukan kredibilitas Gus Dur memilih tim
ekonomi. Umar Juoro, penasihat bidang ekonomi Habibie, yakin kalau Gus
Dur tetap akan konsisten menjalankan pemerintahan yang bersih. "Dia
akan lebih konsisten mencari orang yang bisa menjalankan fungsinya,
dibanding Habibie," katanya. Soalnya, menurut Umar, Gus Dur tidak
memiliki banyak teman dan kolega bisnis yang bisa diajak ber-KKN dalam
pemerintahannya. Lagi pula pola hidup Gus Dur yang sederhana bisa
mencerminkan kredibilitas pemerintahan yang dipimpinnya.
Cuma, Sri Adiningsih masih waswas lantaran situasi politik yang
melatarbelakangi terpilihnya Gus Dur jadi presiden. "Tim ekonomi Gus
Dur akan seperti pelangi," ungkapnya khawatir. Maksudnya, tim itu akan
disusun berdasarkan komposisi partai politik yang mendukung Gus Dur
jadi presiden. "Saya khawatir mereka tidak solid," kata Sri lagi.
Padahal salah satu kunci keberhasilan tim ekonomi adalah koordinasi
antar mereka. Jadi, untuk ekonomi, Sri berharap Gus Dur memilih
menterinya berdasarkan integritas dan kemampuannya, bukan alasan
politis semata.
(seperti dimuat di Majalah Kontan edisi 5/IV tgl 25 Oktober 1999)
Beban pemerintahan baru di bidang ekonomi memang berat. Ada
pengangguran, masalah perbankan, utang luar negeri, hingga soal Natal
dan Idul Fitri. Kuncinya terletak pada kemampuan Presiden Abdurrahman
Wahid mengembalikan kepercayaan internasional dan rakyatnya.
Barangkali inilah warisan yang paling tidak diharapkan oleh presiden
baru Indonesia, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Bayangkan saja, saat
ini ada sekitar 13,7 juta orang pengangguran baru akibat sabetan
krisis ekonomi. Dan mereka harus segera diberi lapangan pekerjaan baru
agar bisa kembali menafkahi sanak keluarganya. Warisan lainnya adalah
restrukturisasi perbankan, termasuk penyelesaian skandal Bank Bali.
Nah, ini baru dua dari sejumlah persoalan yang diwariskan mantan
presiden, B.J. Habibie, kepada Gus Dur bersama kabinetnya.
Memang, ketika Rabu lalu Gus Dur terpilih jadi presiden keempat RI,
rupiah terdongkrak hingga Rp 7.400 per dolar. Tapi, bukan hanya
bagaimana membuat nilai tukar rupiah menguat, tugas presiden keempat
ini sama sekali tidak gampang. Bukan cuma karena ia terpilih di saat
perekonomian compang-camping, tapi juga ketika kepercayaan dunia
internasional terhadap Indonesia sedang pudar. Makanya, menurut para
ekonom yang di-hubungi KONTAN, Gus Dur harus bisa mengembalikan
kepercayaan luar negeri dan domestik.
Caranya? "Bukan cuma pemerintahan yang kredibel, program juga harus
kredibel," kata Anggito Abimanyu, ekonom dari UGM, Yogyakarta.
Artinya, program yang benar-benar ditujukan untuk stabilisasi dan
pemulihan ekonomi harus diprioritaskan. Dan salah satu agenda penting
itu adalah restrukturisasi perbankan. Sebab, menurut M. Chatib Basri,
biar suku bunga deposito bisa ditekan menjadi 13% per tahun, kredit
bank masih seret. "Akibatnya, sektor riil tetap sulit bergerak," kata
ekonom UI ini kepada Anang Purwa dari KONTAN.
Natal dan Idul Fitri, ujian pertama Gus Dur
Tampaknya, masalah yang akan segera dihadapi pemerintahan Gus Dur
adalah Natal dan Idul Fitri. Seperti biasa, tanpa aba-aba, harga
kebutuhan sembilan pokok akan naik menjelang dua hari besar tersebut.
Pemerintahan Gus Dur harus bisa mengendalikan distribusi agar tak
terjadi lonjakan harga. Dan, kalau bisa, kurs stabil pada angka Rp
6.000 per dolar. Kalau hal ini terjadi, menurut Faisal Basri, hanya
dalam waktu tiga bulan kita akan merasakan recovery ekonomi yang nyata
dari pemerintahan baru. "Tidak seperti pidato Habibie," katanya.
Yang tak kalah penting, ya itu tadi, menyediakan lapangan kerja bagi
13,7 juta penganggur. Ekonom dari UGM, Sri Adiningsih, mengatakan
bahwa warisan yang satu ini bisa menimbulkan masalah sosial. Nah,
sebelum hal ini terjadi, sebaiknya pemerintah kembali melaksanakan
proyek karitatif. "Misalnya memperbaiki infrastruktur yang rusak
selama krismon," kata Sri. Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat kelas
bawah menaruh harapan besar untuk memperbaiki hidupnya. Karena itu,
menurut Sri, Gus Dur juga sebaiknya sungguh-sungguh memberi peran
untuk UKM, koperasi, serta porsi perhatian lebih besar pada sektor
agrobisnis.
Upaya penyelamatan anggaran juga merupakan masalah penting untuk tahun
depan. Saat sektor moneter belum pulih, kata Anggito Abimanyu, fiskal
lah yang melakukannya. Belum lagi soal perimbangan pusat-daerah,
otonomi daerah, Jaringan Pengaman Sosial (JPS), dan beban subsidi.
"Makanya, APBN besok adalah tantangan terbesar," kata Anggito. Maklum,
di satu sisi defisit anggaran bakal tidak terbendung, sementara di
sisi lain kita tak bisa lagi mencari utangan seenak perut. Karena itu,
menurut Anggito, pajak menjadi andalan penerimaan negara.
Peluang untuk mendongkrak penerimaan pajak sebenarnya masih terbuka
lebar, mengingat rasio penerimaan pajak kita masih rendah: cuma 11%.
Tapi, peningkatan penerimaan pajak ini bisa dilakukan kalau
pemerintahan baru benar-benar tegas dan anti-KKN. Selama ini seretnya
pajak tak lepas dari KKN. Pemberian tax holiday yang berbau KKN,
misalnya. Belum lagi ada pihak yang harusnya dikenai pajak lebih besar
malahan dibebaskan dari pajak. Karena itu, menurut Faisal Basri,
aparat perpajakan juga harus direformasi agar penerimaan pajak tidak
bocor melulu. "Perpajakan itu sumber kebocoran terbesar," katanya.
Kebijakan ekonomi di tangan tim "Pelangi"
Untuk melakukan tugas nan berat itu, tak ada pilihan lain, Gus Dur
harus cermat memilih orang-orang yang tepat. Yang penting, menurut
para ekonom, tim ekonomi kali ini harus lepas dari kepentingan
politik. Mereka harus kompak, independen dan profesional. Anggito
bahkan mengusulkan supaya jabatan Gubernur Bank Indonesia, Menteri
Keuangan, dan Kepala Bappenas diberikan kepada kaum teknokrat, bukan
politisi. Menjauhkan mereka dari intervensi politik. "Soalnya, posisi
ini butuh kedisiplinan ekonomi yang tinggi untuk stabilisasi," kata
Anggito.
Para ekonom umumnya tidak meragukan kredibilitas Gus Dur memilih tim
ekonomi. Umar Juoro, penasihat bidang ekonomi Habibie, yakin kalau Gus
Dur tetap akan konsisten menjalankan pemerintahan yang bersih. "Dia
akan lebih konsisten mencari orang yang bisa menjalankan fungsinya,
dibanding Habibie," katanya. Soalnya, menurut Umar, Gus Dur tidak
memiliki banyak teman dan kolega bisnis yang bisa diajak ber-KKN dalam
pemerintahannya. Lagi pula pola hidup Gus Dur yang sederhana bisa
mencerminkan kredibilitas pemerintahan yang dipimpinnya.
Cuma, Sri Adiningsih masih waswas lantaran situasi politik yang
melatarbelakangi terpilihnya Gus Dur jadi presiden. "Tim ekonomi Gus
Dur akan seperti pelangi," ungkapnya khawatir. Maksudnya, tim itu akan
disusun berdasarkan komposisi partai politik yang mendukung Gus Dur
jadi presiden. "Saya khawatir mereka tidak solid," kata Sri lagi.
Padahal salah satu kunci keberhasilan tim ekonomi adalah koordinasi
antar mereka. Jadi, untuk ekonomi, Sri berharap Gus Dur memilih
menterinya berdasarkan integritas dan kemampuannya, bukan alasan
politis semata.
(seperti dimuat di Majalah Kontan edisi 5/IV tgl 25 Oktober 1999)
Wednesday, May 25, 2005
The danger of poor broadcasting regulations for local election
R. Kristiawan, Jakarta
Indonesia will soon see dozens of local direct elections. Next month alone, according to Cetro (The Center for Electoral Reform), there will be 181 elections, an average of six elections per day throughout the country. For the year there will be 215 elections -- mayors, regents and governors.
Last year's legislative and presidential elections showed the effective power of the media, especially TV stations, in delivering the messages of the candidates to the voters.
For all of these elections, national and regional TV coverage will play a key role. There are around 50 local television stations across the country. Some belong to private companies, but several are owned and operated by local governments. Yogyakarta is rather unique, because Yogya TV belongs to the family of Sultan Hamengkubuwono X, who also happens to be the governor of the special province. Meanwhile, state-owned TVRI has 24 local stations.
In a local television workshop last February, participants from local television stations generally agreed that the direct elections were an important item to cover. Most felt it was their duty to encourage democratization on the local level through their stations.
But the absence of any local broadcasting regulations in relation to the elections has blurred their democratic perspective. For many regions across the country, popular political discourse on these elections has not touched on the the need for local media regulation.
The Indonesian Broadcasting Committee (KPI) has 14 active provincial branches, or (KPID). But many of them have not developed local media regulations in relation to the upcoming polls. Worse still, in the case of Papua, there are several TV stations but there is not a KPID branch.
According to a survey by the SET Foundation (2005), there is an enormous tendency to control local media during the campaigning. The case of a regency in West Java shows that the regent actually pays many local print media journalists monthly. Their "salaries" can range between Rp 250,000 (US$25) and Rp 400,000.
The money is intended to ensure media support of the regent in the campaign process. It has become a very effective tool for the regent. Because, as a result, the local newspapers all support the regent and his policies and do not print anything about the corruption accusations against him. Similar cases are likely to occur with the electronic media if there is no regulation.
Local television stations were only allowed to start operating after Soeharto's fall in May 1998, with a strong sense of political idealism. But this political orientation now has shifted to an economic orientation, since they need to cover costs for daily operation. Some local stations, like Bali TV and Tarakan TV in East Kalimantan, have succeeded in this transition. Now they are quite prominent in Indonesia in terms of business.
Local TV stations need regulations, especially during the upcoming local direct elections. Due to the absence of local broadcasting regulation, the stations can be easily used by political power. "Win-win agreement" between stations and the political powerholders will potentially take place since local stations need money.
There is a chance for local political powerholders to use local stations for their interests.
First is by monopolizing large blocks of airtime, many local stations now have problems in program production, so they will likely take what is offered. This problem directly relates to advertising income. If candidates can buy up the airtime, the station will get income. But this means that the candidates who have much money will dominate the TV programs. Without regulation, candidates have possibility to cooperate with local televisions to air TV programs as par of their political campaign.
Second is by buying up all the commercial ad time. Many local stations have problems airing commercials as well. The problem is, in Indonesia there is no difference between commercial advertising, political advertising and Public Service Announcements (PSA). Thus, there is no special treatment whether it is soap, tooth paste, condoms or a governor in Indonesian commercial policy. This ultra liberal perspective means also that there is no limitation to the number or types of ads.
Candidates with a lot of money will potentially dominate the advertising. Wealthy candidates have more opportunities to campaign on local television-commercial breaks. They potentially will be more popular than poorer candidates. Similar problems actually occurred in the national elections last year.
For many regions, there are only a few weeks left to overcome this problem. Of course it is impossible to enact a new law, but the authorities still can overcome the problems. Local Election Commission branches (KPUD) and Local Indonesian Broadcasting Commission (KPID) can publish a common decree on local broadcasting regulations before the elections. The KPID needs to collaborate with the KPUD because the KPID has no right to publish regulations, but the KPUD do have that right.
This solution was pioneered by the KPID of West Java province. Many other regions are not as progressive as West Java. We are now still waiting to see the same steps taken by others, particularly North Sumatra. We need to encourage this solution for many regions especially for those that will conduct local direct elections in June 2005.
However, some KPIDs still are facing a myriad of internal problems, such as difficulties in organizational skills. Some of them have difficulties in defining their function, especially in terms of the campaigns, and independence is hard to implement. In Central Java, one KPID officer is a candidate for mayor in the upcoming poll. Will there not be some kind of conflict of interest?
Despite all the problems, the KPID should be encouraged as an institution to promote democratization in broadcasting in local level.
The writer is a researcher with the SET Foundation, and is a lecturer at Atma Jaya University in Jakarta. He has conducted research for the local direct elections in Papua, West Java, and West Sumatra.
(as published in the Jakarta Post, Monday 23/05/05)
Indonesia will soon see dozens of local direct elections. Next month alone, according to Cetro (The Center for Electoral Reform), there will be 181 elections, an average of six elections per day throughout the country. For the year there will be 215 elections -- mayors, regents and governors.
Last year's legislative and presidential elections showed the effective power of the media, especially TV stations, in delivering the messages of the candidates to the voters.
For all of these elections, national and regional TV coverage will play a key role. There are around 50 local television stations across the country. Some belong to private companies, but several are owned and operated by local governments. Yogyakarta is rather unique, because Yogya TV belongs to the family of Sultan Hamengkubuwono X, who also happens to be the governor of the special province. Meanwhile, state-owned TVRI has 24 local stations.
In a local television workshop last February, participants from local television stations generally agreed that the direct elections were an important item to cover. Most felt it was their duty to encourage democratization on the local level through their stations.
But the absence of any local broadcasting regulations in relation to the elections has blurred their democratic perspective. For many regions across the country, popular political discourse on these elections has not touched on the the need for local media regulation.
The Indonesian Broadcasting Committee (KPI) has 14 active provincial branches, or (KPID). But many of them have not developed local media regulations in relation to the upcoming polls. Worse still, in the case of Papua, there are several TV stations but there is not a KPID branch.
According to a survey by the SET Foundation (2005), there is an enormous tendency to control local media during the campaigning. The case of a regency in West Java shows that the regent actually pays many local print media journalists monthly. Their "salaries" can range between Rp 250,000 (US$25) and Rp 400,000.
The money is intended to ensure media support of the regent in the campaign process. It has become a very effective tool for the regent. Because, as a result, the local newspapers all support the regent and his policies and do not print anything about the corruption accusations against him. Similar cases are likely to occur with the electronic media if there is no regulation.
Local television stations were only allowed to start operating after Soeharto's fall in May 1998, with a strong sense of political idealism. But this political orientation now has shifted to an economic orientation, since they need to cover costs for daily operation. Some local stations, like Bali TV and Tarakan TV in East Kalimantan, have succeeded in this transition. Now they are quite prominent in Indonesia in terms of business.
Local TV stations need regulations, especially during the upcoming local direct elections. Due to the absence of local broadcasting regulation, the stations can be easily used by political power. "Win-win agreement" between stations and the political powerholders will potentially take place since local stations need money.
There is a chance for local political powerholders to use local stations for their interests.
First is by monopolizing large blocks of airtime, many local stations now have problems in program production, so they will likely take what is offered. This problem directly relates to advertising income. If candidates can buy up the airtime, the station will get income. But this means that the candidates who have much money will dominate the TV programs. Without regulation, candidates have possibility to cooperate with local televisions to air TV programs as par of their political campaign.
Second is by buying up all the commercial ad time. Many local stations have problems airing commercials as well. The problem is, in Indonesia there is no difference between commercial advertising, political advertising and Public Service Announcements (PSA). Thus, there is no special treatment whether it is soap, tooth paste, condoms or a governor in Indonesian commercial policy. This ultra liberal perspective means also that there is no limitation to the number or types of ads.
Candidates with a lot of money will potentially dominate the advertising. Wealthy candidates have more opportunities to campaign on local television-commercial breaks. They potentially will be more popular than poorer candidates. Similar problems actually occurred in the national elections last year.
For many regions, there are only a few weeks left to overcome this problem. Of course it is impossible to enact a new law, but the authorities still can overcome the problems. Local Election Commission branches (KPUD) and Local Indonesian Broadcasting Commission (KPID) can publish a common decree on local broadcasting regulations before the elections. The KPID needs to collaborate with the KPUD because the KPID has no right to publish regulations, but the KPUD do have that right.
This solution was pioneered by the KPID of West Java province. Many other regions are not as progressive as West Java. We are now still waiting to see the same steps taken by others, particularly North Sumatra. We need to encourage this solution for many regions especially for those that will conduct local direct elections in June 2005.
However, some KPIDs still are facing a myriad of internal problems, such as difficulties in organizational skills. Some of them have difficulties in defining their function, especially in terms of the campaigns, and independence is hard to implement. In Central Java, one KPID officer is a candidate for mayor in the upcoming poll. Will there not be some kind of conflict of interest?
Despite all the problems, the KPID should be encouraged as an institution to promote democratization in broadcasting in local level.
The writer is a researcher with the SET Foundation, and is a lecturer at Atma Jaya University in Jakarta. He has conducted research for the local direct elections in Papua, West Java, and West Sumatra.
(as published in the Jakarta Post, Monday 23/05/05)
Tuesday, May 17, 2005
Temanggung's potent tobacco history
Temanggung's potent tobacco history
The Jakarta Post, Saturday, October 27, 2001
R. Kristiawan, Temanggung, Central Java
A small town in Central Java called Temanggung is far more famous than Jakarta, and at least as popular as Bali, for many of the people of Bremen, Germany.
Why should a little town located between Mt. Sumbing and Mt. Sindoro can be so popular? According to one Bremen resident, Bremen used to be a thriving center for the tobacco trade in Europe and Temanggung was distinguished for its high quality tobacco.
Temanggung is indeed synonymous with tobacco to many connoisseurs. In the small town, people have been growing the plant for centuries. And it grows very well indeed, thanks to a perfect balance of climate and fertile soil.
The region's high quality tobacco contains some 3 to 8 percent nicotine, the kind of tobacco loved by hedonistic smokers.
One of Temanggung's unique types of tobacco is the one locally called srinthil, a genetically altered strain which is extremely rich in nicotine. Its scent alone is preferred by growers and consumers.
Tobacco (Nicotiana tabacum) was introduced for the first time in Temanggung in 1630 by Dutch colonial farmers together with other potential plants such as Robusta coffee.
In a very short time, the Dutch found that tobacco grew exceptionally well in the fertile soil of the region.
Demand for Temanggung tobacco has remained high for the last several hundred years. Kretek or clove cigarette companies depend on 14 to 26 percent of the total production of Temanggung tobacco yearly.
The tobacco industry in the region contributes some Rp 7.5 trillion in taxes to the local government.
This is one of the reasons why tobacco has become the region's main source of income as well as for the 66,072 people involved in the business.
Covering an area of some 11,000 hectares, tobacco plantations in Temanggung yields some Rp 10 million per year, per hectare.
With good conditions, the average revenue that Temanggung can expect from the plantation can be as much as Rp 20 million per hectare per year -- less the amount the local government is entitled to in taxes, which is on average about Rp 2.6 million per year. In 1997, the taxes and fees reached a peak of Rp 4 million per hectare.
Tobacco also contributes a great deal to the Gross Regional Domestic Income (PDRB). During the period from 1993 to 1998 local administrators recorded an average contribution of 12.47 percent.
The statistics show that tobacco is a very important, but high risk business in Temanggung.
Growing tobacco is not easy. If the farmers make a mistake in predicting the climate, for instance, millions of rupiah can vanish from their hands.
"If rain falls during the dry season, the plant will decay quickly," said Untung Prabowo of the local plantation bureau.
Tobacco prices, too, fluctuate dramatically. Last year, for instance, the price for Temanggung tobacco was Rp 20,887 per kilogram. In 1997, it was only Rp 4,456 per kilogram.
The Jakarta Post, Saturday, October 27, 2001
R. Kristiawan, Temanggung, Central Java
A small town in Central Java called Temanggung is far more famous than Jakarta, and at least as popular as Bali, for many of the people of Bremen, Germany.
Why should a little town located between Mt. Sumbing and Mt. Sindoro can be so popular? According to one Bremen resident, Bremen used to be a thriving center for the tobacco trade in Europe and Temanggung was distinguished for its high quality tobacco.
Temanggung is indeed synonymous with tobacco to many connoisseurs. In the small town, people have been growing the plant for centuries. And it grows very well indeed, thanks to a perfect balance of climate and fertile soil.
The region's high quality tobacco contains some 3 to 8 percent nicotine, the kind of tobacco loved by hedonistic smokers.
One of Temanggung's unique types of tobacco is the one locally called srinthil, a genetically altered strain which is extremely rich in nicotine. Its scent alone is preferred by growers and consumers.
Tobacco (Nicotiana tabacum) was introduced for the first time in Temanggung in 1630 by Dutch colonial farmers together with other potential plants such as Robusta coffee.
In a very short time, the Dutch found that tobacco grew exceptionally well in the fertile soil of the region.
Demand for Temanggung tobacco has remained high for the last several hundred years. Kretek or clove cigarette companies depend on 14 to 26 percent of the total production of Temanggung tobacco yearly.
The tobacco industry in the region contributes some Rp 7.5 trillion in taxes to the local government.
This is one of the reasons why tobacco has become the region's main source of income as well as for the 66,072 people involved in the business.
Covering an area of some 11,000 hectares, tobacco plantations in Temanggung yields some Rp 10 million per year, per hectare.
With good conditions, the average revenue that Temanggung can expect from the plantation can be as much as Rp 20 million per hectare per year -- less the amount the local government is entitled to in taxes, which is on average about Rp 2.6 million per year. In 1997, the taxes and fees reached a peak of Rp 4 million per hectare.
Tobacco also contributes a great deal to the Gross Regional Domestic Income (PDRB). During the period from 1993 to 1998 local administrators recorded an average contribution of 12.47 percent.
The statistics show that tobacco is a very important, but high risk business in Temanggung.
Growing tobacco is not easy. If the farmers make a mistake in predicting the climate, for instance, millions of rupiah can vanish from their hands.
"If rain falls during the dry season, the plant will decay quickly," said Untung Prabowo of the local plantation bureau.
Tobacco prices, too, fluctuate dramatically. Last year, for instance, the price for Temanggung tobacco was Rp 20,887 per kilogram. In 1997, it was only Rp 4,456 per kilogram.
Sowing economic and environmental success
Sowing economic and environmental success
The Jakarta Post, Saturday, October 27, 2001
R. Kristiawan, Temanggung, Central Java
Economic and environmental concerns are sometimes really hard to mix. In reality, they should support each other but in too many cases, the environment is sacrificed for the sake of economic interests.
Degradation of the soil quality in many areas in Temanggung is one example among many of poor environmental management.
A 1999 study conducted by Djajadi, a researcher from Fiber Plant and Tobacco Research Center in Malang, East Java, discovered a decrease in both the productivity and quality of Temanggung tobacco. Degradation of soil quality, in this case soil erosion, was the reason behind the decrease.
Continuous and intensive tobacco planting, from generation to generation, has been blamed for the soil erosion. The research discovered that such a planting system damaged the organic composition of the soil, causing a decrease in the capacity of the soil to absorb rainwater. As a result, rainwater washed over the soil, carrying with it the fertile topsoil.
Tobacco farmers here usually till the land in January and February, the time when rain falls heavily. Since the land has just being plowed, the soil cannot absorb the rainwater well. A high concentration of rainwater is left on the surface, causing erosion.
The magnitude of the problem of erosion in the region needs urgent attention. A recent research conducted by Yogyakarta-based Gadjah Mada University's school of geography cited the average erosion rate here at 53.72 tons per hectare per year on land with a declivity of 63 degrees.
The level of erosion in areas known as main tobacco producers like Lamsi, Paksi and Toalo on the slopes of Mt. Sindoro that have a declivity of 30 degrees, was recorded as "heavy" to "very heavy". From a distance, one can see the dry, critical condition of the area, which in fact, contributes 30 percent of the total tobacco production in Temanggung.
Some farmers, in an effort to increase the organic content of the soil, add manure to the soil. This results in an increase in the price of manure. For the farmers, this is an added burden considering that a hectare of land needs some 20 tons to 30 tons of buffalo manure -- costing them between Rp 3 million to Rp 4 million.
The local government had tried to do something about the matter by introducing policies that will gradually limit the tobacco plantation area and by introducing new varieties of agricultural plants.
Temanggung Regent Sardjono, for example, decided in 1998 that the total area of tobacco plantation in the region should not exceed 10,000 hectares. The policy was aimed mainly at encouraging farmers not to plant tobacco only.
So far, the policy seems to be working. The tobacco plantation area has decreased from 17,727 hectares in 1998 to 11,645 hectares in 1999.
"Since we know that we cannot rely solely on tobacco due to environmental problems, we have started to introduce new plant varieties including Arabic coffee. We chose plants that are harvested annually in order to protect the soil from further erosion," said Untung Prabowo of the local plantation office.
However, he realized it was difficult to change the habit of local farmers to plant tobacco, something they have done for centuries, within a short period. "But there has been a good progress," Untung added. In Joho, for example, farmers have started to plant watermelon, while in Pringsurat farmers chose to plant Zalacca or salak as the fruit is locally known. Economically high-value crop Arabic coffee has also started to grow in Tlilir village.
"Those plants are good, both economically and ecologically. They do not damage the soil," said Untung, adding that the farmers might also plant vanilla for its high returns, Rp 110,000 per kilogram.
"But we're still waiting for a genetic engineering study conducted by Gadjah Mada University to create disease-resistant vanilla plants," Untung said.
Previously, Temanggung farmers had produced vanilla but they stopped it after finding it was susceptible to disease. Until now, tobacco is still Temanggung's number one agricultural product.
The Jakarta Post, Saturday, October 27, 2001
R. Kristiawan, Temanggung, Central Java
Economic and environmental concerns are sometimes really hard to mix. In reality, they should support each other but in too many cases, the environment is sacrificed for the sake of economic interests.
Degradation of the soil quality in many areas in Temanggung is one example among many of poor environmental management.
A 1999 study conducted by Djajadi, a researcher from Fiber Plant and Tobacco Research Center in Malang, East Java, discovered a decrease in both the productivity and quality of Temanggung tobacco. Degradation of soil quality, in this case soil erosion, was the reason behind the decrease.
Continuous and intensive tobacco planting, from generation to generation, has been blamed for the soil erosion. The research discovered that such a planting system damaged the organic composition of the soil, causing a decrease in the capacity of the soil to absorb rainwater. As a result, rainwater washed over the soil, carrying with it the fertile topsoil.
Tobacco farmers here usually till the land in January and February, the time when rain falls heavily. Since the land has just being plowed, the soil cannot absorb the rainwater well. A high concentration of rainwater is left on the surface, causing erosion.
The magnitude of the problem of erosion in the region needs urgent attention. A recent research conducted by Yogyakarta-based Gadjah Mada University's school of geography cited the average erosion rate here at 53.72 tons per hectare per year on land with a declivity of 63 degrees.
The level of erosion in areas known as main tobacco producers like Lamsi, Paksi and Toalo on the slopes of Mt. Sindoro that have a declivity of 30 degrees, was recorded as "heavy" to "very heavy". From a distance, one can see the dry, critical condition of the area, which in fact, contributes 30 percent of the total tobacco production in Temanggung.
Some farmers, in an effort to increase the organic content of the soil, add manure to the soil. This results in an increase in the price of manure. For the farmers, this is an added burden considering that a hectare of land needs some 20 tons to 30 tons of buffalo manure -- costing them between Rp 3 million to Rp 4 million.
The local government had tried to do something about the matter by introducing policies that will gradually limit the tobacco plantation area and by introducing new varieties of agricultural plants.
Temanggung Regent Sardjono, for example, decided in 1998 that the total area of tobacco plantation in the region should not exceed 10,000 hectares. The policy was aimed mainly at encouraging farmers not to plant tobacco only.
So far, the policy seems to be working. The tobacco plantation area has decreased from 17,727 hectares in 1998 to 11,645 hectares in 1999.
"Since we know that we cannot rely solely on tobacco due to environmental problems, we have started to introduce new plant varieties including Arabic coffee. We chose plants that are harvested annually in order to protect the soil from further erosion," said Untung Prabowo of the local plantation office.
However, he realized it was difficult to change the habit of local farmers to plant tobacco, something they have done for centuries, within a short period. "But there has been a good progress," Untung added. In Joho, for example, farmers have started to plant watermelon, while in Pringsurat farmers chose to plant Zalacca or salak as the fruit is locally known. Economically high-value crop Arabic coffee has also started to grow in Tlilir village.
"Those plants are good, both economically and ecologically. They do not damage the soil," said Untung, adding that the farmers might also plant vanilla for its high returns, Rp 110,000 per kilogram.
"But we're still waiting for a genetic engineering study conducted by Gadjah Mada University to create disease-resistant vanilla plants," Untung said.
Previously, Temanggung farmers had produced vanilla but they stopped it after finding it was susceptible to disease. Until now, tobacco is still Temanggung's number one agricultural product.
Monday, May 16, 2005
Seeking to guarantee equality in upcoming polls
by R. Kristiawan , Media Working Group for Election Program Science, Aesthetics, and Technology Foundation (SET), Jakarta
The upcoming elections will take place in the wake of the media's liberalization, since 1998. At first, this seems positive -- assuming that the media encourages democratization -- however, flaws in the new election system will likely ensure the political domination of those with big money.
Law 12/2003 on the electoral system stipulates in chapter 73, article 1, that the electronic and print media must give equal opportunities to electoral participants -- to publish the details of their campaign. Article 2 stipulates that electronic and print media should give electoral participants the equal opportunity to advertise.
Article 2, in particular, could potentially allow certain participants to dominate the media in terms of airtime or printed space. The phrase "equal opportunity" -- an ideal concept -- neglects the fact that airtime or printed space is not free of charge.
In general the mass media, particularly television, holds the policy -- not to differentiate between political and commercial advertising -- in short, they charge the same price regardless of content. Thus, there is no difference between the public service announcements of non government organizations, the advertisements of political parties or presidential campaigns, or soap commercials. Prime time broadcasting now costs between Rp 10 million and Rp 20 million for 30 seconds.
Thus, only "rich" political parties will be able to afford TV campaigns, (just a daydream for small parties). The campaign-war has begun. Some parties have already started to block airtime. If a big party blocks two hours of prime time -- assuming 30 seconds costs Rp 15 million -- they will need some Rp 3.6 billion.
There is obviously a wide gap between parties financially. A small party with 2 million members may not be able to raise Rp 100 million to hold a simple meeting.
Since the official end of the 32-year-old New Order regime in 1998, political and media liberalization progressed. Hundreds of parties suddenly participated in the 1999 elections. "Reform" was interpreted as unlimited political expression. But our political system seems unprepared, as indicated by larger-scale corruption (no longer limited to the higher ranks of bureaucracy) and the failure to overcome many of the country's problems.
For big parties, the 1999 elections were an important lesson, as to win the war they had to compete with many small parties. This never happened under the New Order. The victor could be predicted before the war started.
Large parties then drew up many strategies to maintain their position -- mainly in the regulation making process. This is evident from law no. 12/2003. For example, a convict can become a presidential candidate. Reform in this context just means that big parties can do anything they want.
Media liberalization can be traced back to the establishment of private television stations in the late 1980s. Now people can choose from 10 channels. The growth of private TV has also contributed to democratization; at least people are not limited to TVRI, (although the state-owned channel has formally become a public-owned media).
Ahead of the "democracy fiesta" of the 2004 elections, the major priority for parties has become their budget for advertising.
The implication is that the public will only be aware of the big parties with money. This is a "win-win" situation for big parties -- they made the rules of the game through their domination in the legislature.
If democracy means equal opportunity, there must be rules to guarantee equality in media expression. If it has been proved that capital handicaps some parties, we need to reassess how the political arena operates. Thus, it is very important to limit the advertising quota of parties. As Karl-Heinz Nassmacher wrote, "money strengthens political influence for those who have it, or those who distribute it". With no regulation, Indonesian democracy will be simply a matter of money.
(as posted in The Jakarta Post, Opinion and Editorial - September 13, 2003)
The upcoming elections will take place in the wake of the media's liberalization, since 1998. At first, this seems positive -- assuming that the media encourages democratization -- however, flaws in the new election system will likely ensure the political domination of those with big money.
Law 12/2003 on the electoral system stipulates in chapter 73, article 1, that the electronic and print media must give equal opportunities to electoral participants -- to publish the details of their campaign. Article 2 stipulates that electronic and print media should give electoral participants the equal opportunity to advertise.
Article 2, in particular, could potentially allow certain participants to dominate the media in terms of airtime or printed space. The phrase "equal opportunity" -- an ideal concept -- neglects the fact that airtime or printed space is not free of charge.
In general the mass media, particularly television, holds the policy -- not to differentiate between political and commercial advertising -- in short, they charge the same price regardless of content. Thus, there is no difference between the public service announcements of non government organizations, the advertisements of political parties or presidential campaigns, or soap commercials. Prime time broadcasting now costs between Rp 10 million and Rp 20 million for 30 seconds.
Thus, only "rich" political parties will be able to afford TV campaigns, (just a daydream for small parties). The campaign-war has begun. Some parties have already started to block airtime. If a big party blocks two hours of prime time -- assuming 30 seconds costs Rp 15 million -- they will need some Rp 3.6 billion.
There is obviously a wide gap between parties financially. A small party with 2 million members may not be able to raise Rp 100 million to hold a simple meeting.
Since the official end of the 32-year-old New Order regime in 1998, political and media liberalization progressed. Hundreds of parties suddenly participated in the 1999 elections. "Reform" was interpreted as unlimited political expression. But our political system seems unprepared, as indicated by larger-scale corruption (no longer limited to the higher ranks of bureaucracy) and the failure to overcome many of the country's problems.
For big parties, the 1999 elections were an important lesson, as to win the war they had to compete with many small parties. This never happened under the New Order. The victor could be predicted before the war started.
Large parties then drew up many strategies to maintain their position -- mainly in the regulation making process. This is evident from law no. 12/2003. For example, a convict can become a presidential candidate. Reform in this context just means that big parties can do anything they want.
Media liberalization can be traced back to the establishment of private television stations in the late 1980s. Now people can choose from 10 channels. The growth of private TV has also contributed to democratization; at least people are not limited to TVRI, (although the state-owned channel has formally become a public-owned media).
Ahead of the "democracy fiesta" of the 2004 elections, the major priority for parties has become their budget for advertising.
The implication is that the public will only be aware of the big parties with money. This is a "win-win" situation for big parties -- they made the rules of the game through their domination in the legislature.
If democracy means equal opportunity, there must be rules to guarantee equality in media expression. If it has been proved that capital handicaps some parties, we need to reassess how the political arena operates. Thus, it is very important to limit the advertising quota of parties. As Karl-Heinz Nassmacher wrote, "money strengthens political influence for those who have it, or those who distribute it". With no regulation, Indonesian democracy will be simply a matter of money.
(as posted in The Jakarta Post, Opinion and Editorial - September 13, 2003)
Tuesday, April 26, 2005
Semarang's oldest restaurant serves up history
by R. Kristiawan, The Jakarta Post, 08/01/2001
The story of Toko Oen, the city's oldest restaurant, begins in 1922 in Yogyakarta with a housewife who had time on her hands.
Liem Gien Nio was the wife of Oen Tjoen Hok, a Chinese-Indonesian lieutenant, who wanted something to do after finishing her housework.
She was an expert cook of Dutch and Chinese food, so she started making different types of cookies and selling them, with her customer including the Chinese and Dutch communities and Javanese nobility of Yogyakarta.
The cookies sold like, well, hot cakes. Liem soon established a small cake shop, Toko Oen, at the strategic location of Jl. Tugu Kidul in Yogyakarta, with its name taken from her husband.
The shop, with its delicious cakes and cookies, soon established a regular customer base.
As more people came to try the cakes, the family opened another room where people could sit down and have a drink.
After three years, they expanded the restaurant again and hired staff to help them, including cooks making more substantial meals than cakes.
The family considering opening branches outside of Yogyakarta, and on April 16, 1936, Toko Oen Semarang on Bodjong Weg, now Jalan Pemuda, served up its first meals to customers.
Branches in Jakarta and Malang soon followed. Bodjong, running from the Tugu Muda (Youth Monument) through to the harbor, was the main road in Semarang, home to important offices such as the train bureau and post office.
Liem's granddaughter Yenny Megaputri, who is a graduate in architecture from Delft University and manages Toko Oen, said the restaurant, with its tall windows and high curved roof, was built in the Jugendstijl (young style) that was popular in Europe from the end of 19th century.
What makes Toko Oen special it that it has not changed over the years.
Today it has a mall in front of it and modern shops as its neighbors, but Toko Oen has not changed.
Toko Oen has always been famed for its rich menu -- beefsteak (a European style dish which, however, is never found in the Old World), fried rice, satay, tutti frutti ice cream and many others are firm favorites, just as they were when president Sukarno and the Sultan of Yogyakarta dined there.
Its interior is even more beautiful than its exterior.
The windows have green curtains and there are checkered tiles on the floor.
Two fans, like in the old days, fight the Semarang heat.
A grand piano has been a resident since 1936 and it still works well today. Dutch cookies and cakes are displayed in tall glass jars, and its menus and crockery hark back to the 1930s.
Even the waiters, some of them are the sons of the men who first worked in Toko Oen, wear the peci (traditional black cap) and white uniforms of their forbears (the Javanese blangkon hat worn by waiters before independence was changed to the peci at Sukarno's suggestion.
"If a chair is broken, we change it for a similar one," said Agustinia Sustianawati, one of the staff members.
Yenny Megaputri said any change would be to the detriment of the restaurant's atmosphere.
"I love old buildings so I will not make any change to this restaurant," said Yenny.
The Semarang restaurant is the only one in Indonesia still run by the family.
In 1958, Toko Oen Jakarta and Yogyakarta stopped running due to the absence of family members willing to take them over.
Toko Oen Malang is still running but under different management.
But Yenny has made some strategic business steps.
She opened to branches in Delft and The Hague repectively in 1997 and 2000. Because of its history and its quaint colonial characteristics, Toko Oen is a favorit place to visit for Dutch tour groups.
Some of them spent their youth in Semarang; as they sit on the chairs in Toko Oen, perhaps they are reliving in their mind the days of their youth when they danced, sang and dined at this famous restaurant.
The story of Toko Oen, the city's oldest restaurant, begins in 1922 in Yogyakarta with a housewife who had time on her hands.
Liem Gien Nio was the wife of Oen Tjoen Hok, a Chinese-Indonesian lieutenant, who wanted something to do after finishing her housework.
She was an expert cook of Dutch and Chinese food, so she started making different types of cookies and selling them, with her customer including the Chinese and Dutch communities and Javanese nobility of Yogyakarta.
The cookies sold like, well, hot cakes. Liem soon established a small cake shop, Toko Oen, at the strategic location of Jl. Tugu Kidul in Yogyakarta, with its name taken from her husband.
The shop, with its delicious cakes and cookies, soon established a regular customer base.
As more people came to try the cakes, the family opened another room where people could sit down and have a drink.
After three years, they expanded the restaurant again and hired staff to help them, including cooks making more substantial meals than cakes.
The family considering opening branches outside of Yogyakarta, and on April 16, 1936, Toko Oen Semarang on Bodjong Weg, now Jalan Pemuda, served up its first meals to customers.
Branches in Jakarta and Malang soon followed. Bodjong, running from the Tugu Muda (Youth Monument) through to the harbor, was the main road in Semarang, home to important offices such as the train bureau and post office.
Liem's granddaughter Yenny Megaputri, who is a graduate in architecture from Delft University and manages Toko Oen, said the restaurant, with its tall windows and high curved roof, was built in the Jugendstijl (young style) that was popular in Europe from the end of 19th century.
What makes Toko Oen special it that it has not changed over the years.
Today it has a mall in front of it and modern shops as its neighbors, but Toko Oen has not changed.
Toko Oen has always been famed for its rich menu -- beefsteak (a European style dish which, however, is never found in the Old World), fried rice, satay, tutti frutti ice cream and many others are firm favorites, just as they were when president Sukarno and the Sultan of Yogyakarta dined there.
Its interior is even more beautiful than its exterior.
The windows have green curtains and there are checkered tiles on the floor.
Two fans, like in the old days, fight the Semarang heat.
A grand piano has been a resident since 1936 and it still works well today. Dutch cookies and cakes are displayed in tall glass jars, and its menus and crockery hark back to the 1930s.
Even the waiters, some of them are the sons of the men who first worked in Toko Oen, wear the peci (traditional black cap) and white uniforms of their forbears (the Javanese blangkon hat worn by waiters before independence was changed to the peci at Sukarno's suggestion.
"If a chair is broken, we change it for a similar one," said Agustinia Sustianawati, one of the staff members.
Yenny Megaputri said any change would be to the detriment of the restaurant's atmosphere.
"I love old buildings so I will not make any change to this restaurant," said Yenny.
The Semarang restaurant is the only one in Indonesia still run by the family.
In 1958, Toko Oen Jakarta and Yogyakarta stopped running due to the absence of family members willing to take them over.
Toko Oen Malang is still running but under different management.
But Yenny has made some strategic business steps.
She opened to branches in Delft and The Hague repectively in 1997 and 2000. Because of its history and its quaint colonial characteristics, Toko Oen is a favorit place to visit for Dutch tour groups.
Some of them spent their youth in Semarang; as they sit on the chairs in Toko Oen, perhaps they are reliving in their mind the days of their youth when they danced, sang and dined at this famous restaurant.
Indigenous people marginalized at Wasur National Park
by R. Kristiawan, The Jakarta Post, April 19, 2005
Wasur National Park is essential for the well-being of Merauke, South Papua.
Located 13 kilometers from the city, Rawa Biru, the 10,400 (checking units) area of open water in the center of the park is also a water source of the city's people. The national park is very rich in terms of biodiversity.
Melaleuca eucalyptus, savanna, mangrove and lowland forest can be seen. In the park, 390 animal species, including 80 mammal species, are to be found. Tribes numbering some 2,550 people live in 14 villages. They have existed for hundreds of years in the park, surviving on simple planting and hunting.
Demographic changes in Merauke have endangered their livelihoods, as modern hunting and illegal logging pose a threat to Papua's richest park in term of biodiversity.
The park is very beautiful indeed. After turning left from the Merauke road, a very rich lowland forest can be seen. Eucalyptus trees stand tall everywhere. Many bird species, like cockatoos and parrots screech loudly.
Between the bushes, white ants build their mounds from soil. Unlike Javanese white ants, which live underground, the white ants of Wasur build their nests like towers. They can reach four meters in height. You can find the same thing in Australia.
There are many animal species in the park, including birds, deer, kangaroos, wild pigs and reptiles. Lying east of the Wallace Line, Papua has no tigers. The main predators in the ecosystem are eagles, crocodiles, snakes and humans.
The tribes usually hunt deer, kangaroos and wild boars to satisfy their protein needs. Present-day economic realities mean they also now sell the animals since they are the only products with a high value that they have to trade.
The local tribes hunt using sustainable methods. At certain times, people are forbidden from hunting in specified areas. Poles, to which coconut leaves are tied, signify forbidden areas.
The system, known as sasi, is aimed at providing an opportunity for animals to breed. The system has proved itself capable of saving animals from extinction.
The demographic situation in the area has changed rapidly. The New Order government's transmigration policy has created a new demographic structure, in which Papuans are in the minority in Merauke now.
Javanese are in the majority (40 percent), followed by Makassarese (20 percent), and the Manadonese, Maduranese, Acehnese and Chinese (10 percent). The indigenous peoples of Merauke account for only 30 percent of the population. The total population of Merauke is around 100,000 people.
There are no significant ethnic conflicts in Merauke. But the influx has had serious consequences for the sustainability of the Wasur National Park. Non-indigenous people have adopted new hunting methods. They employ modern weaponry, not just bows and arrows as the indigenous people used.
According to many sources, modern hunters obtain their weapons and ammunition illegally, sometimes even from the police. They usually ignore the sasi system. They also ignore hunting quotas. As a result, there has been a significant decrease in the animal population.
Kristianus Dimar, 70, a leader of the Kanume tribe, said that it was now very difficult to obtain kangaroo, deer or wild boar. "It was once very easy for a group of hunters to get five animals; now it is difficult even to get one," he said.
The tribes usually consume the meat or sell it in the market. They make Rp 10,000 for a kilogram of kangaroo meat, and Rp 15,000 for a kilo of deer meat. They use the money to buy rice, sugar, coffee and soap. They need Rp 400.000 to cover the monthly cost of living of a family. When there were no modern hunters, they could live easily. But now it is hard for them to make money. They also have to eat more rubber than meat, since meat is very hard to get.
For their carbohydrate intake, they consume rubber (checking) and sago flour. But the damage caused to the forest has left sago difficult to find. "I feel full when I eat sago. I don't feel that way when I eat rice," said Kristianus.
He and the members of his tribe are unable to do much to stop the illegal modern hunting methods as they have only bows and arrows while the hunters have automatic weapons. For large predators, modern hunting has also resulted in a lack of prey.
Besides ecological damage, modern hunting also threatens the lives of the indigenous people. Simple agriculture and hunting are the only skills they have. Such skills have sustained them for hundreds of years without modern intervention.
The modern economic system has marginalized them since the things they have to sell have a low value. The animals they hunt have, thus far, been the most expensive products they have to sell. Besides hunting, they also make money by selling forest products like papaya, oranges and candlenuts.
Most local adults are elementary school graduates. Their relative lack of education leaves them unable to join the modern bureaucracy. They are smart and their grammatical skills in Bahasa Indonesia are very good, much better than those of many Javanese villagers. But so-called modernization in many aspects of their lives leaves them marginalized.
From being hunter-gatherers, they have been forced to leave their homes and try to find their way within the world of trade and industry. This is gross injustice, as Mgr. Nicolaus Adi Seputra MSC, the Archbishop of Merauke, notes. Modernization represents a point of no return, and this has greatly prejudiced the Wasur people.
Protection and appreciation for the local culture and ecology would be an appropriate way of liberating the Wasur people in their own homeland.
The writer is a researcher with the SET Foundation and lecturer at Atma Jaya Catholic University, Jakarta
Wasur National Park is essential for the well-being of Merauke, South Papua.
Located 13 kilometers from the city, Rawa Biru, the 10,400 (checking units) area of open water in the center of the park is also a water source of the city's people. The national park is very rich in terms of biodiversity.
Melaleuca eucalyptus, savanna, mangrove and lowland forest can be seen. In the park, 390 animal species, including 80 mammal species, are to be found. Tribes numbering some 2,550 people live in 14 villages. They have existed for hundreds of years in the park, surviving on simple planting and hunting.
Demographic changes in Merauke have endangered their livelihoods, as modern hunting and illegal logging pose a threat to Papua's richest park in term of biodiversity.
The park is very beautiful indeed. After turning left from the Merauke road, a very rich lowland forest can be seen. Eucalyptus trees stand tall everywhere. Many bird species, like cockatoos and parrots screech loudly.
Between the bushes, white ants build their mounds from soil. Unlike Javanese white ants, which live underground, the white ants of Wasur build their nests like towers. They can reach four meters in height. You can find the same thing in Australia.
There are many animal species in the park, including birds, deer, kangaroos, wild pigs and reptiles. Lying east of the Wallace Line, Papua has no tigers. The main predators in the ecosystem are eagles, crocodiles, snakes and humans.
The tribes usually hunt deer, kangaroos and wild boars to satisfy their protein needs. Present-day economic realities mean they also now sell the animals since they are the only products with a high value that they have to trade.
The local tribes hunt using sustainable methods. At certain times, people are forbidden from hunting in specified areas. Poles, to which coconut leaves are tied, signify forbidden areas.
The system, known as sasi, is aimed at providing an opportunity for animals to breed. The system has proved itself capable of saving animals from extinction.
The demographic situation in the area has changed rapidly. The New Order government's transmigration policy has created a new demographic structure, in which Papuans are in the minority in Merauke now.
Javanese are in the majority (40 percent), followed by Makassarese (20 percent), and the Manadonese, Maduranese, Acehnese and Chinese (10 percent). The indigenous peoples of Merauke account for only 30 percent of the population. The total population of Merauke is around 100,000 people.
There are no significant ethnic conflicts in Merauke. But the influx has had serious consequences for the sustainability of the Wasur National Park. Non-indigenous people have adopted new hunting methods. They employ modern weaponry, not just bows and arrows as the indigenous people used.
According to many sources, modern hunters obtain their weapons and ammunition illegally, sometimes even from the police. They usually ignore the sasi system. They also ignore hunting quotas. As a result, there has been a significant decrease in the animal population.
Kristianus Dimar, 70, a leader of the Kanume tribe, said that it was now very difficult to obtain kangaroo, deer or wild boar. "It was once very easy for a group of hunters to get five animals; now it is difficult even to get one," he said.
The tribes usually consume the meat or sell it in the market. They make Rp 10,000 for a kilogram of kangaroo meat, and Rp 15,000 for a kilo of deer meat. They use the money to buy rice, sugar, coffee and soap. They need Rp 400.000 to cover the monthly cost of living of a family. When there were no modern hunters, they could live easily. But now it is hard for them to make money. They also have to eat more rubber than meat, since meat is very hard to get.
For their carbohydrate intake, they consume rubber (checking) and sago flour. But the damage caused to the forest has left sago difficult to find. "I feel full when I eat sago. I don't feel that way when I eat rice," said Kristianus.
He and the members of his tribe are unable to do much to stop the illegal modern hunting methods as they have only bows and arrows while the hunters have automatic weapons. For large predators, modern hunting has also resulted in a lack of prey.
Besides ecological damage, modern hunting also threatens the lives of the indigenous people. Simple agriculture and hunting are the only skills they have. Such skills have sustained them for hundreds of years without modern intervention.
The modern economic system has marginalized them since the things they have to sell have a low value. The animals they hunt have, thus far, been the most expensive products they have to sell. Besides hunting, they also make money by selling forest products like papaya, oranges and candlenuts.
Most local adults are elementary school graduates. Their relative lack of education leaves them unable to join the modern bureaucracy. They are smart and their grammatical skills in Bahasa Indonesia are very good, much better than those of many Javanese villagers. But so-called modernization in many aspects of their lives leaves them marginalized.
From being hunter-gatherers, they have been forced to leave their homes and try to find their way within the world of trade and industry. This is gross injustice, as Mgr. Nicolaus Adi Seputra MSC, the Archbishop of Merauke, notes. Modernization represents a point of no return, and this has greatly prejudiced the Wasur people.
Protection and appreciation for the local culture and ecology would be an appropriate way of liberating the Wasur people in their own homeland.
The writer is a researcher with the SET Foundation and lecturer at Atma Jaya Catholic University, Jakarta
Monday, March 21, 2005
Tutuk, si Sopir Atlas itu Pemilik Perusahaan Angkutan Terbesar di Semarang
Oleh Hendrika Yunapritta, R. Kristiawan
Bisnis angkutan tak lepas dari gebukan krisis karena harga onderdil melangit. Utang Tutuk Kurniawan juga membengkak. Tapi, berkat keuletannya, raja taksi dari Semarang ini berhasil merangkak keluar dari terowongan panjang bernama krismon.
Penampilan Tutuk Kurniawan, 44 tahun, bak seorang sopir taksi. Setelan biru muda, dengan tulisan Atlas Group di saku kanannya, mengingatkan orang kepada seragam sopir sebuah perusahaan taksi di Semarang. Memang, Tutuk adalah pemilik perusahaan taksi Atlas. "Sebenarnya sopir saya lebih kaya karena tak punya utang. Utang saya kan menumpuk," kata Tutuk. Bisa jadi utangnya menumpuk. Maklum, ketika gawat-gawatnya krismon, dua tahun silam, Tutuk malah membeli 125 unit bus merk Nasima senilai Rp 12 miliar. Akibatnya, selama dua tahun ia harus menanggung rugi. Tapi, dari hasil kerja kerasnya, Tutuk kini berhasil menguasai 65% trayek angkutan di Semarang. Makanya, ia mengaku berhasil keluar dari lilitan krisis ekonomi. "Ibarat berjalan kaki dalam terowongan dengan suhu 200 derajat Celcius," ucapnya. Perjalanan Tutuk untuk menguasai trayek sedemikian besar, plus 700 armada Taksi Atlas di Semarang, tidak diraih dengan ongkang-ongkang kaki. Putus sekolah SMU, 1972, ia terpaksa membantu usaha ayahnya di pabrik rokok. Tapi, di situ ia hanya bergabung sebentar karena bangkrut. Jadi, Tutuk harus mencari penghidupan sendiri untuk keluarganya. Dasar sedang hoki, saat bingung tidak ada pekerjaan, secara tak sengaja dia bertemu dengan pengusaha taksi yang batal membuka cabang di Semarang. Tan Gim Yiang, pemilik Surabaya Taksi itu, malah jatuh hati pada keuletan Tutuk. Dia meminjamkan sebuah taksi untuk dioperasikan. "Kalau rugi, ya, dianggap hadiah. Tapi, kalau untung, diteruskan," kenang Tutuk. Sejak itulah ia rajin menyetiri taksinya mengelilingi kota Semarang untuk mencari penumpang. Dari kegigihan itulah Tutuk secara tidak sengaja berjumpa dengan Marimutu Sinivasan, yang kemudian menjadi pengusaha tekstil terbesar di Indonesia. Kala itu, tahun 1976, Sinivasan sedang mencari lahan untuk pabriknya di Kendal. Tutuklah yang mengantar pengusaha keturunan India ini, karena dia memang pemilik satu-satunya taksi di Semarang. Belakangan, dia dipercaya Sinivasan untuk menangani angkutan 55.000 karyawan Texmaco di Kendal. Nah, setelah menyisihkan sedikit untuk biaya hidup, Tutuk rajin membayar cicilan utangnya. Sebenarnya, ia bisa saja mengemplang, karena Tan sendiri sebenarnya tak terlalu peduli taksinya akan dikembalikan atau tidak. "Orang itu jangan seperti babi. Kalau dapat tiga piring, ya sisihkanlah satu piring untuk persediaan," katanya. Sebagai orang Tionghoa, dia memegang teguh prinsip itu. Tan, yang tadinya menganggap bahwa pasar Semarang tidak bagus untuk bisnis taksi, tentu saja heran dengan keberhasilan Tutuk. Karena Tutuk setia membayar cicilan, Tan bersedia memberi utangan lima buah taksi lagi. Dan Tutuk selalu bisa melunasi utangnya. Bisnis Tutuk terus berkembang, hingga tahun 1987, dia memiliki 70 unit taksi. Setahun kemudian, Tutuk mendapat izin usaha dari pemerintah daerah Semarang, dan berdirilah Atlas Taksi.
Bisnis jeruk Pontianak dengan Bambang Tri
Dalam menjalankan bisnisnya Tutuk selalu mengandalkan kejujuran, ketekunan, dan keuletan. Prinsip ini ia terapkan secara ketat kepada karyawannya. "Kalau ketahuan tidak jujur, langsung saya pecat tanpa peringatan," ujar Tutuk, yang juga Ketua Paguyuban Pengusaha Taksi Jawa Tengah. Sebagai penjual jasa angkutan, ia pun selalu menganggap pembeli adalah raja. Jadi, apa pun kesalahan yang terjadi, tetap saja harus ditimpakan kepada sang penjual. Kendati pengawasan sudah ketat, toh Tutuk mengaku masih sering kecolongan. Ia, misalnya, sering menerima keluhan dari konsumen tentang beberapa sopirnya yang ogah memakai argo. Jalan keluarnya, Tutuk memasang iklan hadiah Rp 5 juta bagi mereka yang melaporkan nomor taksi tanpa argo tersebut. Anehnya, tak ada satu pun laporan yang masuk. "Itulah susahnya berbisnis dengan masyarakat luas, mudah disalahkan, jarang mendapat pujian," katanya. Selain berbisnis angkutan, Tutuk pernah menjajal terjun ke agribisnis. Kebetulan tahun 1990 dia pernah diajak bekerja sama dengan Bambang Trihatmodjo, putra mantan Presiden Soeharto, untuk berbisnis Jeruk Pontianak. Ia diminta memegang penjualan untuk daerah Pulau Jawa. Tutuk mengaku, berkawan dengan anak presiden membuatnya takabur. "Karyawan Bank Pembangunan Daerah (BPD) pernah saya anggap sebagai bawahan," kenangnya. Bisnis barunya itu memang gilang-gemilang. Dalam satu bulan, misalnya, omzet penjualannya mencapai Rp 6 miliar. Tapi, ini tak bisa langgeng. Tahun 1993, banyak jeruk busuk. Akibatnya dia bangkrut lantaran rugi Rp 35 miliar. Semua harta milik Tutuk disita bank, termasuk jam tangan yang dipakainya. Semenjak itu, ia bertekad menancapkan kukunya di bisnis angkutan saja. Kendati kena gebuk krismon, karena harga onderdil naik hingga lima kali lipat, Tutuk tidak menyerah. Malah nekat menambah 125 bus untuk armadanya. Sekarang Tutuk mengendalikan PT Wahana Eka Utama, induk usaha yang menangani beberapa usaha angkutan. Usaha busnya, sampai saat ini masih memonopoli trayek Salatiga-Semarang, Salatiga-Ambarawa, dan Semarang-Bandungan. Perusahaan Tutuk juga dikontrak Texmaco untuk angkutan karyawan. Di Kendal saja dia memegang kontrak Rp 50 juta sebulan. Belum lagi armada Taksi Atlas, berjumlah 700 unit. Lantas Tutuk masih memiliki usaha penyewaan 70 unit limousine. Total omzet ditaksir mencapai Rp 2 miliar per bulannya.
Macan yang Religius
Dilahirkan di kota Semarang, 44 tahun silam, dari keluarga pengusaha rokok. Orang tuanya pernah tercatat sebagai orang terkaya kedua di kota tersebut. Namun, Tutuk dididik sangat keras oleh sang ayah. Ketika masih duduk di SD, misalnya, ia selalu berjalan kaki dari rumah ke sekolah yang jaraknya delapan kilometer. "Padahal, di rumah banyak mobil," ujar Tutuk. Salah satu pesan yang terus diingat dari ayahnya adalah filosofi macan. "Kamu lahir di kandang macan, suatu saat pasti punya taring. Tapi, pakailah taringmu dengan benar, jangan asal gigit," pesan ayahnya yang menjadi pegangan Tutuk dalam berbisnis. Maka, sekarang ia sudah menjadi macan dalam kerajaan bisnis yang mempekerjakan 4.000 karyawan ini. Tutuk selalu memegang teguh kepercayaan pada karyawannya. "Asal mereka jujur," katanya. Selain aktivitasnya di dunia bisnis, pengemar burung ini dipercaya menjadi Ketua Yayasan Puspo Rejo, sebuah yayasan umat Budha. Yayasan ini bertugas membangun Vihara, sebagai tempat ibadah. Terakhir, yayasan ini membangun vihara senilai Rp 1,6 miliar di Jawa Tengah. Organisasi keagamaan seperti ini memang tak asing bagi Tutuk. Ayahnya adalah Ketua Yayasan Samboka. Pada umur 14 tahun Tutuk sudah didaulat untuk menggantikannya. Namun, karena merasa masih terlalu muda, ia melimpahkan kepada sang kakak. Tidak tamat dari SMU lantaran harus segera menikahi pacarnya, Tutuk juga mengaku tidak pernah belajar dari buku.
Keberhasilannya di bidang usaha sepenuhnya mengandalkan pengalaman lapangan dan nilai-nilai kemanusiaan. Dia juga tak suka dibilang sukses. "Karena perasaan sukses adalah awal kehancuran," ucap bapak tiga anak, yang semuanya kuliah di Amerika ini.
(sudah dimuat di Kontan Edisi 24/IV tanggal 13 Maret 2000)
Bisnis angkutan tak lepas dari gebukan krisis karena harga onderdil melangit. Utang Tutuk Kurniawan juga membengkak. Tapi, berkat keuletannya, raja taksi dari Semarang ini berhasil merangkak keluar dari terowongan panjang bernama krismon.
Penampilan Tutuk Kurniawan, 44 tahun, bak seorang sopir taksi. Setelan biru muda, dengan tulisan Atlas Group di saku kanannya, mengingatkan orang kepada seragam sopir sebuah perusahaan taksi di Semarang. Memang, Tutuk adalah pemilik perusahaan taksi Atlas. "Sebenarnya sopir saya lebih kaya karena tak punya utang. Utang saya kan menumpuk," kata Tutuk. Bisa jadi utangnya menumpuk. Maklum, ketika gawat-gawatnya krismon, dua tahun silam, Tutuk malah membeli 125 unit bus merk Nasima senilai Rp 12 miliar. Akibatnya, selama dua tahun ia harus menanggung rugi. Tapi, dari hasil kerja kerasnya, Tutuk kini berhasil menguasai 65% trayek angkutan di Semarang. Makanya, ia mengaku berhasil keluar dari lilitan krisis ekonomi. "Ibarat berjalan kaki dalam terowongan dengan suhu 200 derajat Celcius," ucapnya. Perjalanan Tutuk untuk menguasai trayek sedemikian besar, plus 700 armada Taksi Atlas di Semarang, tidak diraih dengan ongkang-ongkang kaki. Putus sekolah SMU, 1972, ia terpaksa membantu usaha ayahnya di pabrik rokok. Tapi, di situ ia hanya bergabung sebentar karena bangkrut. Jadi, Tutuk harus mencari penghidupan sendiri untuk keluarganya. Dasar sedang hoki, saat bingung tidak ada pekerjaan, secara tak sengaja dia bertemu dengan pengusaha taksi yang batal membuka cabang di Semarang. Tan Gim Yiang, pemilik Surabaya Taksi itu, malah jatuh hati pada keuletan Tutuk. Dia meminjamkan sebuah taksi untuk dioperasikan. "Kalau rugi, ya, dianggap hadiah. Tapi, kalau untung, diteruskan," kenang Tutuk. Sejak itulah ia rajin menyetiri taksinya mengelilingi kota Semarang untuk mencari penumpang. Dari kegigihan itulah Tutuk secara tidak sengaja berjumpa dengan Marimutu Sinivasan, yang kemudian menjadi pengusaha tekstil terbesar di Indonesia. Kala itu, tahun 1976, Sinivasan sedang mencari lahan untuk pabriknya di Kendal. Tutuklah yang mengantar pengusaha keturunan India ini, karena dia memang pemilik satu-satunya taksi di Semarang. Belakangan, dia dipercaya Sinivasan untuk menangani angkutan 55.000 karyawan Texmaco di Kendal. Nah, setelah menyisihkan sedikit untuk biaya hidup, Tutuk rajin membayar cicilan utangnya. Sebenarnya, ia bisa saja mengemplang, karena Tan sendiri sebenarnya tak terlalu peduli taksinya akan dikembalikan atau tidak. "Orang itu jangan seperti babi. Kalau dapat tiga piring, ya sisihkanlah satu piring untuk persediaan," katanya. Sebagai orang Tionghoa, dia memegang teguh prinsip itu. Tan, yang tadinya menganggap bahwa pasar Semarang tidak bagus untuk bisnis taksi, tentu saja heran dengan keberhasilan Tutuk. Karena Tutuk setia membayar cicilan, Tan bersedia memberi utangan lima buah taksi lagi. Dan Tutuk selalu bisa melunasi utangnya. Bisnis Tutuk terus berkembang, hingga tahun 1987, dia memiliki 70 unit taksi. Setahun kemudian, Tutuk mendapat izin usaha dari pemerintah daerah Semarang, dan berdirilah Atlas Taksi.
Bisnis jeruk Pontianak dengan Bambang Tri
Dalam menjalankan bisnisnya Tutuk selalu mengandalkan kejujuran, ketekunan, dan keuletan. Prinsip ini ia terapkan secara ketat kepada karyawannya. "Kalau ketahuan tidak jujur, langsung saya pecat tanpa peringatan," ujar Tutuk, yang juga Ketua Paguyuban Pengusaha Taksi Jawa Tengah. Sebagai penjual jasa angkutan, ia pun selalu menganggap pembeli adalah raja. Jadi, apa pun kesalahan yang terjadi, tetap saja harus ditimpakan kepada sang penjual. Kendati pengawasan sudah ketat, toh Tutuk mengaku masih sering kecolongan. Ia, misalnya, sering menerima keluhan dari konsumen tentang beberapa sopirnya yang ogah memakai argo. Jalan keluarnya, Tutuk memasang iklan hadiah Rp 5 juta bagi mereka yang melaporkan nomor taksi tanpa argo tersebut. Anehnya, tak ada satu pun laporan yang masuk. "Itulah susahnya berbisnis dengan masyarakat luas, mudah disalahkan, jarang mendapat pujian," katanya. Selain berbisnis angkutan, Tutuk pernah menjajal terjun ke agribisnis. Kebetulan tahun 1990 dia pernah diajak bekerja sama dengan Bambang Trihatmodjo, putra mantan Presiden Soeharto, untuk berbisnis Jeruk Pontianak. Ia diminta memegang penjualan untuk daerah Pulau Jawa. Tutuk mengaku, berkawan dengan anak presiden membuatnya takabur. "Karyawan Bank Pembangunan Daerah (BPD) pernah saya anggap sebagai bawahan," kenangnya. Bisnis barunya itu memang gilang-gemilang. Dalam satu bulan, misalnya, omzet penjualannya mencapai Rp 6 miliar. Tapi, ini tak bisa langgeng. Tahun 1993, banyak jeruk busuk. Akibatnya dia bangkrut lantaran rugi Rp 35 miliar. Semua harta milik Tutuk disita bank, termasuk jam tangan yang dipakainya. Semenjak itu, ia bertekad menancapkan kukunya di bisnis angkutan saja. Kendati kena gebuk krismon, karena harga onderdil naik hingga lima kali lipat, Tutuk tidak menyerah. Malah nekat menambah 125 bus untuk armadanya. Sekarang Tutuk mengendalikan PT Wahana Eka Utama, induk usaha yang menangani beberapa usaha angkutan. Usaha busnya, sampai saat ini masih memonopoli trayek Salatiga-Semarang, Salatiga-Ambarawa, dan Semarang-Bandungan. Perusahaan Tutuk juga dikontrak Texmaco untuk angkutan karyawan. Di Kendal saja dia memegang kontrak Rp 50 juta sebulan. Belum lagi armada Taksi Atlas, berjumlah 700 unit. Lantas Tutuk masih memiliki usaha penyewaan 70 unit limousine. Total omzet ditaksir mencapai Rp 2 miliar per bulannya.
Macan yang Religius
Dilahirkan di kota Semarang, 44 tahun silam, dari keluarga pengusaha rokok. Orang tuanya pernah tercatat sebagai orang terkaya kedua di kota tersebut. Namun, Tutuk dididik sangat keras oleh sang ayah. Ketika masih duduk di SD, misalnya, ia selalu berjalan kaki dari rumah ke sekolah yang jaraknya delapan kilometer. "Padahal, di rumah banyak mobil," ujar Tutuk. Salah satu pesan yang terus diingat dari ayahnya adalah filosofi macan. "Kamu lahir di kandang macan, suatu saat pasti punya taring. Tapi, pakailah taringmu dengan benar, jangan asal gigit," pesan ayahnya yang menjadi pegangan Tutuk dalam berbisnis. Maka, sekarang ia sudah menjadi macan dalam kerajaan bisnis yang mempekerjakan 4.000 karyawan ini. Tutuk selalu memegang teguh kepercayaan pada karyawannya. "Asal mereka jujur," katanya. Selain aktivitasnya di dunia bisnis, pengemar burung ini dipercaya menjadi Ketua Yayasan Puspo Rejo, sebuah yayasan umat Budha. Yayasan ini bertugas membangun Vihara, sebagai tempat ibadah. Terakhir, yayasan ini membangun vihara senilai Rp 1,6 miliar di Jawa Tengah. Organisasi keagamaan seperti ini memang tak asing bagi Tutuk. Ayahnya adalah Ketua Yayasan Samboka. Pada umur 14 tahun Tutuk sudah didaulat untuk menggantikannya. Namun, karena merasa masih terlalu muda, ia melimpahkan kepada sang kakak. Tidak tamat dari SMU lantaran harus segera menikahi pacarnya, Tutuk juga mengaku tidak pernah belajar dari buku.
Keberhasilannya di bidang usaha sepenuhnya mengandalkan pengalaman lapangan dan nilai-nilai kemanusiaan. Dia juga tak suka dibilang sukses. "Karena perasaan sukses adalah awal kehancuran," ucap bapak tiga anak, yang semuanya kuliah di Amerika ini.
(sudah dimuat di Kontan Edisi 24/IV tanggal 13 Maret 2000)
Dari Lapak, Sucipto Jadi Raja: Kisah pengusaha pengumpul kertas dari Yogyakarta
Oleh Christiantoko, R. Kristiawan (Yogyakarta)
Ayahnya hanya seorang petani miskin. Karena itu, sejak kecil Sucipto sudah terbiasa kerja keras. Nasibnya berubah setelah menjadi pengumpul kertas. Ia merasa bangga karena berhasil mewujudkan cita-cita bapaknya: hidup enak.
Punya deposito miliaran rupiah, tanahnya tersebar di mana-mana, sementara rumahnya ditaksir lebih dari setengah miliar. Belum terhitung puluhan truk, mobil pick-up, serta beberapa mobil pribadi. Kendati sekarang berhasil mewujudkan cita-cita ayahnya, seorang petani miskin yang menginginkan anak-anaknya hidup enak, Noto Sucipto tetap rendah hati. Maklum, sebelum menjadi pengusaha pengumpul kertas bekas ia hanya seorang kuli panggul di stasiun kereta Tugu, Yogyakarta. Bahkan, ia pernah menjadi buruh tani dan kuli gendong. Usaha mengumpulkan kertas bekas dirintisnya 1979. Dengan modal Rp 300.000, pinjaman dari tetangganya, Sucipto mulai membeli kertas bekas dari para pemulung. Kecil, memang. Tapi buat lelaki yang lahir dari keluarga miskin di pelosok Gunung Kidul, Yogya, utang itu terasa besar. Soalnya, sebagai kuli panggul yang berpenghasilan tidak menentu, Sucipto harus mengembalikan pinjaman itu dengan anakan (bunga) 10%. "Tidak seperti kuli panggul zaman sekarang, waktu itu belum banyak orang yang mau menggunakan jasa kuli di stasiun kereta," katanya. Satu-satunya modal untuk memulai usaha sebagai pengepul, selain uang pinjaman, hanya kerja keras dan keyakinan akan berhasil. Berangkat dari keyakinan tersebut, anak kedua dari lima bersaudara ini berani meninggalkan pekerjaan kuli panggul yang sudah ditekuninya sejak 1958. Hasilnya luar biasa. Dengan dukungan para tetangganya, yang juga berprofesi sebagai pemulung, Sucipto dalam sehari bisa mengumpulkan kertas bekas sebanyak 10 ton. "Waktu itu untung bersihnya sehari bisa mencapai Rp 70.000," kata Sucipto. Keruan saja hatinya berbunga-bunga. Sebab, ketika masih jadi kuli, penghasilannya cuma Rp 5.000 sehari. Kerja keras sebagai pengumpul kertas bekas yang dilakoni hingga sekarang ini memang tak sia-sia. Sekarang, 21 tahun kemudian, UD Pusaka milik Sucipto rata-rata setiap harinya mampu mengumpulkan 30 ton kertas bekas. Kertas bekas HVS yang masih bersih harga per kilonya sekitar Rp 3.200, HVS yang sudah ada cetakannya Rp 1.500, sedangkan koran bekas dan kardus dijual Rp 500 - Rp1.000. "Kalau sedang ramai bisa mencapai 40 ton sehari," katanya. Dengan harga sekitar Rp 1,3 juta, berarti omzet Sucipto mencapai Rp 40 juta per hari. Sementara keuntungan yang masuk ke kantongnya antara 15% hingga 20%. Dari hasil menjual kertas bekas itu, 1995, Sucipto membeli tanah seluas 1.600 M2 untuk membangun gudang baru. Gudang baru ini mampu menampung kertas bekas sebanyak 500 ton. Kebutuhan gudang ini sejalan dengan makin banyaknya setoran kertas, baik langsung dari pemulung, pengepul, langsung dari kantor-kantor, penerbitan, atau koran dan majalah bekas yang tidak terjual di pasaran. "Bahkan, pengepul dari Cilacap, Purwokerto, Gombong, Magelang, Purworejo, dan Solo pun rajin mengirimkan paket kertas bekas ke sini," kata Sucipto bangga. Di bawah UD Pusaka, Sucipto kini mampu mempekerjakan 10 orang supir dan 24 orang karyawan. Untuk supir, Sucipto menggaji setiap bulan Rp 175.000 plus uang harian Rp 23.000. Sedang karyawan gudang tugasnya adalah menyortir kertas dan mengangkutnya ke mobil. Mereka setiap hari menerima upah Rp 20.000 ditambah uang bulanan Rp 90.000. Karena merasakan susahnya bekerja sebagai kuli, tak heran bila Sucipto sebagai juragan ikut pula mengangkat-angkat kertas bekas bersama kuli lainnya. Rupanya, pengalaman menjadi kuli tak membuatnya menjadi sombong karena statusnya sebagai orang kaya baru.
Nekat menyerahkan hidup pada nasib
Hasil yang dinikmati Sucipto tentu bukan tanpa kerja keras. Sejak 1955, bersama saudara-saudaranya Sucipto mulai bekerja secara serabutan. Pernah menjadi buruh tani bagi tetangga-tetangganya yang lebih kaya dan punya lahan pertanian. Ketika musim buah tiba, Sucipto muda pun beralih profesi, menjadi kuli gendong. Tak tanggung-tanggung, ia harus memikul buah srikaya seberat 40 kg sejauh 40 Km dari Gunung Kidul ke Pasar Beringharjo di Yogyakarta. Pagi-pagi buta, Sucipto harus berangkat dan baru tiba di Yogya sore hari. "Kalau nasib baik, dagangan itu akah habis kira-kira jam 19.00," ujarnya. Begitu dagangan habis, Sucipto langsung kembali ke desanya dengan berjalan kaki lagi, dan baru tiba keesokkan harinya. Begitulah, selama tiga tahun, seminggu tiga kali pulang pergi berjalan kaki dari Gunung Kidul-Yogya. Ketika usianya menginjak 25 tahun, Sucipto memutuskan untuk tinggal di Yogyakarta. Tapi ya itu tadi, penghasilannya sebagai kuli panggul tak cukup untuk makan. "Sering, penghasilan sehari untuk makan saja tidak cukup," katanya. Karena itu lah Sucipto bersama beberapa temannya nyambi berjualan beras di pasar Kranggan, sekitar 1,5 km dari stasiun Tugu. Sebagai kuli, Sucipto memang tergolong perkasa. Sekali angkut, tangan kanan dan kirinya bisa mengangkat beras masing-masing 1,5 kuintal. Tapi, apa boleh buat, penghasilannya tetap saja tidak tetap. Toh, dari sana intuisi bisnis Sucipto terasah. Apalagi pembeli berasnya banyak berasal dari Surabaya, tempat di mana nantinya Sucipto memasok kertas bekas untuk didaur ulang. Bekerja mengandalkan otot ternyata tak banyak membawa perubahan dalam kehidupan Sucipto. Setelah kepercayaan dan hubungan dengan teman-teman berhasil diraih, Sucipto banting setir ke dunia rongsokan. Ini bukannya tanpa risiko. Sebab, dalam sehari Sucipto harus berhasil me-ngumpulkan 10 ton kertas bekas. "Kalau tidak bisa, kontrak saya akan diputus," katanya. Karena modalnya pas-pasan, setiap selesai membeli, kertas bekas yang terkumpul langsung disortir berdasarkan jenisnya dan pada hari yang sama dikirim ke pabrik daur ulang di Surabaya. Kalau tidak begitu, ia tidak punya modal untuk membeli kertas bekas yang disetor pemulung keesokan harinya. Beruntung bisnis sampah yang biasa dijauhi pengusaha itu bisa disulap menjadi mesin penghasil rupiah. Kendati begitu, ia tak menghambur-hamburkan uangnya. Setelah dipakai untuk mencukupi kebutuhan hidup minimal seperti biasanya, sisa uang itu ditabung. Dengan begitu, kian hari bisnisnya kian berkembang. Setahun setelah menggeluti bisnis lapak, Sucipto berhasil mengantongi hak pakai tanah makam Cina seluas 400 meter persegi di daerah Badran. Waktu itu ia cuma menyewa tanah tersebut dengan harga Rp 400.000 selama sepuluh tahun. Di atas tanah itu lah Sucipto kemudian membangun gudang sederhana beratap seng untuk pertama kalinya. Seperti biasanya, tanah hoki itu pun masih dipertahankan sampai sekarang sebagai gudang merangkap kantor sederhananya.
Ilmu Pengusaha Semester Tiga
Terlahir dari keluarga miskin di desa, wajar bila Noto Sucipto tak berpendidikan. Tapi, itu tak membuatnya kehilangan rasa kepercayaan diri. Kendati cuma berpendidikan hingga kelas tiga Sekolah Rakyat (kini SD), Sucipto selalu menyebut dirinya jebolan semester tiga. Karena merasa tak mampu dan kurang pendidikan ini lah Sucipto baru berani melepas masa bujangnya usia 33 tahun. Istrinya bukan orang jauh, tapi bakul tetangganya berjualan beras di pasar. Beristrikan sesama pedagang membuat langkah Sucipto berbisnis makin mantap. Istrinya berjualan di rumah, sedang dirinya meniti karier di bisnis rongsokan. Dari istrinya ini Sucipto dikaruniai tiga orang anak. Dua di antaranya mengikuti jejak sang bapak, menjadi lapak kertas bekas. Memang diakui oleh Sucipto, hal ini tak terlepas dari pendidikan anak-anaknya yang cuma sampai di bangku Sekolah Dasar. "Maklum, lahirnya di zaman saya masih susah," kata Sucipto. Tapi, itu tak berarti Sucipto berkecil hati. Sebab, dari anak-anaknya sudah terlahir para cucu yang kelak sudah disiapkan oleh kakeknya untuk meneruskan kerajaan bisnis kertas bekas. Sebab, Sucipto memang sudah mendapat julukan Raja kertas bekas dari Yogyakarta. Nah, kepada para anak dan cucu ini lah Sucipto menurunkan ilmunya: kerja keras dan kejujuran. "Sebab, saya tidak pandai, saya ini cuma bejo (untung)," kata Sucipto merendah.
(sudah dimuat di Kontan Edisi 5/V tanggal 23 Oktober 2000)
Ayahnya hanya seorang petani miskin. Karena itu, sejak kecil Sucipto sudah terbiasa kerja keras. Nasibnya berubah setelah menjadi pengumpul kertas. Ia merasa bangga karena berhasil mewujudkan cita-cita bapaknya: hidup enak.
Punya deposito miliaran rupiah, tanahnya tersebar di mana-mana, sementara rumahnya ditaksir lebih dari setengah miliar. Belum terhitung puluhan truk, mobil pick-up, serta beberapa mobil pribadi. Kendati sekarang berhasil mewujudkan cita-cita ayahnya, seorang petani miskin yang menginginkan anak-anaknya hidup enak, Noto Sucipto tetap rendah hati. Maklum, sebelum menjadi pengusaha pengumpul kertas bekas ia hanya seorang kuli panggul di stasiun kereta Tugu, Yogyakarta. Bahkan, ia pernah menjadi buruh tani dan kuli gendong. Usaha mengumpulkan kertas bekas dirintisnya 1979. Dengan modal Rp 300.000, pinjaman dari tetangganya, Sucipto mulai membeli kertas bekas dari para pemulung. Kecil, memang. Tapi buat lelaki yang lahir dari keluarga miskin di pelosok Gunung Kidul, Yogya, utang itu terasa besar. Soalnya, sebagai kuli panggul yang berpenghasilan tidak menentu, Sucipto harus mengembalikan pinjaman itu dengan anakan (bunga) 10%. "Tidak seperti kuli panggul zaman sekarang, waktu itu belum banyak orang yang mau menggunakan jasa kuli di stasiun kereta," katanya. Satu-satunya modal untuk memulai usaha sebagai pengepul, selain uang pinjaman, hanya kerja keras dan keyakinan akan berhasil. Berangkat dari keyakinan tersebut, anak kedua dari lima bersaudara ini berani meninggalkan pekerjaan kuli panggul yang sudah ditekuninya sejak 1958. Hasilnya luar biasa. Dengan dukungan para tetangganya, yang juga berprofesi sebagai pemulung, Sucipto dalam sehari bisa mengumpulkan kertas bekas sebanyak 10 ton. "Waktu itu untung bersihnya sehari bisa mencapai Rp 70.000," kata Sucipto. Keruan saja hatinya berbunga-bunga. Sebab, ketika masih jadi kuli, penghasilannya cuma Rp 5.000 sehari. Kerja keras sebagai pengumpul kertas bekas yang dilakoni hingga sekarang ini memang tak sia-sia. Sekarang, 21 tahun kemudian, UD Pusaka milik Sucipto rata-rata setiap harinya mampu mengumpulkan 30 ton kertas bekas. Kertas bekas HVS yang masih bersih harga per kilonya sekitar Rp 3.200, HVS yang sudah ada cetakannya Rp 1.500, sedangkan koran bekas dan kardus dijual Rp 500 - Rp1.000. "Kalau sedang ramai bisa mencapai 40 ton sehari," katanya. Dengan harga sekitar Rp 1,3 juta, berarti omzet Sucipto mencapai Rp 40 juta per hari. Sementara keuntungan yang masuk ke kantongnya antara 15% hingga 20%. Dari hasil menjual kertas bekas itu, 1995, Sucipto membeli tanah seluas 1.600 M2 untuk membangun gudang baru. Gudang baru ini mampu menampung kertas bekas sebanyak 500 ton. Kebutuhan gudang ini sejalan dengan makin banyaknya setoran kertas, baik langsung dari pemulung, pengepul, langsung dari kantor-kantor, penerbitan, atau koran dan majalah bekas yang tidak terjual di pasaran. "Bahkan, pengepul dari Cilacap, Purwokerto, Gombong, Magelang, Purworejo, dan Solo pun rajin mengirimkan paket kertas bekas ke sini," kata Sucipto bangga. Di bawah UD Pusaka, Sucipto kini mampu mempekerjakan 10 orang supir dan 24 orang karyawan. Untuk supir, Sucipto menggaji setiap bulan Rp 175.000 plus uang harian Rp 23.000. Sedang karyawan gudang tugasnya adalah menyortir kertas dan mengangkutnya ke mobil. Mereka setiap hari menerima upah Rp 20.000 ditambah uang bulanan Rp 90.000. Karena merasakan susahnya bekerja sebagai kuli, tak heran bila Sucipto sebagai juragan ikut pula mengangkat-angkat kertas bekas bersama kuli lainnya. Rupanya, pengalaman menjadi kuli tak membuatnya menjadi sombong karena statusnya sebagai orang kaya baru.
Nekat menyerahkan hidup pada nasib
Hasil yang dinikmati Sucipto tentu bukan tanpa kerja keras. Sejak 1955, bersama saudara-saudaranya Sucipto mulai bekerja secara serabutan. Pernah menjadi buruh tani bagi tetangga-tetangganya yang lebih kaya dan punya lahan pertanian. Ketika musim buah tiba, Sucipto muda pun beralih profesi, menjadi kuli gendong. Tak tanggung-tanggung, ia harus memikul buah srikaya seberat 40 kg sejauh 40 Km dari Gunung Kidul ke Pasar Beringharjo di Yogyakarta. Pagi-pagi buta, Sucipto harus berangkat dan baru tiba di Yogya sore hari. "Kalau nasib baik, dagangan itu akah habis kira-kira jam 19.00," ujarnya. Begitu dagangan habis, Sucipto langsung kembali ke desanya dengan berjalan kaki lagi, dan baru tiba keesokkan harinya. Begitulah, selama tiga tahun, seminggu tiga kali pulang pergi berjalan kaki dari Gunung Kidul-Yogya. Ketika usianya menginjak 25 tahun, Sucipto memutuskan untuk tinggal di Yogyakarta. Tapi ya itu tadi, penghasilannya sebagai kuli panggul tak cukup untuk makan. "Sering, penghasilan sehari untuk makan saja tidak cukup," katanya. Karena itu lah Sucipto bersama beberapa temannya nyambi berjualan beras di pasar Kranggan, sekitar 1,5 km dari stasiun Tugu. Sebagai kuli, Sucipto memang tergolong perkasa. Sekali angkut, tangan kanan dan kirinya bisa mengangkat beras masing-masing 1,5 kuintal. Tapi, apa boleh buat, penghasilannya tetap saja tidak tetap. Toh, dari sana intuisi bisnis Sucipto terasah. Apalagi pembeli berasnya banyak berasal dari Surabaya, tempat di mana nantinya Sucipto memasok kertas bekas untuk didaur ulang. Bekerja mengandalkan otot ternyata tak banyak membawa perubahan dalam kehidupan Sucipto. Setelah kepercayaan dan hubungan dengan teman-teman berhasil diraih, Sucipto banting setir ke dunia rongsokan. Ini bukannya tanpa risiko. Sebab, dalam sehari Sucipto harus berhasil me-ngumpulkan 10 ton kertas bekas. "Kalau tidak bisa, kontrak saya akan diputus," katanya. Karena modalnya pas-pasan, setiap selesai membeli, kertas bekas yang terkumpul langsung disortir berdasarkan jenisnya dan pada hari yang sama dikirim ke pabrik daur ulang di Surabaya. Kalau tidak begitu, ia tidak punya modal untuk membeli kertas bekas yang disetor pemulung keesokan harinya. Beruntung bisnis sampah yang biasa dijauhi pengusaha itu bisa disulap menjadi mesin penghasil rupiah. Kendati begitu, ia tak menghambur-hamburkan uangnya. Setelah dipakai untuk mencukupi kebutuhan hidup minimal seperti biasanya, sisa uang itu ditabung. Dengan begitu, kian hari bisnisnya kian berkembang. Setahun setelah menggeluti bisnis lapak, Sucipto berhasil mengantongi hak pakai tanah makam Cina seluas 400 meter persegi di daerah Badran. Waktu itu ia cuma menyewa tanah tersebut dengan harga Rp 400.000 selama sepuluh tahun. Di atas tanah itu lah Sucipto kemudian membangun gudang sederhana beratap seng untuk pertama kalinya. Seperti biasanya, tanah hoki itu pun masih dipertahankan sampai sekarang sebagai gudang merangkap kantor sederhananya.
Ilmu Pengusaha Semester Tiga
Terlahir dari keluarga miskin di desa, wajar bila Noto Sucipto tak berpendidikan. Tapi, itu tak membuatnya kehilangan rasa kepercayaan diri. Kendati cuma berpendidikan hingga kelas tiga Sekolah Rakyat (kini SD), Sucipto selalu menyebut dirinya jebolan semester tiga. Karena merasa tak mampu dan kurang pendidikan ini lah Sucipto baru berani melepas masa bujangnya usia 33 tahun. Istrinya bukan orang jauh, tapi bakul tetangganya berjualan beras di pasar. Beristrikan sesama pedagang membuat langkah Sucipto berbisnis makin mantap. Istrinya berjualan di rumah, sedang dirinya meniti karier di bisnis rongsokan. Dari istrinya ini Sucipto dikaruniai tiga orang anak. Dua di antaranya mengikuti jejak sang bapak, menjadi lapak kertas bekas. Memang diakui oleh Sucipto, hal ini tak terlepas dari pendidikan anak-anaknya yang cuma sampai di bangku Sekolah Dasar. "Maklum, lahirnya di zaman saya masih susah," kata Sucipto. Tapi, itu tak berarti Sucipto berkecil hati. Sebab, dari anak-anaknya sudah terlahir para cucu yang kelak sudah disiapkan oleh kakeknya untuk meneruskan kerajaan bisnis kertas bekas. Sebab, Sucipto memang sudah mendapat julukan Raja kertas bekas dari Yogyakarta. Nah, kepada para anak dan cucu ini lah Sucipto menurunkan ilmunya: kerja keras dan kejujuran. "Sebab, saya tidak pandai, saya ini cuma bejo (untung)," kata Sucipto merendah.
(sudah dimuat di Kontan Edisi 5/V tanggal 23 Oktober 2000)
"Nasib TKW": Sebuah Balada Rakyat Indramayu
Oleh: R Kristiawan, Kompas, 26 Desember 2004
...Males temen nasib TKW, maksud ati pengen manggawe
Kanggo mbantu ekonomi keluarga
Mangkat kerja ning Saudi Arabia...
Bli digaji sampe taunan, awak rusak ilang kehormatan
Kaniaya nasibe wong ra duwe, nyawa TKW langka ragane....
Arep njaluk tulung ning sapa, Arabia jagate sapa
Yen wis inget wong ra duwe, rasa ngenes balik bli bisa
(Nasib TKW, Ciptaan Papa Irma)
(Terjemahan:
Kasihan sekali nasib TKW, maksud hati ingin bekerja
untuk membantu ekonomi keluarga
berangkat kerja ke Saudi Arabia...
tidak digaji sampai bertahun-tahun, badan rusak hilang kehormatan
teraniaya nasib orang miskin, nyawa TKW murah harganya
mau minta tolong pada siapa, Arabia dunia siapa
jika sudah ingat orang miskin, rasa sedih tidak bisa pulang)
Lara sih lara
Gara-gara mboke bocah
Lunga ning Saudi Arabia
Kula ning umah mong-mong bocah....
(Duda Kepaksa, Ciptaan Iip Bakir)
(Terjemahan:
Sakit sih sakit
gara-gara ibu anak-anak
pergi ke Saudi Arabia
Saya di rumah mengasuh anak)
TEKS di atas adalah petikan dari syair dua lagu bertemakan tenaga kerja Indonesia (TKI) dari Indramayu. Cobalah Anda melihat-lihat kios kaset di Pasar Indramayu. Di situ Anda akan menemukan kaset-kaset dangdut cirebonan dengan lirik berisi seputar nasib TKI. Karakter musiknya tersusun oleh inkulturasi antara musik tradisional Cirebon dan dangdut modern dalam beat mengentak. Di sebuah kios di Pasar Indramayu, ada sekitar lima kaset dengan masing-masing satu sampai dua lagu yang bertema TKI. Lirik lagu-lagu itu memaparkan sebuah fenomena sosial bertema TKI yang sangat memengaruhi tidak hanya kehidupan ekonomi, tetapi juga dinamika sosial kultural masyarakat Indramayu.
Sebagai sebuah teks, kedua lirik lagu itu tidak berdiri otonom, tetapi dilatari oleh konstruksi sosial kultural yang menjadi konteks dari teks tersebut. Stuart Hall, perintis cultural studies dari Birmingham School of Cultural Studies menegaskan bahwa sebuah teks dimaknai dalam tarik-menarik antara proses encoding dan decoding. Dalam proses encoding, kita akan memahami apa latar motivasi pembuat teks dan bagaimana konstruksi sosial kultural yang membentuk teks itu, sementara decoding akan menggiring bagaimana decoder menyusun makna. Dengan demikian, Hall meninggalkan tradisi Gramscian yang melihat pemaknaan teks dalam proses kekuasaan satu arah. Hall melihat bahwa teks hadir sebagai sebuah representasi sosial dan relasi antarkekuasaan.
Dalam khazanah pembahasan lirik lagu, konteks menjadi salah satu hal penting dalam memaknai lirik. Susan Donley (2001) melihat adanya keterkaitan yang kuat antara syair lagu dan realitas sosial. Dia membagi fungsi syair lagu menjadi tiga, yaitu fungsi literatur, fungsi dokumentasi sejarah, dan fungsi dokumentasi sosial. Fungsi literatur menekankan aspek tema dan pesan dalam syair. Fungsi dokumentasi sejarah melihat aspek tata nilai, kepercayaan, dan peristiwa dalam sebuah kurun waktu tertentu. Sementara fungsi dokumentasi sosial melihat aspek representasi tren, motivasi, dan pengalaman pembuat syair, serta untuk siapa syair itu dibuat.
Dari syair Imagine karya John Lennon, kita bisa memahami bagaimana latar politik Perang Vietnam. Demikian pula Song of Bangladesh yang dinyanyikan oleh Joan Baez bermakna sangat kuat sebagai sebuah deskripsi duka lara terhadap tragedi kemiskinan di Bangladesh. Syair opera-opera Giacomo Puccini pun sangat kental oleh konteks romantisisme aristokrat dan pertentangan kelas masyarakat Eropa abad ke-19. Lirik-lirik negro spiritual dibentuk oleh sejarah perbudakan di Amerika. Di balik syair Stasiun Balapan karya Didi Kempot juga tersimpan konteks besar di mana terjadi transisi peran dari perempuan Jawa yang domestik menjadi perempuan yang bepergian ke luar kota. Contoh-contoh di atas hanya ingin menegaskan betapa lirik lagu sangat tidak independen, tetapi saling tergantung dengan situasi sejarah aktual.
Berbeda dengan syair lagu Stasiun Balapan, syair-syair lagu rakyat dari Cirebon, Indramayu, dan sekitarnya di atas punya pesan yang lebih gamblang. Stasiun Balapan hanya bercerita tentang perpisahan seorang laki-laki dan perempuan tanpa kejelasan tujuan kepergian perempuan itu. Ini berbeda sekali dengan lagu-lagu cirebonan di atas. Papa Irma, sang pencipta lagu, dengan sangat jelas menceritakan nasib para TKI lewat lagu Nasib TKW. Kelugasan muncul lewat frase "kanggo mbantu ekonomi keluarga" (untuk membantu ekonomi keluarga). Pemilihan kata ekonomi secara paradigmatis menyajikan pilihan tentang kejujuran sosial yang telanjang. Rasanya sulit sekali menemukan kata ini dalam banyak syair lagu di Indonesia. Padahal, ekonomi menjadi salah satu sumber masalah penting bangsa ini. Syair tentang kisah klasik tidak dibayarnya gaji para TKI karena dirampas para agen di luar negeri juga tidak menyediakan ruang konotasi sama sekali. Lihatlah frase "bli digaji sampe tahunan, awak rusak ilang kehormatan" (tidak digaji sampai bertahun-tahun, badan rusak kehilangan kehormatan). Bukankah frase ini sangat representatif terhadap kisah-kisah pilu TKI yang pada masa pemerintahan baru ini tetap saja kita dengar?
KONSTRUKSI sosial ekonomi masyarakat Indramayu pinggiran terbangun lewat basis ekonomi agraris. Akan tetapi, hamparan luas sawah dan posisi Kabupaten Indramayu sebagai penghasil 30 persen produksi beras nasional tidak terlalu terasa bagi penduduk pinggiran. Akar persoalannya adalah kepemilikan tanah. 30 persen masyarakat adalah tuan tanah, sedangkan 70 persen lainnya adalah buruh tani. Lihat saja Dusun Sudimampir, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu. Dusun ini sangat pekat oleh warna kemiskinan. Tidak ada pilihan bagi rakyat setempat untuk memilih profesi selain menjadi buruh tani. Dengan pola setahun dua kali panen, masyarakat harus hidup dalam roda sejarah yang senantiasa berbalut kemiskinan. Lagi pula untuk sekadar menyewa lahan pun mahal. Untuk menyewa tanah seluas satu bata (kira-kira 1.400 m2), mereka harus rela menyerahkan lima kuintal gabah kering hasil panenan, jumlah yang terlalu tinggi.
Di Balongan, tidak jauh dari Sudimampir, terdapat pabrik pengolahan minyak milik Pertamina. Pun bagi penduduk setempat, pabrik itu tetap saja asing. Cerobong asap hanya menyisakan kisah perubahan lahan pertanian menjadi kompleks pabrik.
Ceruk kemiskinan Sudimampir lebih terasa ketika kita menyusuri lorong-lorong kampung. Jalan-jalan tanah, orang tua yang sekadar duduk-duduk di depan rumah, anak muda laki-laki nongkrong di pojok kampung, kolam mandi dengan air kotor, orang tua laki-laki menambal ban sepeda tua karatan, semuanya menegaskan kisah kelu tentang kemiskinan yang terus merajut dalam sejarah masyarakat setempat.
Akan tetapi, semangat mempertahankan hidup menggurat garis sejarah baru. Garis itu dibuat oleh kisah para perempuan pemberani yang rela bekerja ke luar negeri meninggalkan sanak suami. Garis kisah itu mulai menggores sejak tahun 1997, ketika seluruh negeri terkoyak oleh badai ekonomi. Pun di Sudimampir, badai ekonomi itu membuat para wanita diliputi keberanian mengadu nasib.
Menjadi TKI adalah satu-satunya pilihan menuruti harapan perubahan nasib. Dengan membayar kepada "sponsor" (calo) sebesar Rp 1,5 juta, mereka berbondong-bondong mengadu nasib. Sebagian besar ke Timur Tengah. Gelombang ingar bingar migrasi pekerja itu kemudian meletakkan Kabupaten Indramayu sebagai salah satu pengirim terbesar TKI di seluruh Indonesia.
Risikonya memang besar, tetapi prospeknya juga besar. Jejak-jejak keberhasilan itu tercetak dalam bangunan-bangunan baru yang mudah ditemukan di Kecamatan Sliyeg. Bangunan itu berbahan luar keramik dengan desain rumah modern. Mudah sekali membedakan yang mana yang dibangun atas kiriman uang TKI atau bukan. Rumah hasil kiriman uang TKI biasanya berwarna cerah: pink, biru muda, hijau, cokelat terang, dengan kombinasi warna yang jauh dari konsep serasi. Rumah-rumah itu menyimpan kontradiksi besar. Lantai keramik mengilat itu bercampur dengan bau comberan di belakang rumah. Dikelilingi oleh tanah kering, kandang kambing, dan comberan, rumah-rumah itu bagai tidak tumbuh dari tanah kultural setempat. Akan tetapi, itulah simbol kepahlawanan 25 persen dari sekitar 2.500 perempuan Sudimampir. Jumlah penduduk Sudimampir mencapai 5.000 orang lebih.
Jejak kisah TKI yang lain adalah kisah pilu kegagalan. Dani (23) harus pulang dengan patah tulang kanan karena disiksa oleh majikannya di Arab. Seorang laki-laki dari Sudimampir Lor yang bekerja sebagai sopir di Arab bahkan harus pulang tanpa nyawa dua bulan lalu. Untung saja dia bisa dikubur di kampung halaman. Wunersih (25) dari Dusun Tugu, tetangga Dusun Sudimampir, baru saja tiba di rumah tanggal 7 Desember 2004 lalu. Tujuan kepergiannya bulan April 2004 lalu adalah Yordania. Akan tetapi, agen di luar negeri mengirimnya ke Baghdad, Irak. Nasibnya sial. Majikannya menuduhnya mencuri uang sekitar Rp 12 juta hingga menyiksanya. Gajinya pun tidak dibayarkan. Ia berhasil melarikan diri setelah disekap di kamar. Di antara desingan peluru dan ledakan bom, Wunersih berjalan menyusuri pinggiran kota Baghdad. Sepanjang perjalanan itu ia harus meminta makanan di masjid-masjid yang ia temui. Akhirnya ia menemukan polisi yang kemudian mengirimnya ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Irak.
Tanah Air ternyata tidak menjamin solidaritas sosial. Sampai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, petugas meminta uang padanya untuk biaya perjalanan ke Indramayu. Ia memberi Rp 190.000. Sopir di jalan pun masih memintanya uang yang kemudian ia beri Rp 50.000. Belum cukup, paspornya sampai sekarang juga ditahan oleh petugas berseragam di Bandara tanpa alasan jelas. Semua identitas pribadi dalam paspornya juga tidak palsu. Para petugas itu mungkin tidak tahu bahwa ekspor tenaga kerja menghasilkan devisa bagi Indonesia rata- rata sebanyak 1,6 miliar dollar AS per tahun.
ANAK-anak dan laki-laki adalah subplot dalam kisah ini. Di jalan-jalan kampung Sudimampir, ada semacam becak berhiaskan naga merah disertai tape recorder yang selalu memutar lagu dangdut. Becak itu berisi sekitar sepuluh anak berusia di bawah dua belas tahun. Satu di antara anak-anak itu mungkin tidak pernah merasakan air susu ibunya. Biasanya anak-anak itu diasuh oleh nenek atau bibinya sepeninggal ibunya ke Arab Saudi. Jumlah anak-anak bernasib seperti ini ada sekitar 70 anak di Dusun Sudimampir. Kalau ayah dari anak-anak ini adalah ayah yang baik, ayah inilah yang mengasuh mereka selepas kerja menjadi buruh tani. Lagu Duda Kepaksa ciptaan Iip Bakir lagi-lagi dengan gamblang menceritakannya. Lara sih lara, gara-gara mboke bocah lunga ning Saudi Arabia. Kula ning umah mong-mong bocah....
Akan tetapi, penggalan syair itu hanya menceritakan sepenggal cerita normatif tentang laki-laki yang ditinggal istri. Itu adalah contoh suami setia yang setia mengasuh anak-anaknya. Selain mengasuh anak, yang setia ini biasanya berkumpul pada malam-malam tertentu sambil membakar ayam (mayoran). Mereka mendirikan "organisasi" bernama Ikatan Duda Arab (Idara).
Yang tidak setia punya dua pilihan: menghamburkan duit kiriman istri di diskotek dan/atau kawin lagi. Yang dimaksud dengan diskotek adalah semacam kafe remang yang memutar lagu-lagu dangdut. Karena tidak tahan ditinggal istri, para suami ini sering kawin lagi. Menjadi masalah kalau istri mudanya pun akhirnya menjadi TKI. Laki-laki semacam ini ini harus pandai mengatur waktu pulang istri tuanya agar tidak bertabrakan dengan jadwal kedatangan istri mudanya.
Diskotek rupanya menjadi fenomena menarik. Di pinggir- pinggir jalan tersembul kafe remang dengan bunyi musik dangdut disertai aksesori tawaran kenikmatan kedagingan. Perempuan menjadi sangat responsif karena pada Duda Arab ini biasanya berkocek tebal. Di sanalah duit kiriman istri akan berkecamuk dengan lampu remang, alkohol, dan lendir duniawi.
KEKUATAN representasi sosial dalam syair lagu-lagu rakyat Indramayu dibentuk oleh dua hal, yaitu realitas sosial itu sendiri dan tradisi kesenian yang kuat di masyarakat bawah. Di Kecamatan Sliyeg dengan mudah kita bisa menemukan beberapa kelompok drama rakyat yang sudah berdiri sejak puluhan tahun lalu. Sutana (58), misalnya, pemimpin kelompok drama Mayang Sari, sudah bermain drama sejak tahun 1961. Kelompok drama ini masih hidup sampai sekarang meski sesudah 1997 relatif sepi tanggapan. Kisah-kisah yang biasanya dipanggungkan berasal dari tradisi penyebaran agama Islam, khususnya oleh Sunan Gunung Jati selain legenda lokal.
Ekspresi musikal rakyat setempat juga tinggi. Setiap aktivitas publik sekecil apa pun, pasti disertai oleh musik rakyat. Mendorong dagangan, mengasuh anak di becak, kredit keliling, semuanya disertai iringan musik. Kelompok organ tunggal juga bertebaran yang ditandai oleh puluhan papan reklame di pinggir jalan kecamatan.
Realitas sosial dan tradisi seni ini rupanya menjadi bahan bakar dasar dari produksi lirik lagu-lagu rakyat Indramayu. Harapan, duka lara, kegembiraan, dan keputusasan dalam lagu-lagu itu sebenarnya merupakan salah satu bentuk jeritan dari mereka yang sering disebut pahlawan devisa, tetapi sampai pemerintahan baru ini pun tidak tertangani sebagaimana mestinya.
Senok... aja nangis... (Nak... jangan menangis...)
Kelangan mimi ya nok ya (Kehilangan ibu ya nak ya)
Sebab mimi lagi usaha (Sebab ibu sedang berusaha)
Sedelat maning arep teka (Sebentar lagi akan datang)
R. Kristiawan Peneliti di Yayasan Sains Estetika dan Teknologi (SET), Pengajar di Unika Atma Jaya Jakarta, dan Penyanyi Tenor
* Tulisan ini berdasarkan pada survei lapangan Yayasan SET pada awal Desember 2004.
...Males temen nasib TKW, maksud ati pengen manggawe
Kanggo mbantu ekonomi keluarga
Mangkat kerja ning Saudi Arabia...
Bli digaji sampe taunan, awak rusak ilang kehormatan
Kaniaya nasibe wong ra duwe, nyawa TKW langka ragane....
Arep njaluk tulung ning sapa, Arabia jagate sapa
Yen wis inget wong ra duwe, rasa ngenes balik bli bisa
(Nasib TKW, Ciptaan Papa Irma)
(Terjemahan:
Kasihan sekali nasib TKW, maksud hati ingin bekerja
untuk membantu ekonomi keluarga
berangkat kerja ke Saudi Arabia...
tidak digaji sampai bertahun-tahun, badan rusak hilang kehormatan
teraniaya nasib orang miskin, nyawa TKW murah harganya
mau minta tolong pada siapa, Arabia dunia siapa
jika sudah ingat orang miskin, rasa sedih tidak bisa pulang)
Lara sih lara
Gara-gara mboke bocah
Lunga ning Saudi Arabia
Kula ning umah mong-mong bocah....
(Duda Kepaksa, Ciptaan Iip Bakir)
(Terjemahan:
Sakit sih sakit
gara-gara ibu anak-anak
pergi ke Saudi Arabia
Saya di rumah mengasuh anak)
TEKS di atas adalah petikan dari syair dua lagu bertemakan tenaga kerja Indonesia (TKI) dari Indramayu. Cobalah Anda melihat-lihat kios kaset di Pasar Indramayu. Di situ Anda akan menemukan kaset-kaset dangdut cirebonan dengan lirik berisi seputar nasib TKI. Karakter musiknya tersusun oleh inkulturasi antara musik tradisional Cirebon dan dangdut modern dalam beat mengentak. Di sebuah kios di Pasar Indramayu, ada sekitar lima kaset dengan masing-masing satu sampai dua lagu yang bertema TKI. Lirik lagu-lagu itu memaparkan sebuah fenomena sosial bertema TKI yang sangat memengaruhi tidak hanya kehidupan ekonomi, tetapi juga dinamika sosial kultural masyarakat Indramayu.
Sebagai sebuah teks, kedua lirik lagu itu tidak berdiri otonom, tetapi dilatari oleh konstruksi sosial kultural yang menjadi konteks dari teks tersebut. Stuart Hall, perintis cultural studies dari Birmingham School of Cultural Studies menegaskan bahwa sebuah teks dimaknai dalam tarik-menarik antara proses encoding dan decoding. Dalam proses encoding, kita akan memahami apa latar motivasi pembuat teks dan bagaimana konstruksi sosial kultural yang membentuk teks itu, sementara decoding akan menggiring bagaimana decoder menyusun makna. Dengan demikian, Hall meninggalkan tradisi Gramscian yang melihat pemaknaan teks dalam proses kekuasaan satu arah. Hall melihat bahwa teks hadir sebagai sebuah representasi sosial dan relasi antarkekuasaan.
Dalam khazanah pembahasan lirik lagu, konteks menjadi salah satu hal penting dalam memaknai lirik. Susan Donley (2001) melihat adanya keterkaitan yang kuat antara syair lagu dan realitas sosial. Dia membagi fungsi syair lagu menjadi tiga, yaitu fungsi literatur, fungsi dokumentasi sejarah, dan fungsi dokumentasi sosial. Fungsi literatur menekankan aspek tema dan pesan dalam syair. Fungsi dokumentasi sejarah melihat aspek tata nilai, kepercayaan, dan peristiwa dalam sebuah kurun waktu tertentu. Sementara fungsi dokumentasi sosial melihat aspek representasi tren, motivasi, dan pengalaman pembuat syair, serta untuk siapa syair itu dibuat.
Dari syair Imagine karya John Lennon, kita bisa memahami bagaimana latar politik Perang Vietnam. Demikian pula Song of Bangladesh yang dinyanyikan oleh Joan Baez bermakna sangat kuat sebagai sebuah deskripsi duka lara terhadap tragedi kemiskinan di Bangladesh. Syair opera-opera Giacomo Puccini pun sangat kental oleh konteks romantisisme aristokrat dan pertentangan kelas masyarakat Eropa abad ke-19. Lirik-lirik negro spiritual dibentuk oleh sejarah perbudakan di Amerika. Di balik syair Stasiun Balapan karya Didi Kempot juga tersimpan konteks besar di mana terjadi transisi peran dari perempuan Jawa yang domestik menjadi perempuan yang bepergian ke luar kota. Contoh-contoh di atas hanya ingin menegaskan betapa lirik lagu sangat tidak independen, tetapi saling tergantung dengan situasi sejarah aktual.
Berbeda dengan syair lagu Stasiun Balapan, syair-syair lagu rakyat dari Cirebon, Indramayu, dan sekitarnya di atas punya pesan yang lebih gamblang. Stasiun Balapan hanya bercerita tentang perpisahan seorang laki-laki dan perempuan tanpa kejelasan tujuan kepergian perempuan itu. Ini berbeda sekali dengan lagu-lagu cirebonan di atas. Papa Irma, sang pencipta lagu, dengan sangat jelas menceritakan nasib para TKI lewat lagu Nasib TKW. Kelugasan muncul lewat frase "kanggo mbantu ekonomi keluarga" (untuk membantu ekonomi keluarga). Pemilihan kata ekonomi secara paradigmatis menyajikan pilihan tentang kejujuran sosial yang telanjang. Rasanya sulit sekali menemukan kata ini dalam banyak syair lagu di Indonesia. Padahal, ekonomi menjadi salah satu sumber masalah penting bangsa ini. Syair tentang kisah klasik tidak dibayarnya gaji para TKI karena dirampas para agen di luar negeri juga tidak menyediakan ruang konotasi sama sekali. Lihatlah frase "bli digaji sampe tahunan, awak rusak ilang kehormatan" (tidak digaji sampai bertahun-tahun, badan rusak kehilangan kehormatan). Bukankah frase ini sangat representatif terhadap kisah-kisah pilu TKI yang pada masa pemerintahan baru ini tetap saja kita dengar?
KONSTRUKSI sosial ekonomi masyarakat Indramayu pinggiran terbangun lewat basis ekonomi agraris. Akan tetapi, hamparan luas sawah dan posisi Kabupaten Indramayu sebagai penghasil 30 persen produksi beras nasional tidak terlalu terasa bagi penduduk pinggiran. Akar persoalannya adalah kepemilikan tanah. 30 persen masyarakat adalah tuan tanah, sedangkan 70 persen lainnya adalah buruh tani. Lihat saja Dusun Sudimampir, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu. Dusun ini sangat pekat oleh warna kemiskinan. Tidak ada pilihan bagi rakyat setempat untuk memilih profesi selain menjadi buruh tani. Dengan pola setahun dua kali panen, masyarakat harus hidup dalam roda sejarah yang senantiasa berbalut kemiskinan. Lagi pula untuk sekadar menyewa lahan pun mahal. Untuk menyewa tanah seluas satu bata (kira-kira 1.400 m2), mereka harus rela menyerahkan lima kuintal gabah kering hasil panenan, jumlah yang terlalu tinggi.
Di Balongan, tidak jauh dari Sudimampir, terdapat pabrik pengolahan minyak milik Pertamina. Pun bagi penduduk setempat, pabrik itu tetap saja asing. Cerobong asap hanya menyisakan kisah perubahan lahan pertanian menjadi kompleks pabrik.
Ceruk kemiskinan Sudimampir lebih terasa ketika kita menyusuri lorong-lorong kampung. Jalan-jalan tanah, orang tua yang sekadar duduk-duduk di depan rumah, anak muda laki-laki nongkrong di pojok kampung, kolam mandi dengan air kotor, orang tua laki-laki menambal ban sepeda tua karatan, semuanya menegaskan kisah kelu tentang kemiskinan yang terus merajut dalam sejarah masyarakat setempat.
Akan tetapi, semangat mempertahankan hidup menggurat garis sejarah baru. Garis itu dibuat oleh kisah para perempuan pemberani yang rela bekerja ke luar negeri meninggalkan sanak suami. Garis kisah itu mulai menggores sejak tahun 1997, ketika seluruh negeri terkoyak oleh badai ekonomi. Pun di Sudimampir, badai ekonomi itu membuat para wanita diliputi keberanian mengadu nasib.
Menjadi TKI adalah satu-satunya pilihan menuruti harapan perubahan nasib. Dengan membayar kepada "sponsor" (calo) sebesar Rp 1,5 juta, mereka berbondong-bondong mengadu nasib. Sebagian besar ke Timur Tengah. Gelombang ingar bingar migrasi pekerja itu kemudian meletakkan Kabupaten Indramayu sebagai salah satu pengirim terbesar TKI di seluruh Indonesia.
Risikonya memang besar, tetapi prospeknya juga besar. Jejak-jejak keberhasilan itu tercetak dalam bangunan-bangunan baru yang mudah ditemukan di Kecamatan Sliyeg. Bangunan itu berbahan luar keramik dengan desain rumah modern. Mudah sekali membedakan yang mana yang dibangun atas kiriman uang TKI atau bukan. Rumah hasil kiriman uang TKI biasanya berwarna cerah: pink, biru muda, hijau, cokelat terang, dengan kombinasi warna yang jauh dari konsep serasi. Rumah-rumah itu menyimpan kontradiksi besar. Lantai keramik mengilat itu bercampur dengan bau comberan di belakang rumah. Dikelilingi oleh tanah kering, kandang kambing, dan comberan, rumah-rumah itu bagai tidak tumbuh dari tanah kultural setempat. Akan tetapi, itulah simbol kepahlawanan 25 persen dari sekitar 2.500 perempuan Sudimampir. Jumlah penduduk Sudimampir mencapai 5.000 orang lebih.
Jejak kisah TKI yang lain adalah kisah pilu kegagalan. Dani (23) harus pulang dengan patah tulang kanan karena disiksa oleh majikannya di Arab. Seorang laki-laki dari Sudimampir Lor yang bekerja sebagai sopir di Arab bahkan harus pulang tanpa nyawa dua bulan lalu. Untung saja dia bisa dikubur di kampung halaman. Wunersih (25) dari Dusun Tugu, tetangga Dusun Sudimampir, baru saja tiba di rumah tanggal 7 Desember 2004 lalu. Tujuan kepergiannya bulan April 2004 lalu adalah Yordania. Akan tetapi, agen di luar negeri mengirimnya ke Baghdad, Irak. Nasibnya sial. Majikannya menuduhnya mencuri uang sekitar Rp 12 juta hingga menyiksanya. Gajinya pun tidak dibayarkan. Ia berhasil melarikan diri setelah disekap di kamar. Di antara desingan peluru dan ledakan bom, Wunersih berjalan menyusuri pinggiran kota Baghdad. Sepanjang perjalanan itu ia harus meminta makanan di masjid-masjid yang ia temui. Akhirnya ia menemukan polisi yang kemudian mengirimnya ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Irak.
Tanah Air ternyata tidak menjamin solidaritas sosial. Sampai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, petugas meminta uang padanya untuk biaya perjalanan ke Indramayu. Ia memberi Rp 190.000. Sopir di jalan pun masih memintanya uang yang kemudian ia beri Rp 50.000. Belum cukup, paspornya sampai sekarang juga ditahan oleh petugas berseragam di Bandara tanpa alasan jelas. Semua identitas pribadi dalam paspornya juga tidak palsu. Para petugas itu mungkin tidak tahu bahwa ekspor tenaga kerja menghasilkan devisa bagi Indonesia rata- rata sebanyak 1,6 miliar dollar AS per tahun.
ANAK-anak dan laki-laki adalah subplot dalam kisah ini. Di jalan-jalan kampung Sudimampir, ada semacam becak berhiaskan naga merah disertai tape recorder yang selalu memutar lagu dangdut. Becak itu berisi sekitar sepuluh anak berusia di bawah dua belas tahun. Satu di antara anak-anak itu mungkin tidak pernah merasakan air susu ibunya. Biasanya anak-anak itu diasuh oleh nenek atau bibinya sepeninggal ibunya ke Arab Saudi. Jumlah anak-anak bernasib seperti ini ada sekitar 70 anak di Dusun Sudimampir. Kalau ayah dari anak-anak ini adalah ayah yang baik, ayah inilah yang mengasuh mereka selepas kerja menjadi buruh tani. Lagu Duda Kepaksa ciptaan Iip Bakir lagi-lagi dengan gamblang menceritakannya. Lara sih lara, gara-gara mboke bocah lunga ning Saudi Arabia. Kula ning umah mong-mong bocah....
Akan tetapi, penggalan syair itu hanya menceritakan sepenggal cerita normatif tentang laki-laki yang ditinggal istri. Itu adalah contoh suami setia yang setia mengasuh anak-anaknya. Selain mengasuh anak, yang setia ini biasanya berkumpul pada malam-malam tertentu sambil membakar ayam (mayoran). Mereka mendirikan "organisasi" bernama Ikatan Duda Arab (Idara).
Yang tidak setia punya dua pilihan: menghamburkan duit kiriman istri di diskotek dan/atau kawin lagi. Yang dimaksud dengan diskotek adalah semacam kafe remang yang memutar lagu-lagu dangdut. Karena tidak tahan ditinggal istri, para suami ini sering kawin lagi. Menjadi masalah kalau istri mudanya pun akhirnya menjadi TKI. Laki-laki semacam ini ini harus pandai mengatur waktu pulang istri tuanya agar tidak bertabrakan dengan jadwal kedatangan istri mudanya.
Diskotek rupanya menjadi fenomena menarik. Di pinggir- pinggir jalan tersembul kafe remang dengan bunyi musik dangdut disertai aksesori tawaran kenikmatan kedagingan. Perempuan menjadi sangat responsif karena pada Duda Arab ini biasanya berkocek tebal. Di sanalah duit kiriman istri akan berkecamuk dengan lampu remang, alkohol, dan lendir duniawi.
KEKUATAN representasi sosial dalam syair lagu-lagu rakyat Indramayu dibentuk oleh dua hal, yaitu realitas sosial itu sendiri dan tradisi kesenian yang kuat di masyarakat bawah. Di Kecamatan Sliyeg dengan mudah kita bisa menemukan beberapa kelompok drama rakyat yang sudah berdiri sejak puluhan tahun lalu. Sutana (58), misalnya, pemimpin kelompok drama Mayang Sari, sudah bermain drama sejak tahun 1961. Kelompok drama ini masih hidup sampai sekarang meski sesudah 1997 relatif sepi tanggapan. Kisah-kisah yang biasanya dipanggungkan berasal dari tradisi penyebaran agama Islam, khususnya oleh Sunan Gunung Jati selain legenda lokal.
Ekspresi musikal rakyat setempat juga tinggi. Setiap aktivitas publik sekecil apa pun, pasti disertai oleh musik rakyat. Mendorong dagangan, mengasuh anak di becak, kredit keliling, semuanya disertai iringan musik. Kelompok organ tunggal juga bertebaran yang ditandai oleh puluhan papan reklame di pinggir jalan kecamatan.
Realitas sosial dan tradisi seni ini rupanya menjadi bahan bakar dasar dari produksi lirik lagu-lagu rakyat Indramayu. Harapan, duka lara, kegembiraan, dan keputusasan dalam lagu-lagu itu sebenarnya merupakan salah satu bentuk jeritan dari mereka yang sering disebut pahlawan devisa, tetapi sampai pemerintahan baru ini pun tidak tertangani sebagaimana mestinya.
Senok... aja nangis... (Nak... jangan menangis...)
Kelangan mimi ya nok ya (Kehilangan ibu ya nak ya)
Sebab mimi lagi usaha (Sebab ibu sedang berusaha)
Sedelat maning arep teka (Sebentar lagi akan datang)
R. Kristiawan Peneliti di Yayasan Sains Estetika dan Teknologi (SET), Pengajar di Unika Atma Jaya Jakarta, dan Penyanyi Tenor
* Tulisan ini berdasarkan pada survei lapangan Yayasan SET pada awal Desember 2004.
Quick Count dan Refleksi Historis atas Bantuan Asing
Oleh R Kristiawan
PENGHITUNGAN cepat (quick count) terhadap hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2004 yang dikerjakan LP3ES di bawah donasi National Democratic Institute (NDI) dan UNDP memancing banyak tanggapan. Tanggapan paling keras datang dari Kepala Bappenas Kwik Kian Gie, yang menghubungkan quick count itu dengan nasionalisme dan independensi bangsa. Pada wilayah kesadaran yang lain, Todung Mulya Lubis menganggap adanya hipokrisi pada pemikiran Kwik Kian Gie, karena donasi asing itu juga diterima oleh pemerintah, selain LSM yang selama ini dituduh menjual bangsa.
Kritik Kwik Kian Gie itu berada dalam koridor kritis mengenai relasi antarnegara. Secara teoretik, pemikiran itu sama dengan pemikiran Antonio Gramsci, penggagas teori hegemoni dari Italia. Gramsci berpendapat, relasi antarbangsa tidak bisa lepas dari motivasi ideologis, di mana negara kuat selalu berupaya mencangkokkan kekuasaannya ke negara yang lebih lemah. Johann Galtung juga berada dalam paradigma yang sama saat melihat relasi internasional. Secara lebih tegas, Galtung melihat adanya ketergantungan negara-negara periferal kepada negara-negara pusat.
Tema bantuan asing yang diributkan saat ini sebenarnya sudah berakar kuat dalam sejarah Indonesia dari era Soekarno sampai Orde Baru. Tulisan ini hendak mengupas kilasan sejarah itu dan melihat posisi bantuan asing pada era sekarang.
Dalam Pembangunan
Dalam konteks sejarah pemikiran Indonesia, Soekarno menjadi pelopor dari kritik terhadap dominasi internasional. Sebagai reaksi terhadap kolonialisme, Soekarno meletakkan dasar-dasar pemikiran mengenai nasionalisme. Berbeda dengan Gramsci yang meletakkan pemikiran dominasi internasional itu dalam kerangka konflik kelas, Soekarno meletakkannya dalam kerangka identitas nasional dan proses nation building.
Selepas era kolonialisme, Soekarno kemudian menumpukan pemikirannya pada perlawanan terhadap negara-negara maju yang berupaya mempengaruhi geopolitik dunia lewat sarana bantuan asing. Ungkapan Soekarno yang terkenal, go to hell with your aid, sangat kuat menggambarkan penolakan Soekarno pada bantuan asing itu. Penggalangan solidaritas Asia-Afrika tahun 1955 adalah bagian dari strategi politik Soekarno untuk melawan pengaruh Utara.
Selain memori mengenai kolonialisme, kritik terhadap bantuan asing pada masa Soekarno juga dilatari oleh ketegangan ideologis internasional antara kubu liberal dan komunis. Strategi umum politik internasional pada waktu itu adalah upaya memasukkan satu negara ke dalam kedua blok ideologi itu. Dalam kesadaran politik kritis, sosialisme menjadi lebih dekat bagi kesadaran Soekarno pada masa itu.
Maka, tak heran kalau kemudian Soekarno lebih dekat dengan Cina daripada Amerika. Dalam kerangka konflik internasional seperti inilah sebenarnya politik luar negeri Amerika Serika lewat bantuan luar negeri itu muncul. Strategi itu muncul dalam wujud paket pembangunan ekonomi.
Dihadapkan pada negara-negara baru pasca-kolonialisme, Amerika merasa perlu menyikapi keadaan itu dalam kerangka kompetisi ideologis dengan Uni Soviet. Negara-negara yang baru merdeka di kawasan Asia-Afrika itu pada umumnya miskin. Padahal, komunisme mudah tumbuh subur di daerah miskin. Hal itu tentu sangat mengkhawatirkan Amerika.
Dalam pidato pelantikan presiden pada 20 Januari 1949, Presiden Harry Trumann meluncurkan era pembangunan bagi negara-negara yang baru merdeka itu. Trumann membagi negara-negara ke dalam tiga kategori, yaitu negara terbelakang (underdeveloped), negara sedang berkembang (developing), dan negara maju (developed).
Parameter yang dipakai dalam mengategorikan kondisi suatu negara adalah capaian ekonomi kuantitatifnya lewat indikator pendapatan per kapita (PCI), pendapatan nasional (GNP), dan pertumbuhan ekonomi nasional. Paket pembangunan itu linier dengan modernisasi yang dikerahkan di Asia dan Afrika.
Proses utama yang diperlukan dalam program itu adalah pertumbuhan ekonomi seperti dipikirkan oleh WW Rostow dan JM Keynes dari mashab neoklasik. Modal utama dari proses itu adalah ketersediaan investasi modal. Untuk itulah bantuan asing dari Amerika dan negara-negara maju secara besar-besaran disuntikkan ke negara-negara berkembang ini. Dari sinilah sejarah mengenai bantuan asing itu berawal. Dalam kacamata kritis, inilah era politik soft power yang men- jadi metamorfosa imperialisme.
Sikap politik Soekarno berada dalam posisi diametral dengan angin politik ekonomi yang bertiup dari Utara itu. Penyebabnya, apalagi, kalau bukan sikap keras Soekarno terhadap bantuan asing yang menurutnya menjadi bagian dari agenda neoimperialisme. Karena itulah bantuan asing tidak pernah datang pada era Soekarno sampai akhir hayat pemerintahannya yang disertai tumpukan masalah ekonomi.
Bantuan asing baru mengalir deras ke Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru. Soeharto secara bulat-bulat mengadopsi program pertumbuhan ekonomi. Selain menerima bantuan dari Bank Dunia, IMF, dan Bank Pembangunan Asia, Soeharto juga menunjuk ekonom-ekonom pro-pembangunan sebagai arsitek ekonomi Orde Baru. Selain mengalir ke pemerintahan, bantuan asing juga sedikit mengalir ke kelompok LSM generasi pertama yang juga berpaham developmentalis.
Penerapan ideologi pembangunan oleh Soeharto menjadi titik penting dalam konteks Perang Dingin. Inilah sejarah ketika secara politik kekuatan komunis di Indonesia dibenamkan sampai titik nol pada tahun 1965 dan secara ekonomi diterapkan program pembangunan. Program pembangunan menandai mulainya era kapitalisasi di Indonesia yang bertumpu pada bantuan asing.
Bantuan asing juga menjadi kekuatan penting bagi politik Soeharto selain militer dan birokrasi. Salah satunya karena 30 persen bantuan asing itu menjadi sumber ke- kuatan kroninya lewat praktik korupsi birokratis seperti disinyalir oleh almarhum Prof Soemitro Djojohadikusumo.
Di kawasan Asia, bantuan asing itu menjadi faktor penting dari keajaiban Asia pada era akhir 1980-an sampai akhir 1990-an, saat krisis ekonomi mulai. Krisis ekonomi di Indonesia menjadi titik balik penting saat semua orang mulai sangat kritis pada bantuan asing. Batuan asing diposisikan sebagai sumber dari masalah ekonomi balon (bubble economy) yang langsung meletus saat tertusuk jarum.
LSM
Wacana mengenai bantuan asing saat ini banyak dihubungkan dengan keberadaan LSM yang memang banyak mendapat dana dari luar negeri. Sinisme yang ditampilkan pada LSM muncul lewat ungkapan menjual bangsa, orientasi proyek, menjual kemiskinan, dan lain-lain. LSM diposisikan sebagai perpanjangan tangan dari agenda ekonomi politik internasional ke Indonesia.
Ada dua kelompok pengkritik utama LSM, yaitu pemerintah dan kelompok berideologi kelas. Pemerintah sering menabuh genderang perang terhadap LSM karena dalam banyak kasus, LSM menjadi pengkritik kebijakan pemerintah, misalnya pada persoalan HAM dan lingkungan. Sementara kelompok berideologi kelas menghubungkan keberadaan LSM dengan agenda ekonomi politik internasional bernama neoliberalisme.
Dalam konteks Pemilu 1999 dan 2004, bantuan asing mengalir ke pemerintah dan LSM sekaligus. KPU menerima dana dari luar negeri, demikian juga kelompok LSM Pemilu seperti Koalisi Media, Cetro, LP3ES, LSI, dan jaringan para pemantau. Dalam banyak hal, keberadaan LSM itu menjawab kebutuhan masyarakat yang tidak bisa dilakukan pemerintah dan partai, misalnya pendidikan politik, sosialisasi tata cara memilih, dan mendorong munculnya presiden yang benar-benar aspiratif.
Secara umum, bantuan asing sudah masuk ke dalam banyak sendi kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Pemerintah sudah berutang besar-besaran sejak awal Orde Baru. LSM-LSM juga menerima bantuan lewat berbagai program. Secara realistis objektif, bantuan asing harus kita akui berpengaruh dalam dinamika sosial politik Indonesia. Kesadaran semacam itu memerlukan penyikapan yang komprehensif dan tidak melulu ideologis hitam putih.
Akan tetapi kesadaran politik kita memang masih banyak dilumuri agenda mencari kambing hitam. Saat kebanjiran utang, kita mengutuk para pengutang, bukannya melunasi atau dengan tegas menghukum para koruptor penyeleweng utang itu. Kita mengusir Sidney Jones, bukannya berkaca dengan jernih tentang pelanggaran HAM di Aceh. Kita mengutuk intervensi asing atas nama nasionalisme, tetapi di saat yang sama mau menerima uangnya. Memori bangsa ini masih diliputi trauma pada kolonialisme yang mengidentifikasi orang kalau tidak sebagai penjajah, ambtenaar, atau wong cilik.
Sikap berang berlebihan sekaligus hipokrit pada quick count LP3ES dan NDI adalah salah satu contohnya.
Penulis adalah peneliti pada Departemen Riset Yayasan Sains Estetika dan Teknologi (SET) Jakarta.
(sudah dimuat di Suara Pembaruan 13 Juli 2004)
PENGHITUNGAN cepat (quick count) terhadap hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2004 yang dikerjakan LP3ES di bawah donasi National Democratic Institute (NDI) dan UNDP memancing banyak tanggapan. Tanggapan paling keras datang dari Kepala Bappenas Kwik Kian Gie, yang menghubungkan quick count itu dengan nasionalisme dan independensi bangsa. Pada wilayah kesadaran yang lain, Todung Mulya Lubis menganggap adanya hipokrisi pada pemikiran Kwik Kian Gie, karena donasi asing itu juga diterima oleh pemerintah, selain LSM yang selama ini dituduh menjual bangsa.
Kritik Kwik Kian Gie itu berada dalam koridor kritis mengenai relasi antarnegara. Secara teoretik, pemikiran itu sama dengan pemikiran Antonio Gramsci, penggagas teori hegemoni dari Italia. Gramsci berpendapat, relasi antarbangsa tidak bisa lepas dari motivasi ideologis, di mana negara kuat selalu berupaya mencangkokkan kekuasaannya ke negara yang lebih lemah. Johann Galtung juga berada dalam paradigma yang sama saat melihat relasi internasional. Secara lebih tegas, Galtung melihat adanya ketergantungan negara-negara periferal kepada negara-negara pusat.
Tema bantuan asing yang diributkan saat ini sebenarnya sudah berakar kuat dalam sejarah Indonesia dari era Soekarno sampai Orde Baru. Tulisan ini hendak mengupas kilasan sejarah itu dan melihat posisi bantuan asing pada era sekarang.
Dalam Pembangunan
Dalam konteks sejarah pemikiran Indonesia, Soekarno menjadi pelopor dari kritik terhadap dominasi internasional. Sebagai reaksi terhadap kolonialisme, Soekarno meletakkan dasar-dasar pemikiran mengenai nasionalisme. Berbeda dengan Gramsci yang meletakkan pemikiran dominasi internasional itu dalam kerangka konflik kelas, Soekarno meletakkannya dalam kerangka identitas nasional dan proses nation building.
Selepas era kolonialisme, Soekarno kemudian menumpukan pemikirannya pada perlawanan terhadap negara-negara maju yang berupaya mempengaruhi geopolitik dunia lewat sarana bantuan asing. Ungkapan Soekarno yang terkenal, go to hell with your aid, sangat kuat menggambarkan penolakan Soekarno pada bantuan asing itu. Penggalangan solidaritas Asia-Afrika tahun 1955 adalah bagian dari strategi politik Soekarno untuk melawan pengaruh Utara.
Selain memori mengenai kolonialisme, kritik terhadap bantuan asing pada masa Soekarno juga dilatari oleh ketegangan ideologis internasional antara kubu liberal dan komunis. Strategi umum politik internasional pada waktu itu adalah upaya memasukkan satu negara ke dalam kedua blok ideologi itu. Dalam kesadaran politik kritis, sosialisme menjadi lebih dekat bagi kesadaran Soekarno pada masa itu.
Maka, tak heran kalau kemudian Soekarno lebih dekat dengan Cina daripada Amerika. Dalam kerangka konflik internasional seperti inilah sebenarnya politik luar negeri Amerika Serika lewat bantuan luar negeri itu muncul. Strategi itu muncul dalam wujud paket pembangunan ekonomi.
Dihadapkan pada negara-negara baru pasca-kolonialisme, Amerika merasa perlu menyikapi keadaan itu dalam kerangka kompetisi ideologis dengan Uni Soviet. Negara-negara yang baru merdeka di kawasan Asia-Afrika itu pada umumnya miskin. Padahal, komunisme mudah tumbuh subur di daerah miskin. Hal itu tentu sangat mengkhawatirkan Amerika.
Dalam pidato pelantikan presiden pada 20 Januari 1949, Presiden Harry Trumann meluncurkan era pembangunan bagi negara-negara yang baru merdeka itu. Trumann membagi negara-negara ke dalam tiga kategori, yaitu negara terbelakang (underdeveloped), negara sedang berkembang (developing), dan negara maju (developed).
Parameter yang dipakai dalam mengategorikan kondisi suatu negara adalah capaian ekonomi kuantitatifnya lewat indikator pendapatan per kapita (PCI), pendapatan nasional (GNP), dan pertumbuhan ekonomi nasional. Paket pembangunan itu linier dengan modernisasi yang dikerahkan di Asia dan Afrika.
Proses utama yang diperlukan dalam program itu adalah pertumbuhan ekonomi seperti dipikirkan oleh WW Rostow dan JM Keynes dari mashab neoklasik. Modal utama dari proses itu adalah ketersediaan investasi modal. Untuk itulah bantuan asing dari Amerika dan negara-negara maju secara besar-besaran disuntikkan ke negara-negara berkembang ini. Dari sinilah sejarah mengenai bantuan asing itu berawal. Dalam kacamata kritis, inilah era politik soft power yang men- jadi metamorfosa imperialisme.
Sikap politik Soekarno berada dalam posisi diametral dengan angin politik ekonomi yang bertiup dari Utara itu. Penyebabnya, apalagi, kalau bukan sikap keras Soekarno terhadap bantuan asing yang menurutnya menjadi bagian dari agenda neoimperialisme. Karena itulah bantuan asing tidak pernah datang pada era Soekarno sampai akhir hayat pemerintahannya yang disertai tumpukan masalah ekonomi.
Bantuan asing baru mengalir deras ke Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru. Soeharto secara bulat-bulat mengadopsi program pertumbuhan ekonomi. Selain menerima bantuan dari Bank Dunia, IMF, dan Bank Pembangunan Asia, Soeharto juga menunjuk ekonom-ekonom pro-pembangunan sebagai arsitek ekonomi Orde Baru. Selain mengalir ke pemerintahan, bantuan asing juga sedikit mengalir ke kelompok LSM generasi pertama yang juga berpaham developmentalis.
Penerapan ideologi pembangunan oleh Soeharto menjadi titik penting dalam konteks Perang Dingin. Inilah sejarah ketika secara politik kekuatan komunis di Indonesia dibenamkan sampai titik nol pada tahun 1965 dan secara ekonomi diterapkan program pembangunan. Program pembangunan menandai mulainya era kapitalisasi di Indonesia yang bertumpu pada bantuan asing.
Bantuan asing juga menjadi kekuatan penting bagi politik Soeharto selain militer dan birokrasi. Salah satunya karena 30 persen bantuan asing itu menjadi sumber ke- kuatan kroninya lewat praktik korupsi birokratis seperti disinyalir oleh almarhum Prof Soemitro Djojohadikusumo.
Di kawasan Asia, bantuan asing itu menjadi faktor penting dari keajaiban Asia pada era akhir 1980-an sampai akhir 1990-an, saat krisis ekonomi mulai. Krisis ekonomi di Indonesia menjadi titik balik penting saat semua orang mulai sangat kritis pada bantuan asing. Batuan asing diposisikan sebagai sumber dari masalah ekonomi balon (bubble economy) yang langsung meletus saat tertusuk jarum.
LSM
Wacana mengenai bantuan asing saat ini banyak dihubungkan dengan keberadaan LSM yang memang banyak mendapat dana dari luar negeri. Sinisme yang ditampilkan pada LSM muncul lewat ungkapan menjual bangsa, orientasi proyek, menjual kemiskinan, dan lain-lain. LSM diposisikan sebagai perpanjangan tangan dari agenda ekonomi politik internasional ke Indonesia.
Ada dua kelompok pengkritik utama LSM, yaitu pemerintah dan kelompok berideologi kelas. Pemerintah sering menabuh genderang perang terhadap LSM karena dalam banyak kasus, LSM menjadi pengkritik kebijakan pemerintah, misalnya pada persoalan HAM dan lingkungan. Sementara kelompok berideologi kelas menghubungkan keberadaan LSM dengan agenda ekonomi politik internasional bernama neoliberalisme.
Dalam konteks Pemilu 1999 dan 2004, bantuan asing mengalir ke pemerintah dan LSM sekaligus. KPU menerima dana dari luar negeri, demikian juga kelompok LSM Pemilu seperti Koalisi Media, Cetro, LP3ES, LSI, dan jaringan para pemantau. Dalam banyak hal, keberadaan LSM itu menjawab kebutuhan masyarakat yang tidak bisa dilakukan pemerintah dan partai, misalnya pendidikan politik, sosialisasi tata cara memilih, dan mendorong munculnya presiden yang benar-benar aspiratif.
Secara umum, bantuan asing sudah masuk ke dalam banyak sendi kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Pemerintah sudah berutang besar-besaran sejak awal Orde Baru. LSM-LSM juga menerima bantuan lewat berbagai program. Secara realistis objektif, bantuan asing harus kita akui berpengaruh dalam dinamika sosial politik Indonesia. Kesadaran semacam itu memerlukan penyikapan yang komprehensif dan tidak melulu ideologis hitam putih.
Akan tetapi kesadaran politik kita memang masih banyak dilumuri agenda mencari kambing hitam. Saat kebanjiran utang, kita mengutuk para pengutang, bukannya melunasi atau dengan tegas menghukum para koruptor penyeleweng utang itu. Kita mengusir Sidney Jones, bukannya berkaca dengan jernih tentang pelanggaran HAM di Aceh. Kita mengutuk intervensi asing atas nama nasionalisme, tetapi di saat yang sama mau menerima uangnya. Memori bangsa ini masih diliputi trauma pada kolonialisme yang mengidentifikasi orang kalau tidak sebagai penjajah, ambtenaar, atau wong cilik.
Sikap berang berlebihan sekaligus hipokrit pada quick count LP3ES dan NDI adalah salah satu contohnya.
Penulis adalah peneliti pada Departemen Riset Yayasan Sains Estetika dan Teknologi (SET) Jakarta.
(sudah dimuat di Suara Pembaruan 13 Juli 2004)
Subscribe to:
Posts (Atom)